alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Wednesday, 18 May 2022

Angka UMK 2020 di Kabupaten Pasuruan Diperkirakan Tembus Rp 4,1 Juta

PASURUAN, Radar Bromo – Menjelang akhir tahun, dewan pengupahan di Kabupaten Pasuruan mulai mengkaji Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Senin (28/10), dewan pengupahan sudah mulai rapat untuk mulai membahasnya. Dari hasil rapat tersebut, UMK Kabupaten Pasuruan tahun 2020 diprediksi akan tembus mencapai Rp 4.190.133.

Dalam rapat yang digelar di aula Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan, sejumlah unsur dewan pengupahan hadir. Di antaranya, dari unsur Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), sarikat pekerja, asosiasi pengusaha (Apindo), akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Dalam penentuan angka, penetapan upah minimum tidak sembarangan. Saat ini menggunakan rumus Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan (tahun ke tahun) dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan (produk domestik bruto harga konstan).

Menurut Samsul Arifin, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek) Disnaker Kabupaten Pasuruan mengatakan, pada 15 Oktober lalu ada surat edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam SE tersebut disebutkan juga terkait data inflasi dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PPDB) dari BPS pusat. Dan ditetapkan inflasi sebesar 3,39 persen dan PPDB mencapai 5,12 persen.

“Dari data tersebut menurut PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, maka UMK tahun 2019 lalu ditambah inflasi dan PPDB dengan total 8,51 persen,” terangnya.

Sehingga dari perhitungan, disebutkan bahwa kenaikan UMK Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebesar Rp 328.615. Dengan begitu UMK 2020 bisa mencapai Rp 4.190.133.

Frans Don Bosco, Wakil Ketua Apindo Kabupaten Pasuruan mengatakan, Apindo menyetujui terkait kenaikan UMK tahun 2020 yang mengacu pada PP 78/2015. Kendati sebenarnya tetap dinilai berat, namun angka tersebut dinilai menjembatani antara kemampuan pengusaha dan sarikat buruh.

“Memang dalam rapat, dari pihak sarikat pekerja masih kurang berkenan kenaikan jumlah tersebut. Sehingga memang belum ada titik temu. Karena dari sarikat pekerja masih juga ingin menyesuaikan dengan angka UMSK atau upah sektoral,” terangnya.

Apindo sendiri masih menunggu rapat dewan pengupahan yang rencananya digelar minggu depan. Rapat ini untuk mengklasifikasi terkait UMSK yang rencananya akan dibahas bersamaan dengan UMK. Namun Apindo mengaku kesulitan untuk mengklasifikasikan kemampuan setiap perusahaan sektoral, karena berbeda di setiap kategori.

Di sisi lain dari unsur sarikat pekerja, Latifah Hanum selaku sekretaris federasi sarikat pekerja rokok tembakau makanan dan minuman (SP RTMM) SPSI Kabupaten Pasuruan, sementara ini dari unsur sarikat pekerja masih menolak angka kenaikan tersebut di atas.

“Ini lantaran kami masih fokus pada pembahasan tidak hanya UMK. Tapi sekaligus juga UMSK. Sehingga kami masih menolak angka UMK yang ditetapkan sebelum ada klasifikasi jelas dulu soal UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten),” terangnya.

Sarikat pekerja meminta pembahasan dewan pengupahan tahun ini dibarengkan antara UMK dan UMSK. Ini agar saat pengajuan mendatang, angka UMSK juga keluar saat diajukan ke Gubernur. Sehingga pada rapat dewan pengupahan minggu depan. Diharapkan dari rapat juga sekaligus menentukan klasifikasi untuk penentuan UMSK tahun 2020 mendatang. (eka/fun)

PASURUAN, Radar Bromo – Menjelang akhir tahun, dewan pengupahan di Kabupaten Pasuruan mulai mengkaji Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Senin (28/10), dewan pengupahan sudah mulai rapat untuk mulai membahasnya. Dari hasil rapat tersebut, UMK Kabupaten Pasuruan tahun 2020 diprediksi akan tembus mencapai Rp 4.190.133.

Dalam rapat yang digelar di aula Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan, sejumlah unsur dewan pengupahan hadir. Di antaranya, dari unsur Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), sarikat pekerja, asosiasi pengusaha (Apindo), akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Dalam penentuan angka, penetapan upah minimum tidak sembarangan. Saat ini menggunakan rumus Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan (tahun ke tahun) dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan (produk domestik bruto harga konstan).

Menurut Samsul Arifin, Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek) Disnaker Kabupaten Pasuruan mengatakan, pada 15 Oktober lalu ada surat edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam SE tersebut disebutkan juga terkait data inflasi dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PPDB) dari BPS pusat. Dan ditetapkan inflasi sebesar 3,39 persen dan PPDB mencapai 5,12 persen.

“Dari data tersebut menurut PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, maka UMK tahun 2019 lalu ditambah inflasi dan PPDB dengan total 8,51 persen,” terangnya.

Sehingga dari perhitungan, disebutkan bahwa kenaikan UMK Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebesar Rp 328.615. Dengan begitu UMK 2020 bisa mencapai Rp 4.190.133.

Frans Don Bosco, Wakil Ketua Apindo Kabupaten Pasuruan mengatakan, Apindo menyetujui terkait kenaikan UMK tahun 2020 yang mengacu pada PP 78/2015. Kendati sebenarnya tetap dinilai berat, namun angka tersebut dinilai menjembatani antara kemampuan pengusaha dan sarikat buruh.

“Memang dalam rapat, dari pihak sarikat pekerja masih kurang berkenan kenaikan jumlah tersebut. Sehingga memang belum ada titik temu. Karena dari sarikat pekerja masih juga ingin menyesuaikan dengan angka UMSK atau upah sektoral,” terangnya.

Apindo sendiri masih menunggu rapat dewan pengupahan yang rencananya digelar minggu depan. Rapat ini untuk mengklasifikasi terkait UMSK yang rencananya akan dibahas bersamaan dengan UMK. Namun Apindo mengaku kesulitan untuk mengklasifikasikan kemampuan setiap perusahaan sektoral, karena berbeda di setiap kategori.

Di sisi lain dari unsur sarikat pekerja, Latifah Hanum selaku sekretaris federasi sarikat pekerja rokok tembakau makanan dan minuman (SP RTMM) SPSI Kabupaten Pasuruan, sementara ini dari unsur sarikat pekerja masih menolak angka kenaikan tersebut di atas.

“Ini lantaran kami masih fokus pada pembahasan tidak hanya UMK. Tapi sekaligus juga UMSK. Sehingga kami masih menolak angka UMK yang ditetapkan sebelum ada klasifikasi jelas dulu soal UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten),” terangnya.

Sarikat pekerja meminta pembahasan dewan pengupahan tahun ini dibarengkan antara UMK dan UMSK. Ini agar saat pengajuan mendatang, angka UMSK juga keluar saat diajukan ke Gubernur. Sehingga pada rapat dewan pengupahan minggu depan. Diharapkan dari rapat juga sekaligus menentukan klasifikasi untuk penentuan UMSK tahun 2020 mendatang. (eka/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/