alexametrics
25.2 C
Probolinggo
Sunday, 26 June 2022

Anggaran Kunker Anggota DPRD Setahun Ditambah Rp 25 M

BANGIL, Radar Bromo – Kegiatan kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, ternyata menyedot anggaran yang tidak sedikit. Puluhan miliar dana yang bersumber dari APBD 2020 harus dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, dalam APBD 2020 anggaran kunker DPRD Kabupaten Pasuruan dialokasikan hingga Rp 47 miliar. Namun, jumlah itu ternyata belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kegiatan kunker bagi 50 wakil rakyat tersebut selama setahun.

Buktinya, anggaran untuk kunker ditambah dalam APBD Perubahan 2020. Nilainya pun tidak sedikit. Mencapai Rp 25 miliar. Sehingga, bila ditotal anggaran untuk kunker tahun ini mencapai Rp 72 miliar.

Sudiono Fauzan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan

Besarnya anggaran kunker tersebut, tak lepas dari biaya akomodasi yang harus dikeluarkan. Baik untuk hotel atau transportasi. Biaya hotel dan transportasi untuk anggota dewan bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah dalam setiap kunker.

Belum lagi, uang saku masing-masing anggota dewan. Untuk kunjungan kerja di lingkup Kabupaten Pasuruan saja, setiap orang bisa mendapatkan uang saku hingga Rp 525 ribu per harinya. Sementara untuk kunker antar kota/kabupaten di Provinsi Jatim, uang saku tiap anggota dewan mencapai Rp 2.150.000 per hari.

Besarnya uang saku untuk kunker di luar Provinsi Jatim, beda lagi. Nilainya lebih besar. Tiap anggota dewan diberi sangu Rp 2.250.000 per harinya.

Padahal, jumlah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan ada 50 orang. Bila dikalkulasi, dalam setiap kunjungan kerja dana yang dikeluarkan bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Ambil contoh kunker sehari di Kabupaten Pasuruan. Maka, sangu untuk semua anggota dewan mencapai total Rp 26.250.000. Jika kunker sehari keluar kota/kabupaten di Jatim, maka total sangu yang harus dikeluarkan APBD mencapai Rp 107.500.000 untuk semua anggota dewan. Dan jika kunker di luar Provinsi Jatim, sangu yang harus diberikan pada anggota dewan total Rp 112.500.000.

Itu baru untuk urusan sangu kunker yang digelar sehari saja. Kalau kunker lebih sehari, tinggal dikalikan saja. Itu juga baru anggaran sangu. Belum akomodasi. Seperti untuk menginap, makan minum, dan transportasi.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengutarakan, kunjungan kerja merupakan kegiatan penting bagi anggota legislatif. Karena pelaksanaan kunjungan kerja bukan tanpa tujuan. Juga bukan sekadar untuk jalan-jalan.

Setiap kunjungan kerja yang dilakukan anggota legislatif, akan membantu mereka dalam melaksanakan rencana kerja selama setahun. Penambahan wawasan juga akan diperoleh anggota legislatif.

“Sehingga, bisa mempercepat penyelesaian kegiatan yang menjadi tugas anggota dewan,” timpalnya.

Ia menambahkan, kegiatan kunker bisa dilakukan beberapa kali oleh anggota dewan dalam sebulan. Terutama, ketika ada pembahasan-pembahasan yang membutuhkan studi atau kunjungan ke daerah lain.

“Seperti pembahasan perda. Untuk mendalami perda yang tengah dibahas itu kunker dilakukan,” imbuhnya.

Dion-sapaannya tak memungkiri bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan kunjungan kerja relatif besar. Karena, selain biaya operasional yang harus dikeluarkan, juga ada uang perjalanan dinas yang harus diberikan untuk anggota legislatif.

