Akad Nikah Boleh di Luar, Undangan Tetap Dibatasi

MAYANGAN, Radar Bromo – Akhirnya KUA kembali membuka layanan akad nikah. Bahkan, akad nikah sudah boleh dilakukan di luar KUA.

Peraturan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020. Isinya tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman Covid-19. Peraturan ini otomatis menggugurkan SE sebelumnya, saat KUA untuk sementara tidak melayani akad nikah.

Humas Kemenag Kota Probolinggo Arifurrahman, membenarkan aturan itu. Menurutnya, ada beberapa SE yang mengatur tentang layanan akad nikah selama pandemi korona.

Sempat ada SE yang mengatur, layanan akad nikah hanya digelar di KUA. Itupun, hanya diizinkan bagi catin yang telah mendaftar sampai tanggal 23 April 2020. Sementara permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020, tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

Setelah itu, keluar lagi SE yang lain. SE itu mengatur bahwa KUA tidak menerima permohonan akad nikah baru di masa darurat Covid-19.

“Waktu itu masyarakat diminta menunda akad nikah. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani untuk catin yang mendaftar sebelum tanggal 1 April,” tuturnya.

Dan saat ini, Kemenag RI mengeluarkan SE terbaru tentang akad nikah. Intinya, masyarakat diperkenankan melaksanakan akad nikah. Bahkan, boleh menggelar akad nikah di luar KUA.

Meski demikian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pengantin (catin) bila ingin melangsungkan akad nikah di luar KUA. “Jadi sesuai dengan SE tersebut, boleh menggelar akad nikah. Baik di KUA, rumah, masjid, ataupun gedung pertemuan,” kata Arif panggilannya.

Pelaksanaan akad nikah di KUA dan di rumah, bisa dihadiri maksimal oleh 10 orang. Sementara untuk akad nikah di masjid atau gedung pertemuan, dapat dihadiri maksimal 30 orang.

“Untuk protokol kesehatan tetap ada, seperti pakai masker, dan menyediakan tempat cuci tangan,” tambahnya.

Surat edaran itu dikatakan Arif, dikeluarkan untuk memberikan rasa aman. Sekaligus tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (new normal).

“Harapannya, pelayanan nikah dapat tetap dilaksanakan. Namun, risiko penyebaran wabah Covid-19 dapat dicegah atau dikurangi,” tuturnya.

Karena itu menurutnya, SE itu juga memberikan panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19. Namun, tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20/2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

“Dengan adanya SE ini paling tidak dapat melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah,” tandas Arif.

Penegasan yang sama disampaikan Kasi Bimas Kemenag Kabupaten Probolinggo Muhammad Barzan. Menurutnya, penerapan new normal berdampak pada semua aspek kehidupan. Termasuk, berdampak pada pelayanan akad nikah.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan baru (new normal), Kemenag RI menerbitkan surat edaran tentang pedoman pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19. Dalam surat edaran tersebut diatur tatanan baru pelayanan nikah dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Hal ini merupakan upaya mencegah dan mengurangi resiko penyebaran Covid-19. Serta melindungi pegawai KUA saat melaksanakan tugasnya.

“Surat edaran pelayanan nikah menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, kami terima kamis (11/6). Surat edaran ini langsung kami sampaikan pada KUA Kecamatan,” ujar Barzan panggilannya.

Surat edaran tersebut menurutnya, mengatur secara jelas pelaksanaan pelayanan nikah dalam tatanan new normal. Salah satunya adalah Pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan di KUA atau di luar KUA.

“Yang paling ditekankan dalam surat edaran itu adalah pelaksanaan prosesi akad dan jumlah orang dibatasi. Dan ini harus patuhi oleh kedua mempelai,” tandasnya.

Sementara sebelumnya menurut Barzan, akad nikah hanya boleh dilakukan di KUA dan maksimal yang hadir delapan orang. Namun, saat ini diberikan kelonggaran boleh akad nikah di rumah.

Dengan ketentuan, peserta prosesi akad nikah di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya sepuluh orang. Sementara yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan, maksimal 30 orang.

Meski demikian, belum ada aturan yang memboleh walimatul ursy dan pelaksaanan resepsi pernikahan setelah akad nikah. Namun, saat ini pihaknya berupaya untuk mencari solusi agar pelaksanaan kegiatan pascaakad nikah dapat dilaksanakan.

“Biasanya ada acara pascaakad, masih kami susun dan koordinasikan seperti apa nantinya. Yang jelas seandainya diperbolehkan, akan mengacu pada edaran yang saat ini sudah diterbitkan,” tutur Barzan. (rpd/ar/hn)