alexametrics
26.4 C
Probolinggo
Tuesday, 17 May 2022

Kades Plintahan Ditahan usai Kasasi Kasus Keterbukaan Informasi Publik Ditolak

BANGIL, Radar Bromo – Kepala Desa (Kades) Plintahan, Kecamatan Pandaan, Sanusi, akhirnya dijebloskan ke penjara oleh Kejari Kabupaten Pasuruan. Ia digiring ke Rutan Bangil, setelah dinyatakan bersalah melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pengadilan Negeri (PN) Bangil.

TIGA BULAN: Sanusi ketika berada di kantor Kejari Kabupaten Pasuruan. Dia menyerahkan diri ke kejaksaan, setelah upaya kasasinya ditolak MA. (Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

Eksekusi terhadap Sanusi dilakukan tim Jaksa Kejari Kabupaten Pasuruan, Rabu (24/7) siang. Ia digelandang menuju Rutan Bangil dengan mengendarai mobil Elf Kejaksaan. Tidak ada perlawanan, Sanusi tampak begitu pasrah.

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Pasuruan Normadi Elfazr menyampaikan, eksekusi terhadap Sanusi dilakukan setelah PN Bangil menyatakan Kades Plintahan itu bersalah. Ia dianggap melanggar pasal 52 UU Nomor 14/2008 tentang KIP.

Atas pelanggarannya itulah, Sanusi dihukum kurungan 3 bulan. Ia juga dikenai denda Rp 3 juta dengan subsider 1 bulan kurungan. Vonis itu dijatuhkan kepada Sanusi oleh PN Bangil pada 11 Maret 2019.

Vonis tersebut sejatinya lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU. Karena JPU menuntutnya hukuman 5 bulan kurungan dan denda Rp 4 juta. Bila tidak dibayar, denda itu harus diganti dengan kurungan selama dua bulan.

Namun, meski lebih rendah, Sanusi tidak puas. Buktinya, ia memilih untuk banding, ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Sayangnya, hasil banding tak sesuai yang diharapkan. Ia tetap dinyatakan bersalah dan pihak PT menguatkan putusan PN Bangil.

Karena tak puas itu, ia mengajukan kasasi. Tapi, kasasi tidak diterima MA lantaran hukuman maksimal atas kasus yang melilitnya itu, hanya satu tahun. “Atas dasar itulah, kami melakukan eksekusi,” tambahnya.

Menurut Normadi, pihak kejaksaan sempat beberapa kali akan melakukan eksekusi. Namun, gagal lantaran yang bersangkutan sakit.

“Kami dua kali melayangkan surat pemanggilan. Tapi, yang bersangkutan tidak hadir karena sakit,” ulasnya.

Hingga Rabu (24/7), pemanggilan ketiga dilakukan. Rupanya, pihak Sanusi memilih hadir, ketimbang dijemput paksa oleh pihak kejaksaan. Ia datang ke Kejaksaan dengan “dikawal” dua pengacaranya.

Kedatangannya, membuat pihak kejaksaan dengan mudah melakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan. “Ia menyerahkan diri dan kooperatif. Kami kemudian melakukan eksekusi terhadapnya sesuai perintah pengadilan,” ulasnya.

Kasus ini sendiri bermula dari pembangunan pasar wisata di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan. Pasar wisata tersebut dibangun di atas tanah kas desa. Dalam pembangunannya, pihak desa melakukan kerja sama atau MoU dengan pihak investor.

Ternyata, pembangunan tersebut membuat sebagian warga bergolak. Sebab, pasar wisata itu disebut-sebut diperjualbelikan ke pihak luar. Bukan ke warga sekitar.

Warga pun kemudian mempertanyakan perjanjian kerja sama itu dengan pihak investor. Warga menunjuk Daniel, sebagai kuasa untuk mempertanyakan berkas tersebut.

Daniel pun kemudian meminta berkas itu kepada pihak Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi Desa Plintahan. Namun, hingga waktu lama, data yang dibutuhkan itu tidak diberikan.

Hingga akhirnya, Daniel melaporkan Sanusi ke pihak kepolisian pada 2018. Dia dituduh melanggar UU KIP. Pihak kepolisian pun memproses kasus itu dan menjadikan kades sebagai tersangka. Prosesnya berlanjut sampai Sanusi disidang dan dinyatakan bersalah melanggar UU KIP.

Kuasa Hukum Sanusi, Haris mengaku, tak bisa berbuat banyak dengan tindakan yang dilakukan kejaksaan. “Kami serahkan semua ke pihak penegak hukum. Kami patuhi putusan hukum,” pungkasnya. (one/fun)

BANGIL, Radar Bromo – Kepala Desa (Kades) Plintahan, Kecamatan Pandaan, Sanusi, akhirnya dijebloskan ke penjara oleh Kejari Kabupaten Pasuruan. Ia digiring ke Rutan Bangil, setelah dinyatakan bersalah melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pengadilan Negeri (PN) Bangil.

TIGA BULAN: Sanusi ketika berada di kantor Kejari Kabupaten Pasuruan. Dia menyerahkan diri ke kejaksaan, setelah upaya kasasinya ditolak MA. (Iwan Andrik/Jawa Pos Radar Bromo)

Eksekusi terhadap Sanusi dilakukan tim Jaksa Kejari Kabupaten Pasuruan, Rabu (24/7) siang. Ia digelandang menuju Rutan Bangil dengan mengendarai mobil Elf Kejaksaan. Tidak ada perlawanan, Sanusi tampak begitu pasrah.

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Pasuruan Normadi Elfazr menyampaikan, eksekusi terhadap Sanusi dilakukan setelah PN Bangil menyatakan Kades Plintahan itu bersalah. Ia dianggap melanggar pasal 52 UU Nomor 14/2008 tentang KIP.

Atas pelanggarannya itulah, Sanusi dihukum kurungan 3 bulan. Ia juga dikenai denda Rp 3 juta dengan subsider 1 bulan kurungan. Vonis itu dijatuhkan kepada Sanusi oleh PN Bangil pada 11 Maret 2019.

Vonis tersebut sejatinya lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU. Karena JPU menuntutnya hukuman 5 bulan kurungan dan denda Rp 4 juta. Bila tidak dibayar, denda itu harus diganti dengan kurungan selama dua bulan.

Namun, meski lebih rendah, Sanusi tidak puas. Buktinya, ia memilih untuk banding, ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Sayangnya, hasil banding tak sesuai yang diharapkan. Ia tetap dinyatakan bersalah dan pihak PT menguatkan putusan PN Bangil.

Karena tak puas itu, ia mengajukan kasasi. Tapi, kasasi tidak diterima MA lantaran hukuman maksimal atas kasus yang melilitnya itu, hanya satu tahun. “Atas dasar itulah, kami melakukan eksekusi,” tambahnya.

Menurut Normadi, pihak kejaksaan sempat beberapa kali akan melakukan eksekusi. Namun, gagal lantaran yang bersangkutan sakit.

“Kami dua kali melayangkan surat pemanggilan. Tapi, yang bersangkutan tidak hadir karena sakit,” ulasnya.

Hingga Rabu (24/7), pemanggilan ketiga dilakukan. Rupanya, pihak Sanusi memilih hadir, ketimbang dijemput paksa oleh pihak kejaksaan. Ia datang ke Kejaksaan dengan “dikawal” dua pengacaranya.

Kedatangannya, membuat pihak kejaksaan dengan mudah melakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan. “Ia menyerahkan diri dan kooperatif. Kami kemudian melakukan eksekusi terhadapnya sesuai perintah pengadilan,” ulasnya.

Kasus ini sendiri bermula dari pembangunan pasar wisata di Desa Plintahan, Kecamatan Pandaan. Pasar wisata tersebut dibangun di atas tanah kas desa. Dalam pembangunannya, pihak desa melakukan kerja sama atau MoU dengan pihak investor.

Ternyata, pembangunan tersebut membuat sebagian warga bergolak. Sebab, pasar wisata itu disebut-sebut diperjualbelikan ke pihak luar. Bukan ke warga sekitar.

Warga pun kemudian mempertanyakan perjanjian kerja sama itu dengan pihak investor. Warga menunjuk Daniel, sebagai kuasa untuk mempertanyakan berkas tersebut.

Daniel pun kemudian meminta berkas itu kepada pihak Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi Desa Plintahan. Namun, hingga waktu lama, data yang dibutuhkan itu tidak diberikan.

Hingga akhirnya, Daniel melaporkan Sanusi ke pihak kepolisian pada 2018. Dia dituduh melanggar UU KIP. Pihak kepolisian pun memproses kasus itu dan menjadikan kades sebagai tersangka. Prosesnya berlanjut sampai Sanusi disidang dan dinyatakan bersalah melanggar UU KIP.

Kuasa Hukum Sanusi, Haris mengaku, tak bisa berbuat banyak dengan tindakan yang dilakukan kejaksaan. “Kami serahkan semua ke pihak penegak hukum. Kami patuhi putusan hukum,” pungkasnya. (one/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/