“Tapi, kalau dibandingkan daerah lain, DPRD Kabupaten Pasuruan masih standar. Karena ada yang sampai Rp 3 juta uang perdinnya bagi setiap anggota dewan untuk kunker,” tuturnya. (one/fun)

BANGIL, Radar Bromo – Kegiatan kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, ternyata menyedot anggaran yang tidak sedikit. Puluhan miliar dana yang bersumber dari APBD 2020 harus dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, dalam APBD 2020 anggaran kunker DPRD Kabupaten Pasuruan dialokasikan hingga Rp 47 miliar. Namun, jumlah itu ternyata belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kegiatan kunker bagi 50 wakil rakyat tersebut selama setahun.

Buktinya, anggaran untuk kunker ditambah dalam APBD Perubahan 2020. Nilainya pun tidak sedikit. Mencapai Rp 25 miliar. Sehingga, bila ditotal anggaran untuk kunker tahun ini mencapai Rp 72 miliar.

Sudiono Fauzan, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan

Besarnya anggaran kunker tersebut, tak lepas dari biaya akomodasi yang harus dikeluarkan. Baik untuk hotel atau transportasi. Biaya hotel dan transportasi untuk anggota dewan bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah dalam setiap kunker.

Belum lagi, uang saku masing-masing anggota dewan. Untuk kunjungan kerja di lingkup Kabupaten Pasuruan saja, setiap orang bisa mendapatkan uang saku hingga Rp 525 ribu per harinya. Sementara untuk kunker antar kota/kabupaten di Provinsi Jatim, uang saku tiap anggota dewan mencapai Rp 2.150.000 per hari.

Besarnya uang saku untuk kunker di luar Provinsi Jatim, beda lagi. Nilainya lebih besar. Tiap anggota dewan diberi sangu Rp 2.250.000 per harinya.

Padahal, jumlah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan ada 50 orang. Bila dikalkulasi, dalam setiap kunjungan kerja dana yang dikeluarkan bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Ambil contoh kunker sehari di Kabupaten Pasuruan. Maka, sangu untuk semua anggota dewan mencapai total Rp 26.250.000. Jika kunker sehari keluar kota/kabupaten di Jatim, maka total sangu yang harus dikeluarkan APBD mencapai Rp 107.500.000 untuk semua anggota dewan. Dan jika kunker di luar Provinsi Jatim, sangu yang harus diberikan pada anggota dewan total Rp 112.500.000.

Itu baru untuk urusan sangu kunker yang digelar sehari saja. Kalau kunker lebih sehari, tinggal dikalikan saja. Itu juga baru anggaran sangu. Belum akomodasi. Seperti untuk menginap, makan minum, dan transportasi.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengutarakan, kunjungan kerja merupakan kegiatan penting bagi anggota legislatif. Karena pelaksanaan kunjungan kerja bukan tanpa tujuan. Juga bukan sekadar untuk jalan-jalan.

Setiap kunjungan kerja yang dilakukan anggota legislatif, akan membantu mereka dalam melaksanakan rencana kerja selama setahun. Penambahan wawasan juga akan diperoleh anggota legislatif.

“Sehingga, bisa mempercepat penyelesaian kegiatan yang menjadi tugas anggota dewan,” timpalnya.

Ia menambahkan, kegiatan kunker bisa dilakukan beberapa kali oleh anggota dewan dalam sebulan. Terutama, ketika ada pembahasan-pembahasan yang membutuhkan studi atau kunjungan ke daerah lain.

“Seperti pembahasan perda. Untuk mendalami perda yang tengah dibahas itu kunker dilakukan,” imbuhnya.

Dion-sapaannya tak memungkiri bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan kunjungan kerja relatif besar. Karena, selain biaya operasional yang harus dikeluarkan, juga ada uang perjalanan dinas yang harus diberikan untuk anggota legislatif.

“Tapi, kalau dibandingkan daerah lain, DPRD Kabupaten Pasuruan masih standar. Karena ada yang sampai Rp 3 juta uang perdinnya bagi setiap anggota dewan untuk kunker,” tuturnya. (one/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/