Vonis Korupsi Dispora Kab Pasuruan 2017, JPU-Terdakwa Kompak Banding

BANGIL, Radar Bromo – Meski divonis lebih ringan dari tuntutan, terdakwa kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan, Lilik Wijayanti tak berhenti melakukan perlawanan. Buktinya, ia memilih untuk mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan pengadilan tipikor Surabaya kepadanya.

Wiwik Tri Hariyati, kuasa hukum Lilik mengungkapkan, vonis yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor tidak fair bagi kliennya. Karena seharusnya, kliennya divonis bebas.

Bukan malah harus menjalani hukuman selama 3 tahun penjara. Serta harus membayar denda sebesar Rp 100 juta subsider salama 3 bulan kurungan. Dan juga diwajibkan membayar uang kerugian negara sebesar Rp 69 juta dengan subsider selama 3 tahun kurungan. “Kami menilai tidak adil karena seharusnya, klien kami divonis bebas. Makanya, kami ajukan banding,” tandasnya.

Banding itu dilayangkan empat hari pascaputusan sidang di PN Tipikor, 11 Februari 2020 kemarin. Menurut Wiwik, ada beberapa pertimbangan banding dilakukan. Salah satunya, apa yang dilakukan Lilik merupakan perintah dari atasan.

Sementara hingga saat ini, tidak ada tersangka lain yang dijerat selain Lilik. “Belum lagi soal kerugian negara. Klien kami disebutkan telah menikmati dan merugikan negara Rp 69 juta. Padahal, uang itu adalah uangnya pribadi,” sambungnya.

Terlebih lagi, kerugian yang didakwakan sebelumnya adalah Rp 918 juta. Sementara dalam putusan persidangan, hanya Rp 69 juta. “Lalu sisanya yang banyak itu kemana?” sampainya.

Hal inilah yang membuatnya memilih banding. Pihaknya berharap ada keputusan yang lebih baik untuk kliennya. “Kami meminta Pengadilan Tinggi agar klien kami bisa divonis bebas. Kami juga meminta kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini,” jelasnya.

Sementara itu, Kasipidsus Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Saputra mengungkapkan, pihaknya juga mengajukan banding atas putusan hakim Pengadilan Tipikor. Sebab, putusan itu dinilainya terlampau ringan.

“Kami ajukan banding tiga hari pascaputusan (14/2). Pengajuan banding ini karena vonisnya jauh di bawah tuntutan. Bahkan, tak sampai separo tuntutan,” terangnya.

Dalam tuntutan jaksa, Lilik dituntut hukuman kurungan selama 7 tahun penjara. Lilik juga harus membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Serta harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 69 juta. Bila tidak mampu, hukuman tersebut harus digantinya dengan kurungan badan selama 3 tahun 3 bulan.

“Kenyataannya, Lilik hanya divonis 3 tahun untuk kurungan badannya. Itu jauh di bawah tuntutan,” tandasnya.

Lalu bagaimana dengan perkembangan kasus Dispora? Apakah ada tersangka baru? Terkait hal ini, pihak Kejari sendiri masih mempelajari putusan pengadilan Tipikor. Sebab, salinan putusan itu baru diterimanya. “Kami akan pelajari dulu salinan putusannya. Karena baru kami terima hari ini (kemarin, Red),” terangnya.

Seperti yang diketahui, Kejari Kabupaten Pasuruan membidik kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan. Kegiatan keolahragaan tahun 2017, ditengarai ada markup anggaran. Salah satunya Pormadin yang diselenggarakan di Candra Wilwatikta Pandaan.

Dampaknya, ada kerugian negara yang dinikmati sejumlah orang. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan, ditemukan kerugian negara hingga Rp 918 juta. Sejauh ini, baru Lilik yang terjerat dalam kasus tersebut. (one/mie)