alexametrics
24.3 C
Probolinggo
Sunday, 6 December 2020

37 DPRD Kab Pasuruan Absen, Boikot Penetapan KUA PPAS P-APBD-RAPBD?

BANGIL, Radar Bromo– Agenda paripurna penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD 2019 dan KUA PPAS APBD 2020 Senin (29/7), gagal. Hal itu terjadi seiring jumlah anggota yang hadir, tak memenuhi kuorum.

TERSENDAT: Paripurna pembahasan KUA-PPAS pertengahan Juli lalu yang sempat diwarnai sejumlah pertanyaan dewan. Penetapan KUA-PPAS P-APBD 2019 dan RAPBD 2020 ditunda karena anggota dewan tak kuorum. (Dok. Radar Bromo)

Idealnya, paripurna bisa dilaksanakan jika anggota dewan yang hadir sebanyak 34 orang. Namun kenyataannya, hanya 13 anggota dewan yang hadir. Mereka yang hadir, berasal dari anggota Fraksi PKB, Fraksi Golkar serta Fraksi Demokrat.

Sementara dari anggota fraksi lain, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, dan Gabungan (PKS, PPP dan Hanura) tak tampak. Banyaknya anggota yang tak hadir itu, memunculkan sejumlah spekulasi.

Ketua Fraksi Gerindra Rohani Siswanto mempersilakan, masyarakat mengambil persepsi atas ketidakhadiran anggota Fraksi Gerindra. Namun, pihaknya menegaskan, ketidakhadiran tersebut lantaran dipengaruhi belum rampungnya pembahasan.

Rohani memandang, hasil rapat yang dilangsungkan sebelumnya, masih perlu dievaluasi.             “Ada beberapa hal soal penganggaran yang kami rasa, masih diperlukan untuk diperbaiki,” sampainya.

Misalnya saja, soal besaran anggaran untuk hibah. Pemerintah daerah menyiapkan dana untuk hibah dalam KUA PPAS 2020, sebesar Rp 165 miliar. Jumlah tersebut paling banyak, disalurkan untuk Dinas Pendidikan.

Pihaknya mencatat, ada sekitar Rp 135 miliar yang dialokasikan untuk Dispendik. Persoalannya, dana tersebut bukan untuk lembaga pendidikan yang menjadi tanggungan Dispendik. Yakni, SD dan SMP.

Karena banyak anggaran yang disiapkan untuk hibah tersebut, justru digunakan untuk lembaga nonformal. Seperti madrasah. Hampir 80 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk pendidikan nonformal.

Padahal, masih banyak lembaga-lembaga SD maupun SMP di Kabupaten Pasuruan yang sarana dan prasarananya membutuhkan penanganan. Temuannya, kebutuhan untuk rehab tersebut bisa mencapai Rp 100 miliar lebih. Itu, yang baru diketahui, tidak termasuk yang belum di-maping.

Sayangnya, lembaga yang menjadi tanggungan Dispendik itu justru hanya dialokasikan sekitar Rp 10 miliar. “Kami bukannya anti pendidikan agama. Tapi, kami minta yang menjadi tanggungan dan kewajiban lembaga di Dispendik juga harus diperhatikan. Dan parahnya lagi, masih ada pos-pos anggaran untuk SMK dan SMA yang notabene merupakan tanggungan Provinsi,” ulasnya.

Senada dengan Rohani, diutarakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Andri Wahyudi. Ia memandang, masih banyak hal yang perlu dievaluasi terhadap KUA PPAS tersebut. Hal ini yang membuat ia dan anggotanya tak hadir ketika akan digelar paripurna kemarin.

“Kami ada giat persiapan Kongres V di Bali. Sehingga, tidak bisa hadir. Dan lagi, KUA PPAS perubahan 2019 dan KUA PPAS 2020 itu masih perlu dievaluasi,” terangnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Joko Cahyono yang juga ketua DPD Nasdem Kabupaten Pasuruan menilai, ketidakhadiran ia dan anggotanya sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.

Menurut Joko, Irsyad lebih banyak memburu penghargaan ketimbang memenuhi kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain pelayanan publik yang kurang maksimal, juga penegakan atas perusakan lingkungan harus dilakukan.

“Banyak masyarakat butuh air. Serta, pengerukan yang merusak ekosistem itu harus ditindak, jangan dibiarkan,” sampainya.

