alexametrics
26.6 C
Probolinggo
Tuesday, 24 November 2020

Setiyono: Di Pasuruan, Bangun Tidur Saja Sudah Banyak yang Minta Bantuan

SURABAYA – Sidang Muhamad Baqir dalam kasus suap yang menyeret Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono kembali digelar, Senin (21/1). Sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi itu, juga menghadirkan Wali Kota Pasuruan (Nonaktif) Setiyono. Dalam kesaksiannya, politisi Partai Golkar itu mengakui menerima uang.

LIMA SAKSI: Selain Setiyono, ada empat orang lain menjadi saksi di sidang Senin (20/1) lalu. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Selain Setiyono, KPK juga menghadirkan saksi lainnya. Di antaranya, Kepala Badan Layanan dan Pengadaan (BLP) Kota Pasuruan Njoman Swasti; Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pasuruan Siti Amini; Ketua Pokja II BLB Kota Pasuruan Agus Widodo; dan Kepala Sub Bagian Pengendalian BLP Kota Pasuruan Makhfudi Hidayat.

Dalam sidang yang digelar sekitar pukul 09.15 itu, masing-masing saksi dicecar pertanyaan oleh Jaksa KPK. Namun, Setiyono terbilang paling banyak menerima pertanyaan. Tak jarang pula, Setiyono berkelit. Bahkan, Jaksa KPK sempat beberapa kali mengkonfrontir pernyataannya dengan berita acara pemeriksaan (BAP).

Sebelumnya, Jaksa KPK Bayu Satrio menanyakan apakah Setiyono mengetahui adanya ploting proyek yang ada di lingkungan Pemkot Pasuruan. Setiyono mengiyakan. Ia menyebut, upaya ploting itu dilakukan menyusul evaluasi pelaksanaan pekerjaan proyek pada tahun 2017 yang dinilai tak maksimal.

“Ada proyeksi memang, karena saya minta Pak Dwi (Dwi Fitri Nurcahyo, Red) untuk mengumpulkan beberapa rekanan yang profesional,” ujar Setiyono. Meski ada draf ploting penerima jatah proyek, Setiyono mengaku mekanisme lelang tetap berjalan sesuai prosedur.

Setelah ploting disusun, Setiyono mengaku mengumpulkan seluruh kepala dinas di lingkungan pemkot. Kemudian juga memanggil kepala BLP dan Pokja. “Saya sampaikan ke kepala dinas dan BLP agar tidak terikat dengan penataan proyek itu. Kalau tidak memenuhi syarat, jangan. Jadi, meskipun ada ploting, tetap ada catatan belum tentu menang. Monggo ikut tender, kalau menang ya monggo,” imbuh dia.

Bantuan PLUT-KUMKM sendiri, juga sudah lama ‘diincar’ Pemkot Pasuruan. Jaksa juga sempat menanyakan apa kaitannya Zubaidi dalam pencairan dana untuk proyek tersebut. Sebab, Setiyono menyebut Zubaidi sering kali berbicara kepadanya tentang proyek PLUT-KUMKM.

Setelah itu, dirinya meminta Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk menelusuri persyaratan agar pemkot mendapat bantuan proyek PLUT-KUMKM itu. Pertimbangannya, karena perkembangan UMKM di Kota Pasuruan cukup pesat. Sedangkan untuk membangun sarana yang akan menjadi wadah bagi pelaku UMKM menggunakan APBD, tidak memungkinkan.

“Setelah ditelusuri, untuk mendapat bantuan PLUT-KUMKM itu harus ada peningkatan. Bu Amini menceritakan, kalau tidak meraih WTP tidak mungkin dapat PLUT. Makanya hasil kerja keras kami tahun 2016 meraih WTP sehingga mendapat bantuan PLUT,” jelasnya.

Selanjutnya, Setiyono juga mengaku dirinya menerima laporan gagal lelang proyek PLUT-KUMKM dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Karena itu, ia meminta pertimbangan kepada Dwi Fitri Nurcahyo, apakah proyek itu masih memungkinkan untuk di-retender.

“Setelah dihitung-hitung, mampu. Akhirnya saya panggil Pak Dwi, Bu Nyoman, dan Bu Amini. Dari segi teknis pelaksanaan maupun jadwal oke, jadi saya sampaikan silakan di-retender,” kata Setiyono.

Akan tetapi, terkait dengan besaran persentase commitment fee, Setiyono membantah. Ia tak pernah memerintahkan Dwi Fitri untuk menentukan besaran persentase komitmen uang dari rekanan. “Saya memang salah menerima. Tapi, saya tidak menerima sebelum proyek dilaksanakan. Terus terang, saya sangat butuh karena banyak masyarakat yang saya bantu. Di Pasuruan, bangun tidur saja sudah banyak yang minta bantuan. Ini, akhirnya saya gunakan untuk kegiatan-kegiatan itu,” jelasnya.

Setiyono juga mengaku tak tahu-menahu apabila Dwi Fitri Nurcahyo mematok komitmen uang sebesar 5 hingga 10 persen untuk setiap paket pekerjaan. Jaksa lantas menanyakan apakah Setiyono menyampaikan penentuan besaran komitmen itu? Ia menggeleng. “Saya hanya minta semampunya,” ungkap Setiyono.

