Divonis 6 Tahun Setiyono Pilih Pikir-pikir, Apakah Bakal Banding?

PASURUAN – Kasus suap proyek PLUT-KUMKM yang menyandung terdakwa Setiyono, akhirnya mencapai klimaksnya. Senin (13/5), dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Wali Kota Pasuruan nonaktif tersebut, divonis bersalah oleh Majelis Hakim dalam kasus suap yang menyeretnya.

Dalam sidang pembacaan putusan, Setiyono divonis dengan hukuman enam tahun pidana. Putusan hakim terbilang sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

DISAMBUT KOLEGA: Setiyono disalami kolega usai keluar dari ruang sidang. Dalam sidang vonis, Setiyono diputus bersalah dan harus melakoni pidana enam tahun. (Mokhamad Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

Ketua Majelis Hakim, I Wayan Sosiawan dalam amar putusannya menyatakan, Setiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun serta denda sejumlah Rp 500 juta, dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan denda kurungan selama empat bulan,” kata Wayan.

Disamping itu, hakim juga menjatuhkan hukuman Setiyono untuk membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 2,260 miliar. Jika Setiyono tak sanggup membayar uang pengganti dalam waktu sebulan setelah putusan dinyatakan inkracht, maka jaksa berhak menyita harta benda Setiyono untuk dilelang.

“Untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan, jika harta benda tidak mencukupi maka harus dipenjara selama satu tahun,” ungkap Wayan.

Tak hanya itu, politisi Partai Golkar itu juga dijatuhi hukuman cukup berat. Yakni pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik atau politik. Hukuman itu berlaku selama tiga tahun terhitung setelah Setiyono selesai menjalani pidana pokoknya.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Bromo, Setiyono yang kemarin mengenakan baju batik bercorak warna kuning putih, tampak menyimak hakim kala membacakan amar putusan. Setelah itu, hakim memberikannya waktu untuk berkonsultasi dengan tim penasihat hukumnya mengenai sikap yang diambil terhadap putusan hakim.

Hanya beberapa detik berdiskusi, Setiyono kembali duduk di kursi pesakitan. Kemudian ia menyatakan dirinya masih pikir-pikir dengan putusan hakim. Setiyono lalu meninggalkan ruang sidang.

Ia juga sempat menyalami satu per satu dari rekan serta koleganya yang telah menunggu selama sidang berlangsung. Setiyono juga tetap menunjukkan senyuman dihadapan pengunjung sidang sembari bergegas menuju mobil tahanan.

Penasihat Hukum Setiyono, Alias Ismail menyebut, pertimbangan majelis hakim terkesan menyalin pertimbangan yang disampaikan JPU KPK saat agenda pembacaan tuntutan. “Kami tetap menghargai putusan hakim, meskipun dalam beberapa hal pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta,” katanya.

Dia juga mengaku akan memanfaatkan waktu selama sepekan kedepan untuk menentukan sikap. Apakah akan menerima atau mengajukan upaya hukum banding atas putusan hakim tersebut.

“Tentu akan menjadi pertimbangan bagi kami untuk menentukan langkah selanjutnya, makanya kami tadi minta waktu untuk pikir-pikir,” jelasnya.

Disisi lain, JPU KPK, Taufiq Ibnugroho juga mengutarakan pikir-pikir. Meski vonis yang dijatuhkan sama seperti tuntutan, namun tuntutan dalam subsider berbeda. Hakim menjatuhkan subsider 4 bulan kurungan. Sementara dalam tuntutannya selama 6 bulan kurungan.

“Kami akan mempelajari putusan majelis hakim lebih dulu dulu sebelum mengambil sikap. Jadi kami masih pikir-pikir,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus yang menyandung Setiyono ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK Oktober tahun 2018 silam. Saat itu, lembaga antirasuah tersebut menangkap 4 orang, yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni terkait proyek suap proyek PLUT-KUMKM. Usai OTT tersebut, empat orang dijadikan tersangka.

Satu tersangka pertama yakni M Baqir selaku direktur CV Mahadhir, divonis hukuman selama dua tahun serta denda sebesar Rp 50 juta. Atas vonis itu, M Baqir langsung menyetujui.

Dengan vonis Setiyono dan M Baqir, maka sisa dua terdakwa yang belum belum diputus. Mereka adalah Dwi Fitri Nurcahyo (eks Kepala Dinas PU) dan Wahyu Tri Hardianto alias Encus, staf kelurahan Purutrejo.

Untuk terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo, dituntut 5 tahun penjara disertai denda Rp 300 juta. Dwi juga diwajibkan membayarkan uang pengganti kerugian negara senilai Rp 80 juta. Sementara terdakwa Wahyu Tri Hardianto dituntut hukuman 4 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Namun untuk sidang putusan Dwi Fitri Nurcahto dan Wahyu Tri Hardianto, tidak digelar kemarin. Jadwal sidang untuk dua terdakwa tersebut rencananya digelar Jumat (17/5) mendatang. (tom/fun)