Sengkarut Proyek PLUT-KUMKM Berlanjut, Pelaksana Diputus Kontrak

BELUM RAMPUNG: Proyek PLUT-KUMKM yang sejauh ini belum rampung. Foto diambil beberapa waktu lalu usai kasus suap proyek PLUT-KUMKM mencuat. (Foto: Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

PASURUAN–Proyek pembangunan gedung Pengembangan Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) terancam mangkrak. Pemkot Pasuruan memutus kontrak CV Mahadhir sebagai pelaksana yang tak mampu menyelesaikan proyek senilai Rp 2.297.464.000.

“Proyek PLUT sudah kami putus kontraknya dengan pelaksana,” terang plt Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo, Jumat (27/12).

Ia menjelaskan, kontrak pengerjaan proyek miliaran rupiah itu berakhir pada 28 Desember 2018. Namun, hingga saat ini progresnya baru mencapai 74 persen.

Teno –sapaan akrabnya- mengatakan, pihak rekanan sudah membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal itu sangat logis karena kecil kemungkinan sisa pengerjaan 26 persen akan selesai dengan sisa waktu 3 hari.

Ketidaksanggupan pihak pelaksana, menurut Teno, tak bisa memberi toleransi waktu agar proyek itu dilanjutkan. “Kami tidak bisa memberi batasan hingga melewati tahun anggaran 2018. Konsekuensinya, (pelaksana) pasti masuk buku hitam,” tambahnya.

 

Dibayar Sesuai Prestasi Kerja

Dengan diputusnya kontrak tersebut, pihak pelaksana juga dipastikan tidak akan menerima pembayaran utuh sesuai dengan nilai kontrak. “Yang dibayarkan sesuai prestasi kerja,” jelasnya.

Sisa pengerjaan yang belum tuntas, belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu, proyek yang terletak di Jalan A Yani, Kecamatan Gadingrejo, itu dipastikan tidak bisa dilanjutkan hingga tahun depan. “Masih belum ada pembicaraan ke sana dan kami tidak mengalokasikan anggaran untuk tahun 2019,” jelas politisi PDIP ini.

Anggota Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan Lukman Hakim menyayangkan apabila pelaksana tak mampu menyelesaikan proyek sehingga diputus kontrak.

Dengan begitu, proyek tersebut akan terancam mangkrak selama setahun ke depan. “Tidak memungkinkan dilanjut tahun depan karena tidak dianggarkan dalam APBD 2019,” kata Lukim -sapaan akrabnya-.

Pihaknya juga akan segera mengkroscek fisik pengerjaan proyek tersebut. Upaya itu dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian proyek. Selain itu, Lukim berharap agar pemkot juga mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi dampak dihentikannya proyek tersebut.

“Soal pemeliharaan dan keamanannya di lokasi, juga harus dipertimbangkan. Ini menjadi beban bagi pemkot. Karena kemungkinan itu mangkrak selama setahun. Jadi, jangan sampai terbengkalai dan menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak diinginkan,” tegasnya.

Usulan Retender

Sementara itu, Koordinator Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Pasuruan Lujeng Sudarto menuturkan, molornya pengerjaan proyek itu menunjukkan pola kepemilikan perusahaan CV Mahadhir yang tidak sistematis.

Ia menilai, meski pimpinannya tersandung kasus hukum, mestinya perusahaan cepat mengambil langkah untuk memastikan proyek-proyek yang dikerjakan tetap berjalan.

“Ketika bagian dari perusahaan tersandung proses hukum, mestinya roda perusahaan tetap berjalan. Jadi, struktur perusahaan tidak bergantung pada satu orang,” ungkapnya.

Dia menguraikan, pemkot juga harus segera menentukan kebijakan. Mengingat proyek PLUT-KUMKM dianggap strategis. Maka, sisa pengerjaan harus diretender atau lelang ulang.

Soal anggaran, kata Lujeng, pemkot tak perlu bergantung pada APBD 2019. “Sisa anggaran proyek itu kan masuk ke Silpa. Tinggal diretender saja, melanjutkan pengerjaan yang belum tuntas sesuai DED,” urai Lujeng.

Indikasi jika CV Mahadhir tidak punya kapasitas mengerjakan proyek tersebut, akhirnya terjawab. Pasalnya, jika merujuk pada kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK atas proyek tersebut, ada aliran dana dari pihak CV pada Wali Kota Setiyono. Tak hanya wali kota, indikasi bahwa aliran dana proyek mengalir ke pihak lain, juga masih terbuka.

Diketahui, Setiyono ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dengan penerimaan suap terkait proyek PLUT-KUKM. Penetapan itu dilakukan setelah tim penindakan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Pasuruan pada 4 Oktober lalu.

Ada empat orang yang diamankan dalam OTT itu. Di antaranya Wali Kota Nonaktif Setiyono; Staf Ahli Dwi Fitri Nurcahyo; pegawai honorer di Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto alias Encuz; dan M Baqir, pihak CV Mahadhir. Dari keempat tersangka, perkara M Baqir yang tampaknya akan disidangkan lebih awal. Sidang kemungkinan bakal digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya. (tom/rf/mie)