Ada Pedagang Langgar Perda, Berjualan Tanpa Izin di Pasar

PANGGUNGREJO – Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemkot Pasuruan, juga diketahui ada 50 pedagang yang menggunakan kios, bedak, dan los lebih dari dua unit tanpa didukung izin tertulis dari Wali Kota Pasuruan.

Rinciannya, di Pasar Besar ada 11 pedagang dengan 37 unit, di Pasar Kebonagung ada 10 pedagang dengan 33 unit, di Pasar Poncol ada satu pedagang dengan 3 unit. Kemudian, di Pasar Gadingrejo ada 8 pedagang dengan 24 unit, di Pasar Karangketug ada 5 pedagang dengan 16 unit, serta di Pasar Bukir dan Randusari ada 15 pedagang dengan 71 unit.

Kepala Disperindag Kota Pasuruan Muallif Arif mengaku sudah menelusuri hal ini. Kondisi itu, menurutnya, disebabkan oleh sejumlah faktor. Misalnya, dagangan di kios lama tidak laku, sehingga mencari kios baru yang lebih strategis. Sementara kios lama dijadikan gudang. Ada juga yang nambah unit karena dagangannya laris.

Pria yang akrab disapa Ayik ini berdalih baru mengetahui soal pedagang yang menggunakan kios lebih dari satu. Untuk itu, pihaknya akan memberikan sosialisasi pada pedagang untuk mengembalikan unit tersebut. Jika tidak bersedia, pihaknya akan mengambil secara paksa.

“Kami baru tahu, ternyata kondisi ini sudah lama terjadi. Bahkan, ada yang mengaku sudah menempati kios atau bedak tersebut lebih dari dua tahun. Tentunya, pengawasan oleh masing-masing UPT harus diperbaiki agar lebih maksimal,” jelasnya. Ia mengaku akan kembali melakukan penataan ulang pada pedagang.

Anggota Komisi II DPRD Kota Pasuruan Ismu Hardiyanto menjelaskan, seharusnya pemkot memahami kondisi asetnya. “Soal bedak dan itu juga harus ada sanksi tegas. Apalagi seharusnya Disperindag dan UPT mengetahui hal ini,” katanya. (riz/rf)