Uang Saku Kunker Dewan Naik, Sehari Bisa Dapat Rp 2,2 Juta

BANGIL, Radar Bromo – Menjadi anggota dewan memang menyenangkan. Sebab, bukan hanya memperoleh gaji plus tunjangan yang menjulang. Wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan di Raci, juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Salah satunya, diperoleh dari kegiatan “jalan-jalan” atau kunjungan kerja.

Bahkan, aktivitas kunker tahun ini bisa saja meningkat. Seiring dengan naiknya uang saku yang bisa mereka dapatkan. Pemkab Pasuruan menyiapkan anggaran besar untuk kunker legislatif.

Setiap tahunnya, lebih dari Rp 20 miliar dialokasikan untuk kegiatan kunker tersebut. Dana itu untuk berbagai kebutuhan. Baik tiket transportasi, biaya menginap di hotel, bahkan termasuk uang saku.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo, uang saku yang bisa dikantongi anggota dewan terbagi dalam tiga kategori. Untuk kunjungan di dalam Kabupaten Pasuruan, wakil rakyat bisa mendapatkan uang saku sebesar Rp 525 ribu per harinya. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan uang saku yang bisa mereka bawa pulang tahun 2019 sebesar Rp 225 ribu per hari.

Sementara untuk kunjungan daerah di dalam Provinsi Jatim, nilainya lebih mentereng lagi. Setiap anggota dewan bisa mengantongi Rp 2.150.000 per harinya. Padahal, pada 2019 lalu besarannya mencapai Rp 1.650.000 per harinya.

Sedangkan untuk luar Provinsi Jatim, mereka bisa mendapatkan uang saku lebih banyak lagi. Setiap anggota, bisa membawa pulang Rp 2.250.000 per harinya. Jumlah itu naik Rp 500 ribu dibandingkan 2019 yang hanya Rp 1.750.000 per harinya.

Jumlah tersebut, tentu jauh lebih tinggi bahkan tidak sebanding jika dikomperasikan dengan insentif yang bisa diterima guru-guru sukwan. Sebab, guru sukwan di Kabupaten Pasuruan rata-rata hanya memperoleh Rp 400 ribu hingga Rp 1.075.000. Padahal, insentif itu mereka terima dalam jangka waktu satu bulan.

Sementara anggota dewan, hanya memperolehnya dalam sehari. Dan kecenderungannya, para wakil rakyat itu tidak hanya sehari dalam menggelar kunker. Tetapi, bisa sampai tiga hari dalam setiap kegiatan.

Terlebih lagi, kegiatan kunker itu tidak hanya dilakukan sekali dalam sebulan. Bisa dua kali bahkan bisa lebih dari tiga kali dalam sebulan. Bergantung rencana kegiatan atau program yang diagendakan.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengakui adanya rencana kenaikan uang saku untuk kunker tersebut pada 2020. Hanya saja, pihaknya belum bisa menjabarkan. Sebab, masih menunggu keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) terkait kenaikan uang saku kunker tersebut. “Rencananya memang ada. Tapi kan masih menunggu perbupnya,” tandas Dion –sapaannya-.

Dion menambahkan, kenaikan uang saku yang bakal diterima anggota dewan saat menjalani kunker masih dalam hal kewajaran. Karena masih di bawah provinsi. Namun, pihaknya tak merincikan besaran uang saku kunker untuk anggota dewan provinsi tersebut.

Bahkan, ia menyebutkan, kalau uang saku yang diterima anggota DPRD Kabupaten Pasuruan lebih rendah dibandingkan daerah lain. “Seperti daerah lain, sudah ada yang mencapai Rp 3 juta per harinya. Kenaikan dimaksudkan untuk penyesuaian,” imbuhnya.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menegaskan, rencana tersebut memang sudah diberlakukan. Meski sebenarnya, surat keputusan atas kenaikan tersebut belum ditandatanganinya karena masih dalam proses. “APBD untuk 2020 kan sudah didok. Artinya, sudah diberlakukan,” pungkasnya.

Di sisi lain, kenaikan uang saku kunker ini menuai kritikan pedas dari Direktur Pusat Studi dan Advokasi (Pus@ka) Kabupaten Pasuruan Lujeng Sudarto. Ia memandang, kenaikan uang saku tersebut merupakan bentuk unfair dari anggota dewan. Meski sebenarnya, mereka memiliki kewenangan untuk mewujudkannya.

“Tapi, tidak seharusnya, kewenangan itu bersifat seenaknya. Harusnya, dewan bisa menghemat anggaran dan mampu akuntabel dalam penggunaan anggaran,” tukasnya.

Lujeng –sapaannya- menambahkan, kenaikan uang saku itu juga harus didukung dengan kinerja dewan. Artinya, output yang dihasilkan harus jelas. Sebab, selama ini hasil kunker yang dilakukan dewan tidak jelas jeluntrungannya.

“Harus dipaparkan. Hasilnya seperti apa. Dan output-nya apakah memang berdampak bagi masyarakat,” sampainya.

Ia juga mengkritisi paradigma anggaran untuk kunker tersebut. Karena seharusnya, anggaran yang dialokasikan atau digunakan adalah berbasis kinerja. Bukan hanya sekedar berbasis serapan.

“Nah, penggunaan anggaran kunker ini apakah memang hanya sekadar mengejar penyerapan anggaran atau memang berbasis kinerja. Dewan seharusnya memahami itu. Kalau hanya sekadar untuk penyerapan anggaran, jelas itu sebuah pemborosan. Dan hal ini, sangat menyakiti hati masyarakat,” lugasnya. (one/fun)