alexametrics
30.5 C
Probolinggo
Thursday, 11 August 2022

Wawali Subri: Pencopotan Tutang Bukan karena Politik  

KANIGARAN, Radar BromoPemkot Probolinggo akhirnya angkat bicara tentang pencopotan Tutang Heru Aribowo sebagai staf ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Melalui Wakil Wali Kota Moch. Soufis Subri, Pemkot menegaskan, pencopotan Tutang tidak ada tendensi politik.

“Tidak ada unsur politik dalam keputusan pemberhentian itu. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan ditindak,” terang Subri, panggilannya mengenai pencopotan Tutang kemarin (28/8).

Politisi Demokrat ini menjelaskan, Pemkot Probolinggo memiliki tim yang memiliki acuan terukur dalam memutuskan pemberhentian pegawainya. Karena itu, tidak ada unsur like dan dislike dalam kasus Tutang.

“Tidak mungkin seorang kepala daerah di manapun mengambil  keputusan gegabah. Pasti ada pertimbangkan khusus. Namun, kami tidak bisa menyampaikan di depan publik,” tuturnya.

Di sisi lain, menurutnya, semua terlibat dalam keputusan pencopotan Tutang. Bukan keputusan orang per orang. “Semua terlibat baik wali kota, sekda, dan saya. Dan tidak ada like dan dislike,” tambahnya.

Memang, foto Tutang dengan mantan WALI Kota Probolinggo H.M Buchori sempat jadi bahan pertanyaan saat pemeriksaan Tutang di kantor Inspektorat. Namun, menurut Subri, foto itu tidak menjadi subjek pertimbangan dalam pencopotan Tutang.

“Itu adalah meme yang dibuat oleh masyarakat dan tidak menjadi bukti,” terangnya.

Sebelum dijatuhkan sanksi, Subri yang saat itu didampingi Sekda Kota Probolinggo drg Ninik ira Wibawati mengatakan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah diperingatkan.

“Sudah beberapa kali  diperingatkan, baik dengan serius maupun guyon. Kalau ada hal-hal yang kurang puas, maka dipersilakan untuk PTUN. Jika menang tidak masalah, pemkot kalah pun tidak apa-apa. Kami ingin Kota Probolinggo menjadi lebih baik,” ujarnya.

Sedangkan Dwi Hermanto, menurutnya, pemberhentiannya bersifat sementara. Sambil menunggu proses pemeriksaan yang akan dilakukan.

“Masih menunggu pemeriksaan, sehingga diberhentikan sementara supaya fokus dalam proses pemeriksaannya. Jabatannya tidak kosong karena ada pelaksana harian,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Pemkot menunjuk Sudiman sebagai Plh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PM-PTSPTK) menggantikan posisi Dwi Hermanto. Sementara pengganti Tutang masih kosong. Sebab, staf ahli termasuk jabatan tinggi.

“Untuk jabatan tinggi harus melalui proses asesmen. Jadi sementara ini masih kosong untuk posisi staf ahli,” terangnya.

Sementara itu, di hari pertama bekerja sebagai staf Kecamatan Kedopok, Tutang ditemui sejumlah awak media. Dia mengaku lebih banyak bersyukur atas posisinya saat ini. “Jabatan saat ini menjadikan saya lebih banyak bersyukur,” ujarnya.

Namun, sekali lagi Tutang mengaku tidak tahu pasti masalah apa yang membuat dirinya disanksi pencopotan jabatan.  “Hanya saja dalam proses pemanggilan sebelum keluar SK pembebastugasan, saya sempat ditanya mengenai foto saya dengan Mantan Wali Kota H.M. Buchori ,” ujarnya.

Menurutnya, dirinya membenarkan foto itu. “Saya tidak membantah keberadaan foto itu. Dan foto itu menjadi materi pemeriksaan oleh tim,” tambahnya.

Meski demikian, Tutang belum tahu apakah pencopotan jabatan pada dirinya akan dibawa ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia mengaku masih berembuk dengan keluarga.

“Saat ini masih berembuk dengan keluarga besar. Mengingat baru enam tahun lagi memasuki masa pensiun,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dua pejabat eselon II telah dibebastugaskan oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dari jabatannya. Keduanya yaitu Tutang Heru Aribowo dan Dwi Hermanto.

Keduanya dibebastugaskan pada tanggal yang berbeda. Tutang dibebastugaskan pada 24 Agustus 2020 dari jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Sedangkan Dwi Hermanto dibebastugaskan sementara pada 25 Agustus 2020 dari posisinya sebagai kepala Dinas PM-PTSPTK.           Tutang sendiri dibebastugaskan karena dianggap melanggar PP Nomor 53/2020 tentang Disiplin PNS. Mantan kepala DLH ini dinilai melanggar pasal 3, angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 17. (put/hn)

KANIGARAN, Radar BromoPemkot Probolinggo akhirnya angkat bicara tentang pencopotan Tutang Heru Aribowo sebagai staf ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Melalui Wakil Wali Kota Moch. Soufis Subri, Pemkot menegaskan, pencopotan Tutang tidak ada tendensi politik.