Seperti diberitakan sebelumnya, Setiyono bersama tiga orang lainnya diamankan KPK, 4 Oktober silam. Dalam kasus tersebut, Setiyono disangka menerima suap melalui orang dekatnya. Kabarnya, bukan hanya proyek PLUT-KUMKM, lembaga antirasuah menduga sejumlah proyek di Kota Pasuruan sudah diatur oleh Setiyono.

Khusus proyek pengembangan PLUT-KUMKM, Setiyono menerima commitment fee sebesar 10 persen dari nilai harga perkiraan sendiri (HPS) yang totalnya Rp 2.297.464.000. Selain itu, juga ada kesepakatan fee satu persen untuk kelompok kerja.

Pemberian suap dilakukan secara bertahap. Pertama, Baqir menyerahkan fee untuk kelompok kerja Rp 20 juta pada 24 Agustus 2018. Itu, diberikan sekaligus tanda jadi.

Setelah menetapkan Baqir sebagai pemenang lelang pada 4 September 2018, tiga hari berikutnya dia menyerahkan setengah commitment fee untuk Setiyono sebesar lima persen atau kurang lebih Rp 115 juta. Rencananya, setengah commitment fee lainnya bakal diserahkan oleh Baqir apabila uang muka proyek sudah cair.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Bromo, proyek yang bersumber dari APBN 2018 tersebut merupakan salah satu proyek yang dibangun dengan anggaran fantastis. Dalam situs LPSE Kota Pasuruan, proyek tersebut dianggarkan dengan nilai pagu Rp 2.297.464.000.

Diketahui, proyek itu sempat gagal lelang pada tahun 2017. Saat itu ada 21 perusahaan konstruksi yang mendaftarkan diri. Dari jumlah tersebut, ada satu perusahaan konstruksi yang mengajukan penawaran, namun tidak memenuhi syarat. Badan Layanan dan Pengadaan (BLP) Kota Pasuruan kemudian mengumumkan berita acara gagal lelang pada 20 Agustus. Sehingga, proyek tersebut di-retender.

Dalam lelang ulang tahun ini, ada 28 rekanan yang ikut tender. Setelah melalui serangkaian lelang, BLP menyatakan CV Mahadhir milik Hud Muhdor sebagai pemenang lelang pada 4 September. Hud Muhdor merupakan ayah Baqir. CV Mahadhir yang beralamat di Desa/Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, itu dinyatakan menang dengan harga negosiasi Rp 2.195.813.000. (tom/fun)

- Advertisement -
- Advertisement -

MOST READ

Siswi SDN di Kraksaan Lolos dari Penculikan, Ini Ciri-Ciri Pelaku

KRAKSAAN, Radar Bromo - Niat Cld, 13, berangkat sekolah, Rabu (12/2) pagi berubah menjadi kisah menegangkan. Siswi SDN Kandangjati Kulon 1, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo,...

Mau Ke Tretes, Muda-mudi Asal Gempol Tertabrak Truk Tangki di Candiwates, Penumpangnya Tewas

PRIGEN – Nasib sial dialami pasangan muda-mudi ini. Minggu siang (20/1) keduanya terlibat kecelakaan saat hendak menuju Tretes, Akibatnya, satu orang tewas dan satu...

Siswa MI di Pandaan Tewas Gantung Diri, Diduga usai Smartphonenya Disembunyikan Orang Tua

PANDAAN, Radar Bromo – Tragis nian cara AA, 11, mengakhiri hidupnya. Pelajar di Desa Banjarkejen, Kecamatan Pandaan ini, ditemukan tewas, Minggu (17/11) pagi. Dia...

Geger Mayat Wanita di Pantai Pasir Panjang-Lekok, Kondisinya Terikat Tali dan Dikaitkan Batu

LEKOK, Radar Bromo - Temuan mayat dengan kondisi terikat, kembali menggegerkan warga. Rabu (18/9) pagi, mayat perempuan tanpa identitas ditemukan mengapung di Pantai Pasir...

BERITA TERBARU

Seniman Ludruk Probolinggo Cak Mukadi Tutup Usia  

Rencananya jenazah Cak Mukadi akan dimakamkan di TPU setempat, Selasa (24/11)

Masuk Tengah Kota, Truk Terguling di Depan Yon Zipur Probolinggo

Truk terjatuh di jalur terlarang untuk dilewati kendaraan besar seperti truk.

Bertahan di Tengah Pandemi, UMKM Harus Adaptasi dengan Digitalisasi

Sayangnya, masih ada pelaku UMKM yang asing dengan perkembangan teknologi

Tak Berizin, Satpol PP Turunkan Baliho Habib Rizieq di Bangil

Ada 3 baliho Habib Rizieq yang diturunkan di Bangil. Sementara di Pasrepan diturunkan sendiri oleh pemasang.

Rem Blong, Truk Tabrak Pagar-Pos Sekuriti di Sumbersuko Gempol  

Sopir truk selamat usai melompat sesaat sebelum terjadi tabrakan.