Kasus Ijazah Palsu, Anggota DPRD Kab Probolinggo Kena 1 Tahun 4 Bulan

KRAKSAAN, Radar Bromo–Abdul Kadir, akhirnya diputuskan bersalah telah menggunakan ijazah palsu saat pencalonan sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo pada 2019. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan memvonisnya dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan.

Vonis itu disampaikan dalam sidang lanjutan kasus penggunakan ijazah palsu yang menjerat anggota DPRD Kabupaten Probolinggo itu, Kamis (13/2) siang.  Sidang digelar pukul 14.30. Kadir sapaan akrabnya, hadir dengan menggunakan pakaian putih dan berkopiah hitam, lengkap dengan rompi oranye. Ia didampingi kuasa hukumnya, Hosnan Taufiq.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Gatot Ardian Agustriono dengan didampingi hakim anggota Yudistira Alfian dan M. Syafrudin Prawira Negara.

Setelah dibuka, ketua majelis hakim langsung membacakan vonis putusan. Dalam amar putusannya, Kadir diputus bersalah karena secara sah melanggar Pasal 69 ayat 1 UU RI 20/2003 tentang Sistem Pendidikan. Ia terbukti bersalah dengan sengaja menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo pada Pileg 2019.

“Terdakwa melanggar pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Yaitu, menggunakan ijazah yang terbukti palsu. Karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya,” tuturnya.

Kadir, menurut ketua majelis hakim, diputus bersalah dalam kasus ijazah palsu. Ia pun divonis dengan hukuman penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp 30 juta. Jika tidak dibayarkan, maka harus menjalani hukuman tiga bulan penjara.

Mengenai pembelaan kuasa hukum yang meminta terdakwa bebas karena tidak mengetahui pembuatannya, menurut  Gatot, hal itu tidak ada dasar hukumnya. Menurutnya, UU yang dilanggar tidak membahas pembuat. Tetapi, membahas mengenai penggunaan ijazah palsu.

“Karena itu, harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan ijazah palsu. Dan itu sudah memenuhi unsur yang dilanggar. Majelis hakim tidak mendapatkan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa. Karena itu pidana harus memberikan hukuman,” tandasnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Hosnan Taufiq menegaskan, akan membahas langkah lebih lanjut dengan tim kuasa hukum dan pihak keluarga. Apakah menurut keputusan itu ataukan akan mengajukan banding.

“Kami memiliki waktu seminggu untuk pikir-pikir. Kami masih akan berkoordinasi dengan keluarga dan tim kuasa hukum,” tandasnya.

Kadir sendiri terlihat tegar saat mengikuti sidang vonis kemarin. Mulai memasuki ruang sidang, hingga saat vonis dibacakan oleh ketua majelis hakim, raut wajahnya biasa saja.

Sejumlah anggota keluarganya hadir dalam sidang putusan itu. Mereka pun terlihat tegar selama mengikuti sidang. Hanya saja, beberapa saat sebelum Kadir kembali ke Rutan Kraksaan, keluarganya sempat menangis mengantar Kadir naik mobil tahanan milik Kejari.

Di sisi lain, JPU Kejari Kabupaten Probolinggo Fadil menegaskan hal yang sama. Menurutnya, pihaknya masih akan pikir-pikir untuk menyikapi vonis majalis hakim. Apakah akan menerima keputusan itu ataukan mengajukan banding.

“Kami juga masih pikir-pikir. Kami masih akan melaporkannya kepada pimpinan,” tandasnya.

JPU sendiri mengajukan tuntutan lebih tinggi pada Abdul Kadir. Yaitu, hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 5 bulan dikurangi masa penahanan. Itu artinya, vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan JPU. (sid/hn)