Posko Check Point Dinilai Hanya Pemborosan Anggaran

PANGGUNGREJO, Radar Bromo – Keberadaan posko Covid-19 di perbatasan Kota Pasuruan mendapat sorotan. Pansus Covid-19 DPRD Kota Pasuruan menilai, posko di 10 titik itu tak beroperasi efektif. Karena itu, Pansus meminta Pemkot mengevaluasinya.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Pasuruan Abdullah Junaedi menyebut, Pemkot perlu mengevaluasi operasional posko-posko tersebut. Terutama dengan mempertimbangkan efektivitas keberadaan posko itu.

Menurutnya, seharusnya posko menjadi salah satu media yang bisa menekan kasus baru Covid-19 di Kota Pasuruan.

Sebab, prinsip didirikannya posko yaitu untuk memperketat pengawasan terhadap warga yang masuk ke Kota Pasuruan. Di posko itu, petugas harus memeriksa kesehatan warga yang masuk kota. Sehingga, penyebaran virus korona bisa lebih terkendali.

“Namun sejauh pengawasan yang kami lakukan, operasional posko itu tidak efektif,” ungkap Junaedi.

Dia lantas mencontohkan, kegiatan pemeriksaan kesehatan pada pengendara yang hendak masuk kota. Misalnya, mengecek suhu tubuhnya. Hal itu justru tak dilakukan secara kontinyu. Melainkan hanya di waktu tertentu saja.

“Dalam rapat awal, warga yang masuk kota akan diperiksa dengan thermo gun. Ternyata ini sering kali tidak dilakukan,” ungkap Junaedi.

Di sisi lain, Pansus juga seringkali mendapat laporan dari masyarakat bahwa petugas di posko kurang optimal memeriksa warga yang masuk kota. Lantaran itu, Pansus meminta Pemkot mengevaluasi keberadaan posko tersebut.

“Kami menilai keberadaan posko ini justru hanya pemborosan anggaran saja, kalau memang fakta di lapangan tidak beroperasi maksimal. Jadi, kami minta posko check point dievaluasi lagi. Mana titik-titik yang prioritas dan tidak,” tambahnya.

Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo mengaku, akan memperketat pengawasan di 10 posko check point tersebut. Terlebih setelah diterbitkannya Perwali Nomor 35/2020. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan bisa meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Sepuluh titik pantau akan dimonitoring keberadaannya. Dengan harapan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat yang masuk Kota Pasuruan,” ujarnya. (tom/hn)