alexametrics
28C
Probolinggo
Saturday, 16 January 2021

Kerja Sama Museum Rasulullah Disorot DPRD, Dinilai Langgar Perda

MAYANGAN, Radar Bromo – Museum Rasulullah yang saat ini menempati Museum Probolinggo jadi sorotan Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo. Keberadaannya dinilai melanggar perda.

Bukan isinya yang diperdebatkan. Melainkan perjanjian kerja sama, antara Pemkot Probolinggo dengan Indonesia Merindu (IM) sebagai pihak ketiga yang mengelola museum itu.

Perdebatan itu terjadi saat rapat Banggar DPRD Kota Probolinggo, Kamis (12/11) malam hingga Jumat (13/11) dini hari. Banggar menilai, sharing pendapatan hasil retribusi masuk ke Museum Probolinggo tidak sesuai dengan Perda Kota Probolinggo Nomor 11/2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam rapat Banggar itu, Sekda Kota Probolinggo drg Ninik Ira Wibawati akhirnya meminta Museum Probolinggo ditutup sementara. Penutupan dilakukan sampai ada perbaikan regulasi kerja sama antara Pemkot Probolinggo dengan pihak ketiga.

Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Haris Nasution yang memimpin jalannya rapat membenarkan hal itu. Menurut Nasution, memang sempat terjadi perdebatan tentang retribusi Museum Rasulullah yang dikelola pihak ketiga dengan menggunakan aset pemkot.

Imam Hanafi, anggota Banggar yang lain menegaskan hal serupa. Menurutnya, perdebatan itu muncul karena perjanjian kerja sama antara Pemkot Probolinggo dengan pihak ketiga dinilai melanggar Perda Retribusi Jasa Usaha.

Sesuai perda, sharing retribusi yang masuk ke pemkot harusnya 15 persen dari harga tiket. Selain itu, karena menggunakan aset daerah, maka pihak ketiga juga harus membayar biaya sewa tempat.

Hanafi lantas mencontohkan pengelolaan parkir di Pasar Ikan PPI Mayangan yang dilakukan pihak ketiga. Pihak ketiga atau pengelola dikenai biaya sewa, karena lahan parkir yang dikelola adalah aset daerah.

Dalam hal ini, pihak ketiga membayar uang sewa sekitar Rp 15 juta per tahun. Besarnya biaya sewa itu menurutnya dihitung per meter persegi.

“Museum kan juga aset daerah? Jadi tinggal dihitung berapa luasnya dan dikalikan berapa rupiah? Sehinga dapat diketahui biaya sewanya dalam setahun. Namun, rupanya hal itu tidak dilakukan,” kata Imam.

Banggar menurutnya, sempat menanyakan cantolan hukum yang digunakan. Sehingga aset daerah digunakan sebagai ladang bisnis. Namun, para pihak yang hadir belum bisa memberikan keterangan.

“Karena itu kemudian keluar pernyataan Sekda Kota bahwa hari ini (Jumat), Museum Rasulullah akan ditutup sementara sampai ada perbaikan perjanjian dengan pihak ketiga,” lanjutnya.

Namun, Jumat (13/11) kemarin museum itu masih dibuka. Bahkan, pengunjung yang datang pun ramai. Melihat kondisi itu menurut Hanafi, harusnya tiket masuk ke museum digratiskan.

Sebab, perjanjian kerja samanya dinilai melanggar perda. Sehingga, tidak ada cantolan hukum mengenai tiket tersebut. “Kalau masih dibuka, tidak masalah. Tapi, harus digratiskan. Sebab kan tidak ada cantolan hukumnya? Bisa jadi itu masuk pungli (pungutan liar),” tambahnya.

Hal serupa ditegaskan anggota Banggar yang lain, Sibro Malisi. “Memang Bu Sekda malam itu mengatakan bahwa besok (kemarin, red) museum akan ditutup sementara sampai perjanjian dengan pihak ketiga diperbarui,” tutur Sibro.

Jawa Pos Radar Bromo pun berusaha mengonfirmasi para pihak. Mulai Sekda Kota Probolinggo drg. Ninik Ira Wibawati, Kabag Hukum Titik Widayawati, dan Kabid Pajak Slamet Swantoro. Namun, semuanya tidak bisa dikonfirmasi.

Pesan WhatsApp yang dikirim wartawan Radar Bromo tidak dibalas. Telepon berkali-kali juga tidak diangkat. Bahkan, telepon dilakukan mulai Jumat pagi, lalu dilanjutkan Jumat siang setelah salat Jumat. Kemudian, Jumat sore, hingga pukul 18.15. Namun, semua telepon tidak ada yang dijawab.

Jumat malam, wartawan Radar Bromo kembali berusaha menghubungi. Namun, juga tidak ada jawaban sama sekali dari ketiganya.

Konfirmasi hanya bisa dilakukan pada Kepala Disdikbud Kota Probolinggo. Moch. Maskur. Maskur menerangkan, Museum Rasulullah memang masih buka.

Menurutnya, perbaikan perjanjian antara Pemkot Probolinggo dengan pihak ketiga, tidak perlu sampai menutup Museum Rasulullah. “Yang meresmikan museum itu kan wali kota. Jadi, yang berhak menutup juga wali kota. Apalagi kan yang diperbaiki perjanjiannya. Jadi tidak perlu sampai menutup museumnya,” beber Maskur. (rpd/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU