alexametrics
28.1 C
Probolinggo
Wednesday, 17 August 2022

Dicopot dari Staf Ahli, Tutang: Sempat Diperiksa soal Foto di Medsos

MAYANGAN, Radar Bromo – Pencopotan dua pejabat teras Pemkot Probolinggo cukup mendadak. Sejauh ini, kedua pejabat eselon 2 itu pun juga belum dapat tempat baru. Lalu apa penyebabnya?

Tutang Heru Aribowo yang dicopot dari jabatan staf ahli wali kota bidang pemerintahan, hukum, dan politik menceritakan awal mula dirinya dicopot. Menurutnya, dia dipanggil oleh Inspektorat pada 6 Juli 2020. Saat itu, dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, tidak dijelaskan perihal apa alasan pemanggilan itu.

Tutang kemudian mendatangi panggilan itu ke kantor Inspesktorat. Saat itu di ruang Inspektorat, sudah ada Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, auditor, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Di sana, Tutang mengaku ditanya perihal foto dirinya bersama Mantan Wali Kota H.M Buchori di media sosial (medsos) facebook. Tutang pun menjelaskan, Buchori bertamu ke rumahnya di Mayangan. Sebagai tuan rumah, dia pun menerima dan memperlakukan Buchori dengan baik sebagai bentuk sambung silaturahmi.

Saat itu memang sempat ada kegiatan foto bersama dengan Buchori. Tutang menilai, tidak ada yang salah dengan foto itu. Baginya, berfoto dengan Buchori adalah hal biasa.

Namun, kemudian foto itu jadi viral di medsos. Bahkan, ada orang yang mengedit dan menambahi tulisan di foto itu. Saat itu Tutang tidak menghiraukan editan foto tersebut. Bahkan, walaupun foto itu kemudian viral di medsos. Karena secara pribadi, Tutang mengaku tidak merasa dirugikan.

”Pemeriksaan pertama itu saya ditanya soal foto di medsos. Kemudian, saya juga ditanya kenapa kok tidak hadir saat rapat virtual acara peletakan batu pertama pembangunan jembatan RSUD baru,” tuturnya.

 

Baca Juga: Mendadak Wali Kota Copot 2 Pejabat Teras Pemkot Probolinggo

 

Baginya, pemeriksaan tentang ketidakhadiran dirinya itu juga aneh. Sebab, saat rapat renja (rencana kerja) di Malang, semua kepala OPD diundang. Namun, dirinya tidak diundang.

Pada pemeriksaan pertama itu, Tutang harus menjawab sekitar empat lembar pertanyaan. Pertanyaan itu disampaikan pada dirinya dan harus dijawab.

Tidak hanya dipanggil sekali. Tutang lantas dipanggil lagi untuk kali kedua di ruang sekda. Di situ, dirinya diminta menjawab dua lembar pertanyaan di kertas. Jawabannya ditulis dengan tangan.

Namun, menurutnya tidak ada pertanyaan yang membahas soal pelanggaran disiplin sebagai ASN. Sebab, menurut Tutang, dirinya selama menjadi ASN tidak pernah nakal, bolos, atau bertindak kriminal. Dirinya pun selalu hadir dan absen fingerprint.

”Anehnya, salinan BAP pertama waktu saya minta itu, ternyata tidak ditandatangani oleh pejabat pemeriksa (sekda, kepala Insepktorat, dan kepala BKPSDM), termasuk Pak Wali Kota. Sedangkan SK itu tertanggal 24 Agustus, berdasarkan dari hasil berita acara pemeriksaan,” ungkapnya.

Atas keputusan itu, Tutang menegaskan dirinya akan mencari keadilan. Sesuai dengan PP Nomor 53/2010, dirinya punya waktu 3 bulan untuk mengajukan keberatan melalui PTUN. Namun, dirinya masih pikir-pikir untuk rencana berikutnya. Yang pasti, Tutang mengatakan akan mencari keadilan untuk membuka lembaran kebenaran yang sebenar-benarnya.

”Karena banyak kejanggalan dalam pemberian sanksi ini. Beda kalau saya melakukan kesalahan kriminal atau jelas-jelas melakukan tindak pidana dan melanggar disiplin ASN,” tegasnya.

Terpisah, Sekda Kota Probolinggo drg. Ninik Ira Wibawati saat dikonfirmasi menjelaskan, ASN diberikan tanggung jawab, kewajiban, amanah, dan kepercayaan. Ketika ASN tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, sebagaimana diatur PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, maka amanah tersebut bisa dicabut oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini yaitu wali kota.

“Pasal 3 dan pasal 4, sudah dijelaskan kewajiban dan larangan sebagai ASN,” terangnya.

Namun, Sekda membantah bahwa sanksi yang diberikan pada Tutang berkaitan dengan foto Tutang bersama mantan Wali Kota Probolinggo H.M Buchori yang viral di medsos. Menurutnya, pihaknya memang sempat menanyakan foto Tutang bersama mantan Wali Kota H.M Buchori saat pemeriksaan.

Namun, ternyata kejadian itu tidak terbukti. Sebab, foto-foto Tutang yang viral itu di-posting oleh orang lain. ”Jika keberatan, bisa ajukan gugatan ke PTUN. Semua ada prosedurnya sebagai ASN. Kalau Dwi Hermanto itu, pembebastugasan untuk sementara saja. Sedangkan untuk Tutang, nanti ada SK lagi soal penempatan,” terangnya. (mas /hn)

MAYANGAN, Radar Bromo – Pencopotan dua pejabat teras Pemkot Probolinggo cukup mendadak. Sejauh ini, kedua pejabat eselon 2 itu pun juga belum dapat tempat baru. Lalu apa penyebabnya?