Ia menilai, banyak aspirasi yang disampaikan legislatif dalam program pembangunan. Aspirasi itu diperoleh dari kegiatan reses dewan. Sayangnya, meski sudah disampaikan di paripurna, kenyataannya tidak ada langkah nyata ataupun yang digubris pemerintah daerah.

“Baik keluhan masalah perizinan, rusaknya lingkungan karena penggalian, dan berbagai hal lainnya. Meski sudah disampaikan di paripurna, tapi tidak ada yang digubris,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gabungan, Saifullah Damanhuri memandang, Jumat kemarin (26/7), timgar dan banggar menggelar rapat di Surabaya. Rencananya, memang ada penandatanganan kesepakatan. Baik KUA PPAS perubahan 2019 maupun KUA PPAS 2020.

Sayangnya, belum ada sinkronisasi. Sehingga, penetapan itu batal dilakukan kemarin (29/7). “Karena belum sepakat, makanya paripurna kesepakatan tersebut batal terlaksana. Jadi, bukan karena ada boikot,” urainya.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan menegaskan, batal tergelarnya paripurna tersebut lantaran jumlah anggota sidang dari legislatif yang tak memenuhi kuorum. Harusnya, ada 34 anggota dewan yang hadir dari jumlah anggota dewan sebanyak 50 orang. Kenyataannya, hanya ada 13 anggota yang tanda tangan.

“Karena tidak kuorum, maka pelaksanaan paripurna ditunda. Penundaannya sampai kapan, yang jelas menunggu sinkronisasi penganggaran dilakukan,” jelasnya.

Belum ada konfirmasi langsung dari pihak Pemkab Pasuruan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Agus Sutiadji yang merupakan ketua timgar Pemkab Pasuruan, belum bisa dihubungi. Saat dikonfirmasi melalui pesan WA, Sekda belum memberikan balasannya. (one/mie)

- Advertisement -
- Advertisement -

MOST READ

Giliran Temukan Pintu Besi Bermotif Bunga di Goa Jepang

Temuan penting kembali didapati tim ekskavasi di Goa Jepang di Desa Watukosek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Siswi SDN di Kraksaan Lolos dari Penculikan, Ini Ciri-Ciri Pelaku

KRAKSAAN, Radar Bromo - Niat Cld, 13, berangkat sekolah, Rabu (12/2) pagi berubah menjadi kisah menegangkan. Siswi SDN Kandangjati Kulon 1, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,...

Mau Ke Tretes, Muda-mudi Asal Gempol Tertabrak Truk Tangki di Candiwates, Penumpangnya Tewas

PRIGEN – Nasib sial dialami pasangan muda-mudi ini. Minggu siang (20/1) keduanya terlibat kecelakaan saat hendak menuju Tretes, Akibatnya, satu orang tewas dan satu...

Siswa MI di Pandaan Tewas Gantung Diri, Diduga usai Smartphonenya Disembunyikan Orang Tua

PANDAAN, Radar Bromo – Tragis nian cara AA, 11, mengakhiri hidupnya. Pelajar di Desa Banjarkejen, Kecamatan Pandaan ini, ditemukan tewas, Minggu (17/11) pagi. Dia...

BERITA TERBARU

Stok Garam di Kab Pasuruan Masih Tersisa 2.200 Ton

Sampai awal Desember ini, stok garam hasil produksi petambak garam di Kabupaten Pasuuran belum seluruhnya terserap pasar.

Hewan Ternak Rentan Sakit Ini saat Musim Hujan

Musim hujan yang mengguyur Kabupaten Probolinggo sejak beberapa waktu lalu berpengaruh terhadap kesehatan hewan ternak.

Tekan Covid-19; Disiplin 3M Sama Pentingnya dengan Vaksin

Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan masih menjadi keharusan, meskipun program vaksinasi nantinya telah dijalankan.

Terdampak Pandemi, Pilot pun Nyambi Bisnis Online Shop

pilot maskapai penerbangan nasional ini mengaku, pendapatannya berkurang 30 persen sejak pandemi.

Musim Hujan, Saatnya Mulai Waspadai Demam Berdarah Dengue

Dinkes Kabupaten Probolinggo mengimbau agar masyarakat tak abai terhadap penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).