Kontraktor Depo Arsip Di-Blacklist Pemkot, Proyeknya Belum Separo Tergarap

DIPAGAR: Proyek Depo Arsip Kota Pasuruan kondisinya masih dipagar. Selama 100 hari masa pengerjaan, belum separo proyek ini selesai. (Foto: M Busthomi/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN, Radar Bromo – Proyek pembangunan depo arsip di Kota Pasuruan terbukti tak beres. Pelaksana proyek gagal merampungkan pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan. Karenanya, Pemkot Pasuruan memutus kontrak pelaksana proyek.

Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pasuruan Yudie Andi mengatakan, proyek itu sedianya ditargetkan rampung 15 Desember 2019. Sesuai kontrak, masa pekerjaan proyek itu selama 100 hari.

Tetapi, hingga masa kontrak berakhir, proyek belum selesai. Bahkan, pengerjaannya tak mencapai separo dari target 100 persen.

“Sudah. Proyek Depo Arsip sudah putus kontrak dengan pelaksana,” kata Yudi saat ditemui wartawan, Rabu (29/1).

Tak hanya itu, CV Wahyu Bangun Abadi yang memenangkan lelang proyek dengan nilai kontrak senilai Rp 8,7 miliar itu juga di-blacklist. Dengan begitu, lanjut Yudie, kontraktor tersebut dipastikan tak bisa lagi mengerjakan proyek pemerintah selama batas waktu yang ditentukan.

“Pelaksananya di-blacklist karena tak bisa mengerjakan proyek sesuai dengan kontrak,” tambah Yudie.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, CV Wahyu Bangun Abadi memang telah masuk dalam daftar hitam kontraktor di Kota Pasuruan. Kontraktor yang beralamat di Sidoarjo itu dikenai sanksi selama setahun. Mulai dari 10 Januari 2020 hingga 10 Januari 2021. Praktis, selama setahun ke depan kontraktor itu tak bisa mengerjakan proyek pemerintah di Kota Pasuruan.

Pantauan Jawa Pos Radar Bromo, lokasi proyek yang ada di Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, tampak sepi. Lokasi proyek masih tertutup pagar. Yudie menyebut, proyek yang telah dikerjakan hanya mencapai 48,23 persen.

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan Ismu Hardiyanto menilai, tindakan Pemkot sudah tepat. Sebab, kegagalan pelaksana proyek menyelesaikan pekerjaan merupakan indikasi bahwa kontraktor itu tak bisa diandalkan.

“Ketika pelaksana tak bisa menyelesaikan sesuai dengan perjanjian kerja, memang sepatutnya diputus kontrak. Termasuk mem-blacklist-nya,” pungkas politisi PKS itu. (tom/hn/fun)