“Tidak ada unsur politik dalam keputusan pemberhentian itu. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan ditindak,” terang Subri, panggilannya mengenai pencopotan Tutang kemarin (28/8).

Politisi Demokrat ini menjelaskan, Pemkot Probolinggo memiliki tim yang memiliki acuan terukur dalam memutuskan pemberhentian pegawainya. Karena itu, tidak ada unsur like dan dislike dalam kasus Tutang.

“Tidak mungkin seorang kepala daerah di manapun mengambil  keputusan gegabah. Pasti ada pertimbangkan khusus. Namun, kami tidak bisa menyampaikan di depan publik,” tuturnya.

Di sisi lain, menurutnya, semua terlibat dalam keputusan pencopotan Tutang. Bukan keputusan orang per orang. “Semua terlibat baik wali kota, sekda, dan saya. Dan tidak ada like dan dislike,” tambahnya.

Memang, foto Tutang dengan mantan WALI Kota Probolinggo H.M Buchori sempat jadi bahan pertanyaan saat pemeriksaan Tutang di kantor Inspektorat. Namun, menurut Subri, foto itu tidak menjadi subjek pertimbangan dalam pencopotan Tutang.

“Itu adalah meme yang dibuat oleh masyarakat dan tidak menjadi bukti,” terangnya.

Sebelum dijatuhkan sanksi, Subri yang saat itu didampingi Sekda Kota Probolinggo drg Ninik ira Wibawati mengatakan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah diperingatkan.

“Sudah beberapa kali  diperingatkan, baik dengan serius maupun guyon. Kalau ada hal-hal yang kurang puas, maka dipersilakan untuk PTUN. Jika menang tidak masalah, pemkot kalah pun tidak apa-apa. Kami ingin Kota Probolinggo menjadi lebih baik,” ujarnya.

Sedangkan Dwi Hermanto, menurutnya, pemberhentiannya bersifat sementara. Sambil menunggu proses pemeriksaan yang akan dilakukan.

“Masih menunggu pemeriksaan, sehingga diberhentikan sementara supaya fokus dalam proses pemeriksaannya. Jabatannya tidak kosong karena ada pelaksana harian,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Pemkot menunjuk Sudiman sebagai Plh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PM-PTSPTK) menggantikan posisi Dwi Hermanto. Sementara pengganti Tutang masih kosong. Sebab, staf ahli termasuk jabatan tinggi.

“Untuk jabatan tinggi harus melalui proses asesmen. Jadi sementara ini masih kosong untuk posisi staf ahli,” terangnya.

Sementara itu, di hari pertama bekerja sebagai staf Kecamatan Kedopok, Tutang ditemui sejumlah awak media. Dia mengaku lebih banyak bersyukur atas posisinya saat ini. “Jabatan saat ini menjadikan saya lebih banyak bersyukur,” ujarnya.

Namun, sekali lagi Tutang mengaku tidak tahu pasti masalah apa yang membuat dirinya disanksi pencopotan jabatan.  “Hanya saja dalam proses pemanggilan sebelum keluar SK pembebastugasan, saya sempat ditanya mengenai foto saya dengan Mantan Wali Kota H.M. Buchori ,” ujarnya.

Menurutnya, dirinya membenarkan foto itu. “Saya tidak membantah keberadaan foto itu. Dan foto itu menjadi materi pemeriksaan oleh tim,” tambahnya.

Meski demikian, Tutang belum tahu apakah pencopotan jabatan pada dirinya akan dibawa ke ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia mengaku masih berembuk dengan keluarga.

“Saat ini masih berembuk dengan keluarga besar. Mengingat baru enam tahun lagi memasuki masa pensiun,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dua pejabat eselon II telah dibebastugaskan oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin dari jabatannya. Keduanya yaitu Tutang Heru Aribowo dan Dwi Hermanto.

Keduanya dibebastugaskan pada tanggal yang berbeda. Tutang dibebastugaskan pada 24 Agustus 2020 dari jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Sedangkan Dwi Hermanto dibebastugaskan sementara pada 25 Agustus 2020 dari posisinya sebagai kepala Dinas PM-PTSPTK.           Tutang sendiri dibebastugaskan karena dianggap melanggar PP Nomor 53/2020 tentang Disiplin PNS. Mantan kepala DLH ini dinilai melanggar pasal 3, angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 17. (put/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/