Tutang Heru Aribowo yang dicopot dari jabatan staf ahli wali kota bidang pemerintahan, hukum, dan politik menceritakan awal mula dirinya dicopot. Menurutnya, dia dipanggil oleh Inspektorat pada 6 Juli 2020. Saat itu, dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, tidak dijelaskan perihal apa alasan pemanggilan itu.

Tutang kemudian mendatangi panggilan itu ke kantor Inspesktorat. Saat itu di ruang Inspektorat, sudah ada Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, auditor, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Di sana, Tutang mengaku ditanya perihal foto dirinya bersama Mantan Wali Kota H.M Buchori di media sosial (medsos) facebook. Tutang pun menjelaskan, Buchori bertamu ke rumahnya di Mayangan. Sebagai tuan rumah, dia pun menerima dan memperlakukan Buchori dengan baik sebagai bentuk sambung silaturahmi.

Saat itu memang sempat ada kegiatan foto bersama dengan Buchori. Tutang menilai, tidak ada yang salah dengan foto itu. Baginya, berfoto dengan Buchori adalah hal biasa.

Namun, kemudian foto itu jadi viral di medsos. Bahkan, ada orang yang mengedit dan menambahi tulisan di foto itu. Saat itu Tutang tidak menghiraukan editan foto tersebut. Bahkan, walaupun foto itu kemudian viral di medsos. Karena secara pribadi, Tutang mengaku tidak merasa dirugikan.

”Pemeriksaan pertama itu saya ditanya soal foto di medsos. Kemudian, saya juga ditanya kenapa kok tidak hadir saat rapat virtual acara peletakan batu pertama pembangunan jembatan RSUD baru,” tuturnya.

 

Baca Juga: Mendadak Wali Kota Copot 2 Pejabat Teras Pemkot Probolinggo

 

Baginya, pemeriksaan tentang ketidakhadiran dirinya itu juga aneh. Sebab, saat rapat renja (rencana kerja) di Malang, semua kepala OPD diundang. Namun, dirinya tidak diundang.

Pada pemeriksaan pertama itu, Tutang harus menjawab sekitar empat lembar pertanyaan. Pertanyaan itu disampaikan pada dirinya dan harus dijawab.

Tidak hanya dipanggil sekali. Tutang lantas dipanggil lagi untuk kali kedua di ruang sekda. Di situ, dirinya diminta menjawab dua lembar pertanyaan di kertas. Jawabannya ditulis dengan tangan.

Namun, menurutnya tidak ada pertanyaan yang membahas soal pelanggaran disiplin sebagai ASN. Sebab, menurut Tutang, dirinya selama menjadi ASN tidak pernah nakal, bolos, atau bertindak kriminal. Dirinya pun selalu hadir dan absen fingerprint.

”Anehnya, salinan BAP pertama waktu saya minta itu, ternyata tidak ditandatangani oleh pejabat pemeriksa (sekda, kepala Insepktorat, dan kepala BKPSDM), termasuk Pak Wali Kota. Sedangkan SK itu tertanggal 24 Agustus, berdasarkan dari hasil berita acara pemeriksaan,” ungkapnya.

Atas keputusan itu, Tutang menegaskan dirinya akan mencari keadilan. Sesuai dengan PP Nomor 53/2010, dirinya punya waktu 3 bulan untuk mengajukan keberatan melalui PTUN. Namun, dirinya masih pikir-pikir untuk rencana berikutnya. Yang pasti, Tutang mengatakan akan mencari keadilan untuk membuka lembaran kebenaran yang sebenar-benarnya.

”Karena banyak kejanggalan dalam pemberian sanksi ini. Beda kalau saya melakukan kesalahan kriminal atau jelas-jelas melakukan tindak pidana dan melanggar disiplin ASN,” tegasnya.

Terpisah, Sekda Kota Probolinggo drg. Ninik Ira Wibawati saat dikonfirmasi menjelaskan, ASN diberikan tanggung jawab, kewajiban, amanah, dan kepercayaan. Ketika ASN tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, sebagaimana diatur PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS, maka amanah tersebut bisa dicabut oleh pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini yaitu wali kota.

“Pasal 3 dan pasal 4, sudah dijelaskan kewajiban dan larangan sebagai ASN,” terangnya.

Namun, Sekda membantah bahwa sanksi yang diberikan pada Tutang berkaitan dengan foto Tutang bersama mantan Wali Kota Probolinggo H.M Buchori yang viral di medsos. Menurutnya, pihaknya memang sempat menanyakan foto Tutang bersama mantan Wali Kota H.M Buchori saat pemeriksaan.

Namun, ternyata kejadian itu tidak terbukti. Sebab, foto-foto Tutang yang viral itu di-posting oleh orang lain. ”Jika keberatan, bisa ajukan gugatan ke PTUN. Semua ada prosedurnya sebagai ASN. Kalau Dwi Hermanto itu, pembebastugasan untuk sementara saja. Sedangkan untuk Tutang, nanti ada SK lagi soal penempatan,” terangnya. (mas /hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/