Bacakan Pleidoi, Lilik Minta Bebas, Pengacara Tegaskan Tanggung Jawab Bendahara

BANGIL, Radar Bromo – Penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan, Wiwik Tri Hariyati meminta majelis hakim membebaskan kliennya. Sebab, terdakwa Lilik Wijayanti yang merupakan eks Kabid Olahraga, dinilai tak bersalah.

Permintaan itu diungkapkan Wiwik dalam sidang pembacaan pleidoi, Selasa (21/1). Tidak hanya Wiwik yang membacakan pleidoi. Lilik saat sidang juga membacakan pleidoi. Namun, pleidoi yang dibacanya berbeda dengan yang dibaca Wiwik, penasihat hukumnya.

Hanya saja isi dari pleidoi yang dibacakan Lilik, intinya sama dengan yang dibacakan Wiwik. Mengenakan jilbab abu-abu dan gamis warna krem, Lilik minta agar dirinya dibebaskan dari semua tuduhan korupsi yang dialamatkan padanya.

Wiwik sendiri dalam pleidoi yang dibacakannya, memandang kliennya tidak bersalah. Alasannya, pemotongan anggaran 10 persen dalam tiap kegiatan Dispora selama tahun 2017, bukan inisiatif kliennya.

Bahkan, kliennya bukanlah orang yang melakukan pemotongan. Tetapi, ada pihak lain yang melakukannya. “Kami minta agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan. Karena ia tidak bersalah,” sampainya.

JADI SAKSI: Abdul Munif saat menghadiri persidangan di PN Tipikor, Selasa (11/12). (Foto: Istimewa)

 

Wiwik menambahkan, seharusnya ada pihak lain yang bertanggung jawab. Karena pemotongan sebesar 10 persen itu tidak dilakukan kliennya. Melainkan oleh bendahara di Dispora.

“Yang motong kan bendahara. Jadi, bendaharalah yang harus bertanggung jawab,” imbuhnya.

Hal inilah yang membuat dirinya mengklaim, Lilik tidak bersalah. Alasan itu pula yang membuatnya meminta agar majelis hakim membebaskan kliennya.

“Kami meminta hakim untuk membebaskan klien kami. Baik dari dakwaan ataupun tuntutan,” pungkasnya.

Status Lilik sendiri sebagai terdakwa bermula saat Kejari Kabupaten Pasuruan membidik kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan. Kegiatan keolahragaan tahun 2017, ditengarai ada mark up.

Berdasarkan penyidikan yang dilakukan, ditemukan kerugian negara hingga Rp 918 juta. Atas temuan itu, kejaksaan menetapkan Lilik sebagai tersangka. Lilik dijadikan tersangka, karena dinilai menjadi orang yang menyebabkan terjadinya kebocoran anggaran dalam penganggaran di Dispora selama 2017.

Ia merupakan pemegang anggaran. Posisinya itu, membuatnya leluasa memanfaatkan uang negara hingga ada indikasi korupsi. Penetapan tersangka Lilik dilakukan 1 Agustus 2019. Dan 19 September 2019, Lilik ditahan kejaksaan. Lilik kemudian menjalani persidangan perdana pada 15 Oktober 2019.

Dalam persidangan, eks Kabid Olahraga itu dituntut hukuman 7 tahun penjara. Ia juga harus membayar denda sebesar Rp 250 juta. Bila tidak, denda itu harus diganti kurungan selama enam bulan.

Bukan hanya itu, Lilik juga harus mengembalikan kerugian negara. Nilainya tak sampai Rp 918 juta seperti pada dakwaan. Melainkan, Rp 69.720.000. Bila tidak, kerugian negara itu harus diganti dengan kurungan selama 3 tahun 3 bulan. (one/hn/fun)