MAYANGAN – Polemik pertunjukan bocah-bocah TK Kartika V-69 saat karnaval HUT Kemerdekaan Sabtu lalu (18/8) jadi perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendi. Minggu, Muhadjir datang langsung ke Kota Probolinggo.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu ingin mengetahui polemik tersebut. Yakni, soal pakaian cadar dan menenteng senjata mainan yang ditampilkan bocah-bocah TK di bawah naungan Kodim 0820 itu.
Muhadjir langsung jujug Mapolres Probolinggo Kota. Rombongan mendikbud datang sekitar pukul 15.00. Usai berkoordinasi dengan Kapolres Probolinggo Kota dan Dandim 0820, rombongan mendikbud masuk ke ruang Rupatama Sanika Satyawada Mapolresta. Disana sudah berkumpul, forkompida, serta beberbapa guru TK dan KB.
Menyikapi karnaval HUT RI yang viral itu, Muhadjir menilai, dari informasi yang ia terima dan bukti yang ada, sejatinya tak jaid persoalan. Ia pun meminta agar polemik itu segera diakhiri.
“Sebenarnya tak menjadi persoalan. Bahkan, tidak diduga jika hal ini malah jadi persoalan,” terangnya sambil tertawa.
Diakuinya, video atau foto itu bila dilihat sekilas memang terkesan membahayakan. Apalagi di Probolinggo, beberapa waktu belakangan ini juga menyeruak kasus terorisme. Ada sekitar 15 orang diamankan dan 12 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Namun, ketika saya mendengar bahwa itu TK yang dinaungi Kodim, Saya lega. Solanya pasti ada kekeliruan,” tambahnya.
Muhadjir memberi catatan, agar guru juga harus cermat dan proporsional. Anak harus dikenalkan dengan properti-properti yang disesuaikan dengan usianya.
“Saya sudah lakukan kunjungan langsung. Kepada siapapun yang masih mengganggap ada maslah yang perlu diluruskan, saat ini saya sudah datang dan luruskan. Tidak ada maslah apapun, serta tidak ada kaitanya sama sekalai antara niat sekolah untuk memberikan permahaman yang berbahaya. Ini murni untuk kepentingan karnaval semata,” tegas Mantan Rektor UMM itu
Meski begitu, Muhadjir juga mengingatkan agar aparat juga harus jeli. Mengingat, pemahaman berbahaya dapat masuk lewat jalur mana saja. “Berdasarkan pengalaman di Jawa Timur, maka saya kira wajib dilakukan pengawasan. Mengingat, berdasarkan fakta yang ada bibit bibit paham berbahaya itu dapat masuk dari mana saja,” jelasnya. (rpd/mie)
