alexametrics
25 C
Probolinggo
Monday, 4 July 2022

Lilik Eks Kabid Olahraga Menangis saat Divonis 3 Tahun, Ini Rincian Putusan Hakim

BANGIL, Radar Bromo – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya memvonis bersalah Eks Kabid Olahraga di Dispora Kabupaten Pasuruan Lilik Wijayanti. Terdakwa kasus dugaan korupsi di tubuh Dispora itu dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Ia dianggap melanggar pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20/2001 tentang pemberantasan korupsi. Dia dinyatakan terbukti menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada.

Bukan hanya kurungan badan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris itu, Lilik juga diganjar hukuman denda Rp 100 juta. Bila tak membayar, maka hukuman denda itu harus digantinya dengan kurungan salama 3 bulan.

Lilik juga diwajibkan membayar uang kerugian negara sebesar Rp 69 juta. Bila tidak mampu, maka kurungan 3 tahun penjara sebagai penggantinya.

“Terdakwa Lilik dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman selama 3 tahun. Ia juga harus membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara. Serta, membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 69 juta atau diganti hukuman badan selama 3 tahun,” kata Kasi Pidus Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Saputra menirukan Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya Hisbullah Idris.

SEMPAT MENANGIS: Lilik Wijayanti berjalan keluar dari ruang sidang bersama penasihat hukumnya. (Foto: Istimewa)

 

Meski tampak berat, sebenarnya hukuman tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, Kejari menuntut terdakwa hukuman kurungan 7 tahun penjara. Lilik juga harus membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ia juga harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 69 juta. Bila tidak mampu, hukuman tersebut harus digantinya dengan kurungan badan selama 3 tahun 3 bulan. “Kami masih pikir-pikir,” timpal Denny.

Pascaputusan itu, Lilik langsung lemas. Tangis perempuan berhijab ini langsung pecah. Bahkan, ia tak mampu berkata-kata saat majelis hakim meminta pendapatnya untuk mengambil sikap. Apakah akan banding atau menerima.

Ketika sidang ditutup, Elisa selaku kuasa hukum terdakwa mengakui, kliennya shock dengan putusan majelis hakim. Karena kliennya merasa hanya menjadi korban.

Apalagi, pertimbangan hakim sudah jelas, bahwa kliennya tidak sendirian. Ia menyebut dalam kasus tersebut, hakim melihat ada kerugian negara Rp 918 juta. Masih ada sisa yang lebih besar yang belum diketahui siapa yang bertanggung jawab.

Ia juga menyayangkan keputusan itu. Sebab, uang Rp 69 juta yang diterima kliennya itu merupakan uang pribadi dan bukan korupsi.

“Uang itu kan milik pribadi klien saya saat memberi DP suatu kegiatan dan dikembalikan. Jadi, bukan uang korupsi. Kami masih pikir-pikir atas putusan tersebut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kejari Kabupaten Pasuruan membidik kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan. Kegiatan keolahragaan tahun 2017 ditengarai ada markup anggaran.

Dampaknya, ada kerugian negara yang dinikmati sejumlah orang. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan, ditemukan kerugian negara hingga Rp 918 juta.

Atas temuan itulah, pihak kejaksaan akhirnya menetapkan Lilik sebagai tersangka. Lilik dijadikan tersangka karena menjadi orang yang menyebabkan terjadinya kebocoran anggaran dalam penganggaran di Dispora selama 2017.

Ia merupakan pemegang anggaran. Posisinya itu, membuatnya leluasa memanfaatkan uang negara hingga ada indikasi korupsi. Penetapan tersangka Lilik dilakukan 1 Agustus 2019 dan pada 19 September 2019, Lilik ditahan kejaksaan. Lilik kemudian menjalani persidangan perdananya 15 Oktober 2019. (one/hn/fun)

BANGIL, Radar Bromo – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya memvonis bersalah Eks Kabid Olahraga di Dispora Kabupaten Pasuruan Lilik Wijayanti. Terdakwa kasus dugaan korupsi di tubuh Dispora itu dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Ia dianggap melanggar pasal 3 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20/2001 tentang pemberantasan korupsi. Dia dinyatakan terbukti menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada.

Bukan hanya kurungan badan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris itu, Lilik juga diganjar hukuman denda Rp 100 juta. Bila tak membayar, maka hukuman denda itu harus digantinya dengan kurungan salama 3 bulan.

Lilik juga diwajibkan membayar uang kerugian negara sebesar Rp 69 juta. Bila tidak mampu, maka kurungan 3 tahun penjara sebagai penggantinya.

“Terdakwa Lilik dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman selama 3 tahun. Ia juga harus membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara. Serta, membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp 69 juta atau diganti hukuman badan selama 3 tahun,” kata Kasi Pidus Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Saputra menirukan Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya Hisbullah Idris.

SEMPAT MENANGIS: Lilik Wijayanti berjalan keluar dari ruang sidang bersama penasihat hukumnya. (Foto: Istimewa)

 

Meski tampak berat, sebenarnya hukuman tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, Kejari menuntut terdakwa hukuman kurungan 7 tahun penjara. Lilik juga harus membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Ia juga harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 69 juta. Bila tidak mampu, hukuman tersebut harus digantinya dengan kurungan badan selama 3 tahun 3 bulan. “Kami masih pikir-pikir,” timpal Denny.

Pascaputusan itu, Lilik langsung lemas. Tangis perempuan berhijab ini langsung pecah. Bahkan, ia tak mampu berkata-kata saat majelis hakim meminta pendapatnya untuk mengambil sikap. Apakah akan banding atau menerima.

Ketika sidang ditutup, Elisa selaku kuasa hukum terdakwa mengakui, kliennya shock dengan putusan majelis hakim. Karena kliennya merasa hanya menjadi korban.

Apalagi, pertimbangan hakim sudah jelas, bahwa kliennya tidak sendirian. Ia menyebut dalam kasus tersebut, hakim melihat ada kerugian negara Rp 918 juta. Masih ada sisa yang lebih besar yang belum diketahui siapa yang bertanggung jawab.

Ia juga menyayangkan keputusan itu. Sebab, uang Rp 69 juta yang diterima kliennya itu merupakan uang pribadi dan bukan korupsi.

“Uang itu kan milik pribadi klien saya saat memberi DP suatu kegiatan dan dikembalikan. Jadi, bukan uang korupsi. Kami masih pikir-pikir atas putusan tersebut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Kejari Kabupaten Pasuruan membidik kasus dugaan korupsi di Dispora Kabupaten Pasuruan. Kegiatan keolahragaan tahun 2017 ditengarai ada markup anggaran.

Dampaknya, ada kerugian negara yang dinikmati sejumlah orang. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan, ditemukan kerugian negara hingga Rp 918 juta.

Atas temuan itulah, pihak kejaksaan akhirnya menetapkan Lilik sebagai tersangka. Lilik dijadikan tersangka karena menjadi orang yang menyebabkan terjadinya kebocoran anggaran dalam penganggaran di Dispora selama 2017.

Ia merupakan pemegang anggaran. Posisinya itu, membuatnya leluasa memanfaatkan uang negara hingga ada indikasi korupsi. Penetapan tersangka Lilik dilakukan 1 Agustus 2019 dan pada 19 September 2019, Lilik ditahan kejaksaan. Lilik kemudian menjalani persidangan perdananya 15 Oktober 2019. (one/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/