alexametrics
30.2 C
Probolinggo
Thursday, 3 December 2020

Syarat Tender RS Baru di Kota Probolinggo: Punya Saldo Rp 1,3 M

MAYANGAN, Radar Bromo – Pemkot Probolinggo menyaratkan saldo cukup besar untuk tender pembangunan rumah sakit (RS) baru. Kontraktor yang akan ikut tender harus punya saldo 5 persen dari total pembiayaan. Yaitu Rp 1,4 miliar.

Syarat itu dinilai anggota DPRD Kota Probolinggo sebagai syarat yang janggal. Apalagi, syarat itu merupakan syarat tambahan.

Nilai tender proyek pembangunan rumah sakit baru diketahui sekitar Rp 28 miliar. Proyek itu pun akan segera ditender atau dilelang. Namun, ada syarat tambahan yang ditetapkan Pemkot Probolinggo bagi kontraktor yang akan ikut tender.

Syarat tambahan itu dituangkan dalam Perwali Nomor 63/2020 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi di lingkungan Pemkot Probolinggo. Perwali itu disahkan tanggal 17 Juni.

Pada pasal 5 perwali itu disebutkan, peserta tender memiliki modal keuangan berupa saldo tabungan rekening atau giro bank paling sedikit 5 persen dari nilai total HPS sebesar Rp 1.397.852.364 atau hampir Rp 1,4 miliar. Dan saldo ini harus dibuktikan dengan rekening koran atau buku tabungan rekening atau buku giro bank.

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto pun menyayangkan syarat tambahan itu. Ada beberapa hal yang disayangkan olehnya.

Pertama, berkaitan dengan pemberlakuan syarat saldo tabungan paling sedikit 5 persen dari nilai total HPS. Menurutnya, syarat tambahan itu berlaku surut.

Agus menyebut, pendaftaran tender dibuka pada 26 Maret–26 Juni. Dan salah satu syarat mendaftar, pada tanggal 26 Maret–26 Juni itu, kontraktor harus punya saldo tabungan paling sedikit 5 persen dari nilai total HPS.

Aturan ini menurutnya berlaku surut. Padahal, seharusnya aturan tidak berlaku surut. Dalam hal ini, seharusnya berlaku maju atau per tanggal yang ditetapkannya di Perwali.

“Harusnya aturan atau hukum kan tidak berlaku surut. Paling tidak berlaku mulai ditetapkannya Perwali. Ini kan tidak. Saya tidak mau suudzon dengan mengatakan apakah ada pengondisian atau tidak. Namun, hal ini kami sayangkan,” tutur Agus.

Hal senada diungkapkan Sibro Malisi, sekretaris Fraksi Nasdem. Menurutnya, aturan yang berlaku surut itu janggal. Selain itu, ada syarat lain yang juga janggal. Di antaranya, kontraktor yang hendak ikut lelang atau tender pernah membangun rumah sakit paling tidak dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

“Ini menjadi aneh ketika bahasa yang digunakan yakni pernah membangun rumah sakit. Misalnya ada PT yang belum pernah membangun rumah sakit, namun sering membangun hotel dan apartemen yang memiliki wawasan teknik pembangunan yang memumpuni, berarti kan tidak bisa ikut,” katanya.

Sibro menilai, pembangunan adalah masalah umum. Kecuali pengadaan Alkes, boleh memakai syarat khusus.

“Selain itu, kenapa pembangunan jembatan yang telah berlangsung tidak ada syarat serupa. Tidak ada syarat pernah membangun rumah sakit sebelumnya?” kata lelaki yang juga anggota Banggar itu.

Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo Agus Hartadi membantah ada pengondisian dalam tender pembangunan rumah sakit baru. Menurutnya, regulasi yang dibuat mengacu pada Permen Nomor 7. Dalam Permen itu menurutnya, pemerintah daerah boleh menambahkan syarat tambahan.

