Tagihan 7.586 Pelanggan PLN di Probolinggo Melonjak

TAGIHAN MELONJAK: Warga Mastrip saat mengecek meteran listrik pra bayar, beberapa waktu lalu. Dari data PLN, ada 7.586 pelanggan PLN di Probolinggo yang tagihannya melonjak. (Foto: Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Related Post

MAYANGAN, Radar Bromo – Keluhan tentang lonjakan tagihan PLN bulan Mei dari pelanggan, dibenarkan PLN. Di Probolinggo, ada 7.586 pelanggan yang tagihannya melonjak. Yaitu, tagihan bulan Mei yang dibayarkan pada bulan Juni.

Lonjakan tagihan itu terjadi khususnya pada pelanggan pascabayar. Bahkan, lonjakan tagihan ada yang mencapai 50 persen lebih dari tarif biasanya.

Humas PLN Probolinggo Beny Setiawan membenarkan adanya tagihan lonjakan itu. Menurutnya, jumlah pelanggan PLN Probolinggo (Kota/Kabupaten) mencapai 198.000 pelanggan. Baik pelanggan rumah tangga dan industri.

Namun, tidak semua pelanggan mengalami lonjakan tagihan. Dari jumlah itu, total pelanggan yang tagihannya mengalami lonjakan pada Mei 2020 mencapai 7.586 pelanggan.

Lalu, ada juga pelanggan yang tagihannya justru turun. Jumlahnya mencapai 28.896 pelanggan. Dan sisanya, sebanyak 161.518 pelanggan tagihannya stabil.

Kondisi itu menurut Beny, membuat pelanggan salah kaprah. Banyak yang mengira, lonjakan tagihan terjadi karena tarif listrik naik.

“Padahal, tarif listrik tidak mengalami kenaikan mulai tahun 2017. Mulai tahun 2017 sampai tahun 2020, tarif listrik tetap,” tuturnya.

Dia merinci, tarif tegangan rendah (0-450 VA) sebesar Rp 1.467/KWH dan tegangan rendah R-1 (451-900 VA) besarnya Rp 1.352/KWH. Lalu, tarif tegangan menengah (901-2.200 VA) mencapai Rp 1.115/KWH. Dan tarif tegangan tinggi (2.201-5.500 VA) sebesar Rp 997/KWH.

Beny menegaskan, kenaikan tagihan listrik terjadi karena penggunaan daya listrik yang berlebihan. Terutama selama work from home (WFH).

Dalam kurun waktu WFH itu, kebutuhan listrik meningkat drastis. Sehingga, tagihan listrik pun ikut naik.

“Khususnya untuk listrik pascabayar. Untuk yang prabayar atau pakai token kan langsung habis diisi. Mungkin terasanya untuk pemakaian token yaitu pada lamanya pemakaian. Biasanya mengisi Rp 100 ribu bisa seminggu, selama WFH hanya bertahan 3 sampai 4 hari saja,” terang Beny.

Kondisi ini, menurutnya, tidak terlepas dari pandemi korona yang terjadi di Indonesia. Karena pandemi itu, kebijakan WFH diberlakukan banyak instansi untuk pegawainya. Baik instansi pemerintah, maupun swasta.

Hal itu juga diberlakukan untuk pegawai PLN. Selama bulan April dan Mei, petugas bekerja di rumah. Termasuk petugas mata meter PLN.

Dalam kondisi normal, petugas mata meter PLN selalu datang ke rumah-rumah untuk mengecek jumlah pemakaian listrik pelanggan tiap bulannya. Namun, saat pandemi korona, mereka tidak lagi ke lapangan.

“Jadi, tidak ada petugas meteran yang melihat secara real penggunaan listrik di tiap pelanggan,” tuturnya.

Sebagai gantinya, perhitungan penggunaan meteran pelanggan dilakukan dengan cara berbeda. Yaitu, mengambil rata-rata penggunaan listrik tiga bulan sebelumnya.

“Jadi, untuk bulan Maret, menghitung rata-rata pemakaian bulan Desember, Januari, dan Februari,” terang Beny.

Misalnya, pemakain Desember 50 VA, Januari 60 VA, dan Februari 50 VA. Maka rata-rata pemakaian di bulan Maret yaitu, 53,4 VA. Begitu juga untuk menghitung bulan April, melihat rata-rata pemakaian tiga bulan sebelumnya.

“Nah, pada bulan-bulan itu kan sudah WFH. Jadi, sebetulnya pelonjakan pemakaian sudah ada. Namun, kan perhitungannya dirata-rata,” katanya.

Kemudian pada bulan Juni, petugas meteran kembali bekerja di lapangan. Artinya, petugas meteran melihat data meteran secara real, bukan lagi menghitung rata-rata pemakaian listrik.

Dan saat itulah, menurut Beny, ditemukan adanya lonjakan pemakaian listrik. Misalnya yang biasanya per bulan 500 VA, akibat WFH menjadi 640 VA. Sehingga, pada pembayarannya juga mengalami kenaikan.

Berdasarkan data PLN Probolinggo hingga Jumat (19/6), ada 7.586 pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan. Namun, bagi pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan, PLN memberikan capping atau perlindungan pelanggan atau konsumen.

Caranya, dibolehkan tidak melunasi tagihan langsung. Namun, membayar 120 persen dan 40 persen. Sisanya bisa dicicil selama tiga bulan mendatang.

“Misalnya yang biasanya membayar Rp 1 juta, lalu kena Rp 2 juta. Yang dibayarkan yakni 120 persen dari Rp 1 juta, yaitu Rp 1,2 juta. Dan, 40 persen dari Rp 800 ribu yaitu Rp 320 ribu. Totalnya, Rp 1.520.000,” lanjutnya.

Sementara sisanya sebesar Rp 480 bisa dicicil selama tiga bulan plus pembayaran real pada bulan selanjutnya. Misalnya, tagihan Juli Rp 1 juta, ditambah cicilan Rp 160.000. Meski demikian, menurutnya, ada juga pelanggan yang langsung membayar. Tidak mau mencicil.

Namun, selain lonjakan tagihan dikatakan Beny, ada juga pelanggan yang justru tagihannya turun. Adapun yang mengalami penurunan tagihan ada 28.896 pelanggan.

“Hanya saja kan biasanya yang ramai ketika pelanggan mengalami lonjakan tagihan. Sementara yang tagihannya turun biasanya tidak ramai,” ungkap Beny tertawa. (rpd/hn)