alexametrics
31.7 C
Probolinggo
Saturday, 13 August 2022

Minta Tuntaskan Kasus Korupsi Retribusi Pasar Baru Probolinggo

PROBOLINGGO, Radar Bromo – Kasus korupsi dana retribusi Pasar Baru Kota Probolinggo dengan terpidana Slamet Riyanto, 50, sudah inkracht. Namun, Siti Zuroidah Amperawati selaku kuasa hukum Slamet minta kasus ini tidak berhenti. Namun, diusut tuntas hingga ke akarnya.

Siti meyakinkan, korupsi ini tidak dilakukan Slamet sendirian. Namun, dilakukan berjamaah. Sebab, Slamet hanya bendahara pembantu di UPT Pasar Baru Kota Probolinggo.

Di sisi lain, dana retribusi itu tidak hanya dinikmati Slamet. Dia menduga, dana itu juga dinikmati atasan Slamet, termasuk rekan kerja Slamet.

Saat dugaan korupsi ini terjadi menurutnya, Slamet menjabat sebagai bendahara pembantu UPT Pasar Baru. Dalam kasus yang dituduhkan padanya, Slamet menyetorkan selisih retribusi kepada atasannya.

“Itu sudah diungkap Slamet dalam persidangan virtual, pada 4 Juni di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Saat itu agendanya pemeriksaan terdakwa,” kata Siti.

Warga Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, itu mengatakan, selisih retribusi yang dipegangnya diserahkan pada kepala UPT Pasar Baru saat itu. Besarnya selisih retribusi yang disetorkan mencapai Rp 60 ribu – Rp 65 ribu per hari.

Total jumlah selisih retribusi yang disetorkan mencapai Rp 118.290.100. Setoran itu dilakukan mulai 2013 sampai 2017 atau selama empat tahun.

Rinciannya, Rp 29.823.000 tahun 2013; Rp 27.117.000 tahun 2014; Rp 27.590.600 tahun 2015. Lalu, Rp 29.236.000 tahun 2016 dan Rp 4.523.500 tahun 2017.

“Jadi, selisih retribusi itu dinikmati bersama. Termasuk atasan dan pengepul atau istilahnya tromol. Artinya setelah Pak Slamet diputus, maka ia sangat berharap proses penyelidikannya tidak mandek di situ,” tambahnya.

Pihak lain yang diduga terlibat menurut Siti, harus diperiksa juga. “Mulai atasannya, sisi kanan dan kirinya (pengepul atau tromol), juga harus diperiksa. Kalau hanya berhenti di Pak Slamet, saya sangat menyayangkan,” katanya.

Sementara, JPU Kejari Kota Probolinggo Ciprian Cesar menegaskan, penyelidikan terduga lain dalam kasus ini masuk ranah kepolisian. Dalam persidangan sendiri menurutnya, Slamet hanya memberikan pernyataan bahwa ada pihak lain yang terlihat. Tanpa didukung bukti yang menguatkan.

“Itu penyidikan dari kepolisian. Dan selama persidangan yang keluar hanya pernyataan, tanpa didukung alat bukti yang lain,” singkat Cesar.

 

Divonis 3 Tahun Penjara

Di sisi lain, Slamet Riyanto, 50, sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negerti Tipikor Surabaya pada 16 Juli 2020. Berdasarkan petikan putusan Nomor 20/Pid.Sus-TKP/2020/PN.Sby, Slamet diputus 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta rupiah subsider 1 bulan penjara.

Dia juga diminta membayar uang pengganti Rp 118.290.100. Jika sebulan pascaputusan inkracht tidak dibayar, maka harta benda yang dimiliki akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dia dipidana penjara selama 1 tahun.

Hal itu sesuai dengan dakwaan alternatif kedua. Yakni, pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor dengan perubahan Nomor 20/2021.

Slamet sendiri pada akhirnya tidak sanggup membayar uang pengganti itu. Kuasa hukum Slamet, yaitu Siti Zuroidah Amperawati menegaskan, kliennya tidak memiliki harta benda untuk disita dan dilelang.

Maka, Slamet yang ditahan sejak 10 maret 2020 itu harus menjalani tambahan masa tahanan. Total, dia harus menjalani masa tahunan sekitar 4 tahun di Lapas IIB Probolinggo.

“Kasihan Pak Slamet ini tidak punya apa-apa. Bahkan, untuk membayar pengacara saja diambilkan dari dana hukum Korpri. Tidak ada harta bendanya yang bisa disita dan dilelang,” kata Siti.

Kasi Pidsus pada Kejaksaan negeri Kota Probolinggo Ciprian Cesar menegaskan bahwa kasus ini memang sudah tuntas. Sebab, putusan tersebut sesuai dengan dakwaan yang ada. Sehingga, pihaknya tidak mengajukan banding. Lebih lagi, saat itu terdakwa juga tak mengajukan banding.

“Jadi putusan kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap,” beber Cesar, Minggu (27/9) pagi. (rpd/hn)

PROBOLINGGO, Radar Bromo – Kasus korupsi dana retribusi Pasar Baru Kota Probolinggo dengan terpidana Slamet Riyanto, 50, sudah inkracht. Namun, Siti Zuroidah Amperawati selaku kuasa hukum Slamet minta kasus ini tidak berhenti. Namun, diusut tuntas hingga ke akarnya.

Siti meyakinkan, korupsi ini tidak dilakukan Slamet sendirian. Namun, dilakukan berjamaah. Sebab, Slamet hanya bendahara pembantu di UPT Pasar Baru Kota Probolinggo.

Di sisi lain, dana retribusi itu tidak hanya dinikmati Slamet. Dia menduga, dana itu juga dinikmati atasan Slamet, termasuk rekan kerja Slamet.

Saat dugaan korupsi ini terjadi menurutnya, Slamet menjabat sebagai bendahara pembantu UPT Pasar Baru. Dalam kasus yang dituduhkan padanya, Slamet menyetorkan selisih retribusi kepada atasannya.

“Itu sudah diungkap Slamet dalam persidangan virtual, pada 4 Juni di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya. Saat itu agendanya pemeriksaan terdakwa,” kata Siti.

Warga Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, itu mengatakan, selisih retribusi yang dipegangnya diserahkan pada kepala UPT Pasar Baru saat itu. Besarnya selisih retribusi yang disetorkan mencapai Rp 60 ribu – Rp 65 ribu per hari.

Total jumlah selisih retribusi yang disetorkan mencapai Rp 118.290.100. Setoran itu dilakukan mulai 2013 sampai 2017 atau selama empat tahun.

Rinciannya, Rp 29.823.000 tahun 2013; Rp 27.117.000 tahun 2014; Rp 27.590.600 tahun 2015. Lalu, Rp 29.236.000 tahun 2016 dan Rp 4.523.500 tahun 2017.

“Jadi, selisih retribusi itu dinikmati bersama. Termasuk atasan dan pengepul atau istilahnya tromol. Artinya setelah Pak Slamet diputus, maka ia sangat berharap proses penyelidikannya tidak mandek di situ,” tambahnya.

Pihak lain yang diduga terlibat menurut Siti, harus diperiksa juga. “Mulai atasannya, sisi kanan dan kirinya (pengepul atau tromol), juga harus diperiksa. Kalau hanya berhenti di Pak Slamet, saya sangat menyayangkan,” katanya.

Sementara, JPU Kejari Kota Probolinggo Ciprian Cesar menegaskan, penyelidikan terduga lain dalam kasus ini masuk ranah kepolisian. Dalam persidangan sendiri menurutnya, Slamet hanya memberikan pernyataan bahwa ada pihak lain yang terlihat. Tanpa didukung bukti yang menguatkan.

“Itu penyidikan dari kepolisian. Dan selama persidangan yang keluar hanya pernyataan, tanpa didukung alat bukti yang lain,” singkat Cesar.

 

Divonis 3 Tahun Penjara

Di sisi lain, Slamet Riyanto, 50, sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Negerti Tipikor Surabaya pada 16 Juli 2020. Berdasarkan petikan putusan Nomor 20/Pid.Sus-TKP/2020/PN.Sby, Slamet diputus 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta rupiah subsider 1 bulan penjara.

Dia juga diminta membayar uang pengganti Rp 118.290.100. Jika sebulan pascaputusan inkracht tidak dibayar, maka harta benda yang dimiliki akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dia dipidana penjara selama 1 tahun.

Hal itu sesuai dengan dakwaan alternatif kedua. Yakni, pasal 8 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor dengan perubahan Nomor 20/2021.

Slamet sendiri pada akhirnya tidak sanggup membayar uang pengganti itu. Kuasa hukum Slamet, yaitu Siti Zuroidah Amperawati menegaskan, kliennya tidak memiliki harta benda untuk disita dan dilelang.

Maka, Slamet yang ditahan sejak 10 maret 2020 itu harus menjalani tambahan masa tahanan. Total, dia harus menjalani masa tahunan sekitar 4 tahun di Lapas IIB Probolinggo.

“Kasihan Pak Slamet ini tidak punya apa-apa. Bahkan, untuk membayar pengacara saja diambilkan dari dana hukum Korpri. Tidak ada harta bendanya yang bisa disita dan dilelang,” kata Siti.

Kasi Pidsus pada Kejaksaan negeri Kota Probolinggo Ciprian Cesar menegaskan bahwa kasus ini memang sudah tuntas. Sebab, putusan tersebut sesuai dengan dakwaan yang ada. Sehingga, pihaknya tidak mengajukan banding. Lebih lagi, saat itu terdakwa juga tak mengajukan banding.

“Jadi putusan kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap,” beber Cesar, Minggu (27/9) pagi. (rpd/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/