alexametrics
25.5 C
Probolinggo
Friday, 12 August 2022

Anulir Mutasi Pejabat, Tapi Siapkan Pelantikan Ulang Lagi

PASURUAN – Mutasi di lingkungan Pemkot Pasuruan yang belakangan menimbulkan polemik ternyata memang tak sesuai prosedur. Pemkot akhirnya menganulir proses mutasian yang digelar 29 April silam. Untuk sementara, pemkot akan membatalkan mutasian itu karena secara de facto, mutasi pada saat itu belum mengantongi izin dari Kemendagri.

DIANULIR: Mutasian di Pemkot Pasuruan yang akhirnya menjadi sorotan. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

Pembatalan tersebut Selasa (14/5) dirilis pemkot di hadapan awak media. Bertempat di gedung Untung Surapati, Wakil Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo mengklarifikasi terkait mutasi yang dilakukan pada tanggal 29 April lalu. Bahkan Teno mengatakan akan mencabut dan membatalkan pelantikan lalu dan akan melantik ulang setelah semua prosedur lengkap.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo dalam rilis, Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo tak hadir sendirian. Dia didampingi oleh Sekretaris Daerah, Bahrul Ulum dan tim Baperjakat Kota Pasuruan, dan melakukan klarifikasi terkait mutasi sebanyak 147 pegawai plus 72 pegawai fungsional pada 29 April lalu.

“Untuk proses pengangkatan dan pelantikan pejabat pada 29 April lalu sudah melalui berbagai tahapan. Selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132 A dan juga Pasal 54 pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,” terangnya.

Namun Teno-panggilan akrab Wawali Raharto Teno- mengaku bahwa mutasi lalu memang ada kekurangan prosedure dan cacat hukum. Sehingga kemarin, Teno mengakui bahwa akan mencabut dan membatalkan pelantikan pada tanggal 29 April lalu.

Teno menceritakan bagaimana awal dari proses mutasi tersebut. Sebelum pelantikan, Pemkot Pasuruan sejatinya sudah mengajukan izin ke Kemendagri. Pemkot juga sudah mendapatkan izin, meski baru secara lisan dari Menteri Dalam Negeri. Kendati belum ada persetujuan tertulis secara resmi dan masih dalam pengajuan ke Kemendagri, Pemkot tetap menggelar mutasi.

Hal inilah yang dinilai cacat hukum. “Sehingga terhitung hari ini (kemarin) SK Pencabutan segera kami terbitkan hari ini, dan akan kami berikan tembusan juga ke DPRD Kota Pasuruan,” terangnya.

Meski begitu, lanjut Teno, kemarin (14/5), pemkot sudah mengantongi izin resmi dari Kemendagri terkait mutasi pengawai di Pemkot Pasuruan. Sehingga, pemkot tetap akan melakukan mutasian lagi.

Kendati sudah lengkap secara prosedure termasuk adanya surat pengantar dari Gubernur, Teno masih belum bisa memastikan kapan akan dilakukan pelantikan ulang. Dia hanya menyebut dalam waktu dekat.

Apakah ada perubahan posisi terkait pejabat yang bakal dimutasi ulang ? Teno memastikan tidak akan berubah baik nama dan jabatan baru. “Karena 147 nama tersebut adalah yang sudah kami usulkan dan disetujui oleh Kemendagri, sehingga tidak berhak ditambah ataupun diganti,” terangnya.

Teno mengatakan bahwa pembatalan mutasi lalu adalah karena memang ada cacat prosedure. Bukan karena adanya interpelasi dari DPRD.

“Sampai hari ini (kemarin), kami (Pemkot Pasuruan) belum mendapatkan hasil rekomendasi dari DPRD. Namun kami menghargai proses demokrasi yang dinamis di Kota Pasuruan,” terangnya. (eka/fun)

PASURUAN – Mutasi di lingkungan Pemkot Pasuruan yang belakangan menimbulkan polemik ternyata memang tak sesuai prosedur. Pemkot akhirnya menganulir proses mutasian yang digelar 29 April silam. Untuk sementara, pemkot akan membatalkan mutasian itu karena secara de facto, mutasi pada saat itu belum mengantongi izin dari Kemendagri.

DIANULIR: Mutasian di Pemkot Pasuruan yang akhirnya menjadi sorotan. (Dok. Jawa Pos Radar Bromo)

Pembatalan tersebut Selasa (14/5) dirilis pemkot di hadapan awak media. Bertempat di gedung Untung Surapati, Wakil Walikota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo mengklarifikasi terkait mutasi yang dilakukan pada tanggal 29 April lalu. Bahkan Teno mengatakan akan mencabut dan membatalkan pelantikan lalu dan akan melantik ulang setelah semua prosedur lengkap.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo dalam rilis, Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetyo tak hadir sendirian. Dia didampingi oleh Sekretaris Daerah, Bahrul Ulum dan tim Baperjakat Kota Pasuruan, dan melakukan klarifikasi terkait mutasi sebanyak 147 pegawai plus 72 pegawai fungsional pada 29 April lalu.

“Untuk proses pengangkatan dan pelantikan pejabat pada 29 April lalu sudah melalui berbagai tahapan. Selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132 A dan juga Pasal 54 pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,” terangnya.

Namun Teno-panggilan akrab Wawali Raharto Teno- mengaku bahwa mutasi lalu memang ada kekurangan prosedure dan cacat hukum. Sehingga kemarin, Teno mengakui bahwa akan mencabut dan membatalkan pelantikan pada tanggal 29 April lalu.

Teno menceritakan bagaimana awal dari proses mutasi tersebut. Sebelum pelantikan, Pemkot Pasuruan sejatinya sudah mengajukan izin ke Kemendagri. Pemkot juga sudah mendapatkan izin, meski baru secara lisan dari Menteri Dalam Negeri. Kendati belum ada persetujuan tertulis secara resmi dan masih dalam pengajuan ke Kemendagri, Pemkot tetap menggelar mutasi.

Hal inilah yang dinilai cacat hukum. “Sehingga terhitung hari ini (kemarin) SK Pencabutan segera kami terbitkan hari ini, dan akan kami berikan tembusan juga ke DPRD Kota Pasuruan,” terangnya.

Meski begitu, lanjut Teno, kemarin (14/5), pemkot sudah mengantongi izin resmi dari Kemendagri terkait mutasi pengawai di Pemkot Pasuruan. Sehingga, pemkot tetap akan melakukan mutasian lagi.

Kendati sudah lengkap secara prosedure termasuk adanya surat pengantar dari Gubernur, Teno masih belum bisa memastikan kapan akan dilakukan pelantikan ulang. Dia hanya menyebut dalam waktu dekat.

Apakah ada perubahan posisi terkait pejabat yang bakal dimutasi ulang ? Teno memastikan tidak akan berubah baik nama dan jabatan baru. “Karena 147 nama tersebut adalah yang sudah kami usulkan dan disetujui oleh Kemendagri, sehingga tidak berhak ditambah ataupun diganti,” terangnya.

Teno mengatakan bahwa pembatalan mutasi lalu adalah karena memang ada cacat prosedure. Bukan karena adanya interpelasi dari DPRD.

“Sampai hari ini (kemarin), kami (Pemkot Pasuruan) belum mendapatkan hasil rekomendasi dari DPRD. Namun kami menghargai proses demokrasi yang dinamis di Kota Pasuruan,” terangnya. (eka/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/