Imbas Korona, 4.144 Pekerja di Kab Pasuruan Dirumahkan, 130 Di-PHK

BANGIL, Radar Bromo – Merebaknya wabah Covid-19, berdampak terhadap ribuan pekerja di Kabupaten Pasuruan. Mereka terpaksa dirumahkan lantaran ketidakmampuan perusahaan untuk mempekerjakan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tri Agus Budiharto mengungkapkan, ada 4.144 orang yang dirumahkan imbas merebaknya korona. Ribuan pekerja itu berasal dari 24 perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Rata-rata memang perusahaan berskala menengah hingga besar. Untuk pekerja yang kena PHK, capai 130 orang.

Sementara untuk perusahaan kecil, pihaknya belum memperoleh laporannya. Dari jumlah itu, sebagian memang bukan berasal dari Kabupaten Pasuruan. Setelah dilakukan penyaringan, ada 3.088 orang yang ber-KTP-kan warga Kabupaten Pasuruan.

“Mereka terpaksa dirumahkan oleh pihak perusahaan lantaran terdampak wabah korona,” kata Tri Agus Budiharto dalam kegiatan hearing yang digelar dengan Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kabupaten Pasuruan, kemarin (20/4).

Tri Agus menambahkan, pemerintah pusat memang mengeluarkan program kartu prakerja. Semula, program itu digulirkan untuk pencari kerja. Namun, programnya bergeser, seiring serangan wabah korona.

Sasaran kartu prakerja itu bukan lagi hanya pencari kerja. Tetapi, juga korban PHK ataupun pelaku usaha mikro. Bentuknya, berupa bantuan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kompetensi mereka yang mencari kerja ataupun yang pekerja yang di-PHK imbas korona.

Besaran bantuan yang diberikan pemerintah mencapai Rp 3,5 juta. Besaran itu terbagi untuk pelatihan, insentif selama 4 bulan, hingga survei pekerjaan. “Tugas kami memberikan pendampingan,” jelas Tri Agus.

Meski begitu, untuk bisa mendapatkan kartu prakerja, ada seleksi yang diberlakukan kementerian. Sehingga, tidak semua orang bisa mendapatkan sentuhan program tersebut. Hanya mereka yang dinyatakan lolos berdasarkan Sisnaker yang berhak mendapatkan program itu.

Menurut Tri Agus, program tersebut terbagi 30 gelombang. Untuk gelombang pertama, ada 200 ribu orang se-Indonesia yang bisa mengikuti pelatihan tersebut. Dari jumlah itu, wilayah Jatim mendapat kuota sebanyak 12 ribu orang.

“Sejauh ini, yang sudah mengajukan dari Kabupaten Pasuruan sebanyak 302 orang. Kalau mereka lolos, baru bisa mendapatkan program itu,” beber dia.

Di sisi lain, Tri Laksono Adi, anggota Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan menilai jumlah korban PHK imbas Covid-19 bisa saja lebih dari yang terdata di Disnaker. Karena yang melaporkan, hanya perusahaan menengah dan besar.

“Lalu, bagaimana dengan perusahaan kecil-kecil ataupun IKM. Kami menilai, bisa saja jumlahnya lebih banyak,” ungkapnya.

Pihaknya berharap dinas terkait memaksimalkan peranannya. Baik pemberian pendampingan dalam memperoleh kartu pekerja ataupan stimulus lain untuk menopang para korban PHK tersebut. (one/mie)