5 Tahun, KPK Terima 18 Laporan Dugaan Korupsi di Probolinggo

MAYANGAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sejumlah laporan tentang dugaan korupsi yang terjadi di Kota Probolinggo. Sejak 2014 hingga awal Juli 2019, ada 18 laporan dugaan korupsi di kota yang diterima KPK.

Penasihat KPK Budi Santoso menyampaikan kondisi itu saat road show KPK di Kota Probolinggo, Selasa (16/7). KPK sendiri sudah memverifikasi semua laporan yang masuk itu. Dan, tiga laporan di antaranya menurut Budi, diteruskan untuk ditelaah dan dikelompokkan sesuai delik penyelidikan (lid).

Jika dirinci, pada 2014 ada 10 laporan, 2015 masuk satu laporan, 2016 diterima satu laporan. Lalu, 2017 ada dua laporan, 2018 ada empat laporan masuk, dan 2019 dengan nol laporan atau tidak ada laporan.

”Semua laporan sudah diverifikasi. Dan hasilnya, tiga laporan yang diteruskan untuk ditelaah dan dikelompokkan sesuai delik penyelidikan. Sebanyak 15 laporan yang lain, dimasukkan kearsipan, karena kurangnya alat bukti laporan dan masuk non TPK (Tindak Pidana Korupsi),” terangnya.

Sementara itu di Jawa Timur, sejak 5 tahun lalu sampai 15 Juni 2019, total ada 3.392 laporan yang masuk ke KPK. Laporan paling banyak diterima pada tahun 2014.

”Dari 3.393 laporan yang masuk, sebanyak 1.700 laporan sudah diverifikasi. Dan hasilnya non TPK,” jelas Budi.

Saat ini tiga laporan yang diteruskan untuk dilakukan penyelidikan, menurut Budi, masih dalam tahap pendalaman. Karena itu, tidak bisa diungkapkan saat ini. Selain itu, hal tersebut menjadi bagian dari strategi penyelidikan.

KPK sendiri dikatakannya, tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan SP3 (surat perintah pemberhentian penyidikan). Sehingga, begitu sebuah kasus naik ke tingkat penyidikan, maka tidak ada cerita dihentikan.

”Oleh karena itu, penyelidikannya harus benar-benar matang. Selama proses itulah (penyelidikan), kami tidak boleh membicarakan kasus apa atau di mana. Karena itu bagian dari strategi penyelidikan,” terangnya.

Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin saat disinggung soal adanya laporan dugaan korupsi itu menjelaskan, laporan yang masuk itu diterima KPK pada tahun 2014 sampai 2018. “Alhamdulillah, di tahun ini tidak ada laporan yang masuk ke KPK. Terpenting, bersama membangun Kota Probolinggo dengan saling mengisi dan menjaga,” ujarnya. (mas/hn)