“Saya lupa Permen Nomor 7 tahun berapa. Bagian hukum yang tahu pasti. Namun, yang jelas acuan pemerintah daerah menambahkan syarat dalam Perwali Nomor 63/2020 karena ada poin di Permen. Yang intinya, menyebut pemerintah daerah boleh menambahkan syaratnya,” kata Agus.

Penambahan syarat itu sendiri diberlakukan karena pemkot tidak ingin proses pembangunan dilakukan asal-asalan. Artinya, pemerintah benar-benar ingin perusahaan yang ikut tender adalah yang berkualitas serta tidak ada persoalan dana. Sebab, dikhawatirkan di tengah perjalanan ada persoalan karena tidak adanya dana.

“Kami kan juga cari aman. Agar pelaksanaannya benar-benar dilakukan oleh perusahaan yang berkualitas dan tidak terkendala dana. Jika pengerjaan berhenti karena tidak ada dana, maka waktu pembangunan akan molor,” jelasnya.

Memang benar, menurut Agus, ada syarat pernah membangan rumah sakit paling tidak empat tahun terakhir. Syarat itu menurutnya, ditambahkan karena pembangunan rumah sakit berbeda dengan pembangunan hotel dan apartemen.

Pemerintah bertekad agar kualitas pembangunan rumah sakit benar-benar terjaga dan dilakukan oleh tenaga ahli di bidangnya. Karena itu, ditambahkan syarat tersebut.

“Berbeda lho, membangun rumah sakit dengan membangun hotel dan apartemen. Makanya, dalam Perwali itu persyaratannya dibuat spesifik,” tandas Agus. (rpd/hn)

- Advertisement -
- Advertisement -

MOST READ

Siswi SDN di Kraksaan Lolos dari Penculikan, Ini Ciri-Ciri Pelaku

KRAKSAAN, Radar Bromo - Niat Cld, 13, berangkat sekolah, Rabu (12/2) pagi berubah menjadi kisah menegangkan. Siswi SDN Kandangjati Kulon 1, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,...

Mau Ke Tretes, Muda-mudi Asal Gempol Tertabrak Truk Tangki di Candiwates, Penumpangnya Tewas

PRIGEN – Nasib sial dialami pasangan muda-mudi ini. Minggu siang (20/1) keduanya terlibat kecelakaan saat hendak menuju Tretes, Akibatnya, satu orang tewas dan satu...

Siswa MI di Pandaan Tewas Gantung Diri, Diduga usai Smartphonenya Disembunyikan Orang Tua

PANDAAN, Radar Bromo – Tragis nian cara AA, 11, mengakhiri hidupnya. Pelajar di Desa Banjarkejen, Kecamatan Pandaan ini, ditemukan tewas, Minggu (17/11) pagi. Dia...

Geger Mayat Wanita di Pantai Pasir Panjang-Lekok, Kondisinya Terikat Tali dan Dikaitkan Batu

LEKOK, Radar Bromo - Temuan mayat dengan kondisi terikat, kembali menggegerkan warga. Rabu (18/9) pagi, mayat perempuan tanpa identitas ditemukan mengapung di Pantai Pasir...

BERITA TERBARU

Kembali Kerek PAD Wisata Kab Pasuruan Tahun Depan

Target Pemkab Pasuruan untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor wisata tahun ini, cukup seret.

Intens Monitoring Lokasi Bencana Longsor di Akhir Tahun

Potensi bencana saat musim hujan perlu diwaspadai. Salah satunya tanah longsor.

Puskesmas Sumber Imunisasi Siswa saat Pandemi

Sejak November, Puskesmas Sumber mulai melaksanakan bulan imunisasi anak sekolah (Bias) di wilayah kerjanya.

Dua Dara Atlet Anggar Kota Probolinggo Incar Perunggu PON Pelajar

Dua atlet anggar Kota Probolinggo, sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti PON Pelajar 2021.

Stok Blangko E-KTP di Kab Pasuruan Dapat Tambahan 20 Ribu

Kabar gembira bagi warga Kabupaten Pasuruan yang hendak mengurus KTP elektronik (e-KTP).