UMK di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Diprediksi Naik Jadi Rp 3,8 Juta

PASURUAN – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pasuruan diprediksi naik menjadi Rp 3,8 juta. Kenaikan itu bisa diprediksi, mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Meski sudah diprediksi, namun kenaikan tidak serta merta diputuskan. Karena masih harus diputuskan oleh Dewan Pengupahan.

Pada PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, penetuan UMK 2019 ditetapkan, bahwa inflasi nasional sebesar 2,88 persen. Sementara, pertumbuhan ekonomi nasional diketahui sebesar 5,15 persen. Sehingga, penentuan besaran upah minimum bertambah 8,03 persen.

Inflasi itu diketahui setelah muncul surat edaran Menteri Tenaga Kerja (Mennaker) Hanif Dhakiri. Yakni, surat tertanggal 15 Oktober 2018 nomor B.240/M-NAKER/PHI95K-UPAH/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

Dari perhitungan itu, UMK Kabupaten Pasuruan nilainya yakni UMK tahun 2018 ditambah 8,03 persen. Pada 2018 lalu, UMK Kabupaten Pasuruan berada di angka Rp 3.574.486. Dengan perhitungan tersebut, maka akan ada kenaikan semesar Rp 287.031. Jadi, total yang didapat buruh jika mengacu dalam hitungan tersebut yakni Rp 3.861.518.

“Untuk surat edaran dari Mennaker memang sudah turun. Tapi, tetap untuk di kabupaten masih menunggu surat resmi edaran dari Gubernur Jawa Timur,” jelas Saiful Anwar, kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek) Disnaker Kabupaten Pasuruan.

Saiful –sapaan akrabnya- menjelaskan, untuk penetapan UMK, tahapan memang harus tetap melalui rekomendasi dari Dewan Pengupahan di daerah. Setelah itu, baru rapat dan muncul angka rekomendasi ke bupati. Nantinya dari bupati menyerahkan rekomendasi ke gubernur dan ditetapkan nilai UMK.

Kendati besaran sudah diprediksi dari perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rapat Dewan Pengupahan masih penting dilakukan. Karena nantinya juga akan membahas terkait kondisi ekonomi terkait pasca naiknya UMK.

Agus Hernawan, sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan menambahkan, untuk rapat Dewan Pengupahan dimungkinkan digelar 2-3 kali. “Sambil menunggu juknis dari provinsi, selambatnya sebelum diumumkan UMK oleh gubernur pada 21 November mendatang,” pungkasnya. (eka/rf/fun)