alexametrics
25C
Probolinggo
Sunday, 17 January 2021

Ini UMK 2021 di Pasuruan-Probolinggo, Semuanya Tak Sesuai Usulan

PASURUAN, Radar Bromo – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah menetapkan angka UMK tahun 2021. Di Kota-Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, semuanya ditetapkan naik. Walau begitu, kenaikan tersebut tidak sesuai dengan angka usulan yang diajukan oleh Dewan Pengupahan.

Dari empat daerah, Kabupaten Pasuruan terbilang yang paling besar naiknya. Karena Gubernur menyetujui kenaikan Rp 100 ribu dari UMK tahun 2020. Sementara di Kota Pasuruan naik Rp 25 ribu; Kabupaten Probolinggo naik Rp 50 Ribu dan Kota Probolinggo naik Rp 31 Ribu. Hanya saja kenaikan tersebut tak sesuai dengan usulan yang diajukan.

Kenaikan tersebut mendapat sambutan yang beragam dari serikat pekerja maupun pengusaha. Apalagi jika bukan pandemi sebagai alasannya.

Ahmad Sholeh, Ketua DPC FSP KEP Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kabupaten Pasuruan mengaku kecewa dengan penetapan UMK dari Gubernur jatim. Selain lebih rendah dari yang diinginkan serikat pekerja naik Rp 600 ribu. Kenaikan Rp 100 ribu lebih rendah dari yang sudah diusulkan Bupati Pasuruan di mana naik 5,65 persen atau menjadi Rp 4,426 juta.

Grafis: Achmad Syaifudin/Radar Bromo

“Sebelumnya ada rapat dewan pengupahan yang akhirnya diajukan ke Bupati. Dari Bupati mengusulkan naik 5,56 persen atau sekitar Rp 230 ribuan. Tapi ternyata Gubernur sama sekali tidak mengikuti rekomendasi yang diusulkan dari Bupati Pasuruan dan mengambil kebijakan sendiri,” terangnya.

Hal ini jelas membuat serikat pekerja kecewa. Kendati tetap naik Rp 100 ribu, kenaikan ini dinilai cukup kecil. Padahal di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Kebutuhan buruh meningkat dan lebih sulit secara ekonomi.

“Sehingga langkah kami di upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) tetap ada penetapan juga dari Gubernur. Ini lantaran dari rekomendasi yang diusulkan Bupati Pasuruan juga ada pengajuan kenaikan UMSK. Jadi kami akan konsen ke arah situ,” jelasnya.

Kekecewaan juga dirasakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Pasuruan. Hendro Prihartanto, Ketua Apindo Kabupaten Pasuruan menyebutkan, kenaikan UMK tahun ini tak sesuai dengan kondisi. Pun begitu dalam UU Cipta Kerja yang baru. Seharusnya, kata Hendro, tahun ini tidak ada kenaikan UMK.

“Seharusnya tidak naik kalau melihat UU Cipta Kerja yang baru. Tapi ternyata tetap naik dan menurut kami kenaikan Rp 100 ribu tersebut dari nama perhitugannya? Tidak ada dasarnya,” jelasnya.

Apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini. Kendati kemampuan perusahan berbeda-beda, daya beli menurun. Kenaikan UMK makin memberatkan pengusaha. “Bukan masalah naik Rp 100 ribunya. Tidak naik saja sudah berat apalagi ada kenaikan UMK,” terangnya.

Hendro menambahkan, jika upah makin memberatkan pengusaha, bukan tidak mungkin perusahaan bertahap akan hengkang dari Pasuruan. “Meskipun tidak serta merta dilakukan cepat. Biasanya membutuhkan waktu paling tidak 2-3 tahun prosesnya,” ujarnya.

SK Gubernur soal penetapan UMK 2021 juga sudah diterima Kabupaten Probolinggo. “Sudah kami terima. Hasilnya turun dari usulan. Dewan Pengupahan usulkan Rp 75 ribu disetujui Rp 50 ribu,” kata Hudan Syarifuddin, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Probolinggo.

Meskipun hanya disetujui tidak sesuai dengan usulan, pihaknya mengaku bersyukur. Karena kenaikan tersebut bisa membawa manfaat bagi para buruh. Sementara bagi perusahaan yang tidak bisa melaksanakan, maka bisa melakukan penangguhan.

Ketua Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Probolinggo Bambang Suwitono mengatakan, pihaknya menyambut baik putusan itu. Dengan kenaikan tersebut bisa berdampak pada daya beli para pekerja.

Hal senada juga diutarakan oleh Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Probolinggo Suhardi. Menurutnya, pihaknya menyambut baik hasil putusan itu. “Kami tentunya senang. Karena dari usulan gubernur masih mengurangi (dari usulan Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo, Red). Ini gubernur pertama yang menurunkan dari usulan. Mungkin karena dampak Covid yang semuanya serba kritis,” katanya.

Menurutnya, pihaknya berharap semua pihak mampu menerima hal itu. Pengusaha yang ada di Probolinggo diharapkan mampu untuk melaksanakannya. Jika pun tidak mampu, ada mekanismenya yaitu mengajukan penangguhan.

Dari empat daerah, hanya Kota Pasuruan yang mengusulkan angka UMK 2021 nilainya tak berubah dengan tahun sebelumnya. Namun dalam ketetapan Gubernur, UMK Kota Pasuruan yang masuk ring II malah naik Rp 25 ribu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pasuruan, Mahbub Effendi mengungkapkan pihaknya sempat melakukan survei di sejumlah pasar tradisional beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk menentukan kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Pasuruan. Hasilnya, ada penurunan Rp 125 ribu dari tahun lalu.

“Ini melihat dari daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi Covid-19. Makanya, ada penurunan KHL sebesar Rp 125 ribu dari besaran UMK tahun lalu,” ungkapnya.

Mahbub menjelaskan karena melihat KHL yang menurun ini, pihaknya pun sempat mengusulkan UMK tahun depan tetap. Yakni sebesar Rp 2.794.801. Namun ternyata keputusan dari Gubernur berbeda. Pemprov menaikkan UMK Kota Pasuruan sebesar Rp 25 ribu.

“Kami usulkan tetap. Ternyata pemprov menaikkan UMK Kota Pasuruan Rp 25 ribu. Kami masuk ring dua. Kami bersama sembilan daerah lainnya di Jawa Timur naik Rp 25 ribu,” sebut Mahbub.

Beralih ke Kota Probolinggo. Hanya kota ini yang usulan sama dengan jumlah realisasinya. “Besarnya UMK Kota Probolinggo yang ditetapkan Gubernur sama dengan yang kami usulkan,” ujar Aman Suryaman, plt Kepala Dinas Penanaman Modal, pelayanan Terpadu satu Pintu dan tenaga kerja (DPMPTSPTK) Kota Probolinggo kemarin (23/11).

Aman tidak membantah jika kenaikan UMK tahun 2021 ini jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan UMK tahun 2020. Mengingat situasi pandemi saat ini cukup memukul sektor usaha.

“Untuk UMK tahun 2020 mengikuti perhituangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen. Situasi saat itu normal, kalau sekarang ini kenaikan hanya 1,3 persen mengacu pada besaran inflasi pada kuartal ke 3,” terangnya

Aman menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa memaksakan kenaikan UMK cukup besar karena juga akan memberatkan pada perusahaan. Jika perusahaan merasa kesulitan memenuhi upah yang terlalu besar dikhawatirkan malah terjadi PHK. (eka/riz/sid/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU