alexametrics
26 C
Probolinggo
Friday, 20 May 2022

Dewan yang Tersandung Ijazah Palsu Tetap Terima Gaji-Tunjangan, Diberhentikan Sementara Bila P-21

PAJARAKAN, Radar Bromo – Abdul Kadir, salah satu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo mendekam di tahanan Mapolres Probolinggo. Meski demikian, politisi partai Gerindra itu dipastikan tetap akan terima gaji-tunjangan sesuai haknya. Sebab, proses pemberhentian sementara Kadir, bisa dilakukan saat proses hukum sudah P-21.

Oka Mahendra wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo saat dikonfirmasi mengatakan, kondisi yang dialami oleh satu anggota DPRD Kabupaten, sudah ada titik terang. Di mana, pihaknya telah menkonsultasikan ke Kemendagri, terkait kondisi di DPRD Kabupaten Probolinggo, terutama salah satu anggota dewan dari fraksi Gerindra.

”Kami sampaikan semua kondisi persoalan nyang terjadi di DRPD Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri, terkait sikap yang harus diambil,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo, Selasa (29/10).

Kemendagri, lanjut Oka, menegaskan soal PP Nomor 12 Tahun 2018, tentang Tata Tertib Dewan. Dalam PP itu tertuang, meski anggota dewan sudah berstatus tersangka dan ditahan, lembaga DPRD tidak dapat melakukan pemberhentian sementara. Kecuali, proses hukum itu berkas sudah lengkap atau P-21.

”Jika berkas sudah lengkap dan ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka pimpinan bersurat pada Gubernur melalui Bupati, untuk mengajukan pemberhentian sementara. Jika pimpinan DPRD tidak melakukan, maka sekretaris dewan yang melakukan,” katanya.

Disinggung soal hak gaji-tunjangan Kadir? Oka mengungkapkan, sesuai petunjuk dari Kemendagri, hak-hak yang melekat pada kadir sebagai anggota dewan tetap harus diberikan. Kecuali terkait kegiatan kunjungan perjalanan dinas (perdin).

”Kecuali saat ada surat PAW dari partai, maka secara otomatis hak-hak sebagai anggota dewan tidak diberikan. Meskipun berkasnya proses hukumnya belum lengkap,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penggunaan ijazah palsu dilakukan oleh Abdul Kadir, anggota dewan Kabupaten Probolinggo terpilih. Kasus tersebut saat ini masih P19 dan berkas perkaranya masih dilakukan perbaikan sebelum dinyatakan P-21.

Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi. Polisi meyakini bahwa dalam kasus ini masih ada tersangka lain. Namun, untuk mengembangkan kasu tersebut, polisi masih fokus P-21 untuk perkara yang menyandung Abdul Kadir. Setelah itu, baru membidik pelaku lainnya. (mas/fun)

PAJARAKAN, Radar Bromo – Abdul Kadir, salah satu anggota DPRD Kabupaten Probolinggo mendekam di tahanan Mapolres Probolinggo. Meski demikian, politisi partai Gerindra itu dipastikan tetap akan terima gaji-tunjangan sesuai haknya. Sebab, proses pemberhentian sementara Kadir, bisa dilakukan saat proses hukum sudah P-21.

Oka Mahendra wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo saat dikonfirmasi mengatakan, kondisi yang dialami oleh satu anggota DPRD Kabupaten, sudah ada titik terang. Di mana, pihaknya telah menkonsultasikan ke Kemendagri, terkait kondisi di DPRD Kabupaten Probolinggo, terutama salah satu anggota dewan dari fraksi Gerindra.

”Kami sampaikan semua kondisi persoalan nyang terjadi di DRPD Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri, terkait sikap yang harus diambil,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo, Selasa (29/10).

Kemendagri, lanjut Oka, menegaskan soal PP Nomor 12 Tahun 2018, tentang Tata Tertib Dewan. Dalam PP itu tertuang, meski anggota dewan sudah berstatus tersangka dan ditahan, lembaga DPRD tidak dapat melakukan pemberhentian sementara. Kecuali, proses hukum itu berkas sudah lengkap atau P-21.

”Jika berkas sudah lengkap dan ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka pimpinan bersurat pada Gubernur melalui Bupati, untuk mengajukan pemberhentian sementara. Jika pimpinan DPRD tidak melakukan, maka sekretaris dewan yang melakukan,” katanya.

Disinggung soal hak gaji-tunjangan Kadir? Oka mengungkapkan, sesuai petunjuk dari Kemendagri, hak-hak yang melekat pada kadir sebagai anggota dewan tetap harus diberikan. Kecuali terkait kegiatan kunjungan perjalanan dinas (perdin).

”Kecuali saat ada surat PAW dari partai, maka secara otomatis hak-hak sebagai anggota dewan tidak diberikan. Meskipun berkasnya proses hukumnya belum lengkap,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penggunaan ijazah palsu dilakukan oleh Abdul Kadir, anggota dewan Kabupaten Probolinggo terpilih. Kasus tersebut saat ini masih P19 dan berkas perkaranya masih dilakukan perbaikan sebelum dinyatakan P-21.

Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi. Polisi meyakini bahwa dalam kasus ini masih ada tersangka lain. Namun, untuk mengembangkan kasu tersebut, polisi masih fokus P-21 untuk perkara yang menyandung Abdul Kadir. Setelah itu, baru membidik pelaku lainnya. (mas/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/