alexametrics
30.4 C
Probolinggo
Sunday, 26 June 2022

Pengadaan Seragam Pelajar Gratis di Kota Pasuruan Jadi Polemik

PASURUAN, Radar Bromo -Pengadaan seragam sekolah gratis untuk pelajar SD hingga SMP di Kota Pasuruan menuai polemik. Terutama dikarenakan belum terealisasinya proyek yang digagas mulai 2019 itu.

DPRD Kota Pasuruan merasa disudutkan atas tidak terealisasinya pengadaan seragam sekolah itu. Sebab, adanya pernyataan terbuka oleh Raharto Teno Prasetyo yang kini maju sebagai calon wali kota pada Pilwali Pasuruan 2020.

Dalam akun instagramnya (IG), Teno panggilannya mengulas kegiatan kampanye yang tengah dilakukan. Ia berbicara mengenai pendidikan.

Termasuk rencana Pemkot memberikan seragam sekolah gratis kepada pelajar. Namun, beberapa faktor disebutnya menjadi kendala. Sehingga, proyek itu tak terlaksana.

“Namun persembahan itu gagal lantaran tidak ada yang bisa memenuhi kualitas kain yang saya syaratkan. Di samping itu ada fraksi di DPRD Kota Pasuruan yang sengaja menahan untuk tidak dilaksanakan dulu dengan alasan tahun politik,” demikian petikan dalam IG Teno.

Pernyataan bahwa ada fraksi yang menghambat pengadaan seragam sekolah itu, kemudian dipermasalahkan oleh DPRD. DPRD, bahkan juga mengutarakan hal itu dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemkot Pasuruan, Jumat (9/10) malam. Sejumlah pejabat Pemkot yang hadir diklarifikasi mengenai pernyataan dalam IG Teno tersebut.

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan pun menyayangkan informasi yang disampaikan melalui IG itu. Dia menilai, informasi menyangkut lembaga yang dipimpinnya itu keliru. Karena itu, ia meminta pejabat Pemkot lebih bijak dalam berkomunikasi. Sehingga, tidak ada kesan saling mencari celah kesalahan.

“Yang kami tanyakan, siapa yang memberikan masukan seperti itu. Kemungkinan besar, kalimat itu munculnya dari sampeyan karena dia (Teno, red) tidak ikut pembahasan. Bahasa-bahasa semacam ini, yang selalu mengadu domba ini tidak baik,” ungkap Ismail.

Ismail juga menegaskan, tidak ada satupun fraksi yang menghambat pengadaan seragam sekolah. Apalagi, tudingan Teno soal adanya fraksi yang menghambat pengadaan seragam sekolah gratis dikarenakan saat ini memasuki tahun politik.

“Kami di DPRD, kalau sudah menyangkut kepentingan rakyat itu pasti mengesampingkan kepentingan politik. Bantuan masker ke masyarakat saja, Pemkot tadinya tidak menganggarkan, hanya pengadaan masker untuk pegawainya. Tapi kami usulkan. Perkara itu diklaim untuk kepentingan politik tertentu ya urusan mereka,” jelasnya.

Dia juga menyinggung bantuan dampak Covid-19 yang mencolok bermuatan politis. Sebab, kebijakan pemerintah pusat, maupun beberapa daerah lain, bantuan hanya diberikan selama empat bulan.

Namun di Kota Pasuruan, bantuan diberikan hingga Desember 2020. Dan Desember 2020 sudah masuk pada momentum pencoblosan Pilwali Pasuruan.

“Tapi ini tidak pernah kami persoalkan. Karena satu sisi, kami juga mempertimbangkan kepentingan rakyat,” beber Ismail.

Ismail menyebut, sejak Pemkot merencanakan pengadaan seragam sekolah gratis pada 2019, DPRD sudah mendorong Pemkot agar masyarakat segera merasakan manfaat dari seragam sekolah gratis itu. Namun, tidak bisa terealisasi.

“Pemkot sendiri tidak sanggup merealisasikan pada 2019. Lalu, mau direalisasikan tahun 2020. Tapi terkendala karena tidak ada cantolannya di RKPD. Akhirnya dari kesepakatan, dimasukkan dalam Perubahan APBD 2020. Lagi-lagi kami yang ngotot agar itu segera diterima masyarakat. Tetapi Pemkot, dengan keterbatasan waktu katanya tidak mampu,” jelasnya.

Secara khusus, Ismail meminta Anom Surahno yang kini menjabat sebagai Pj Sekda Kota Pasuruan untuk membenahi kinerja perangkat daerah.

“Saya minta tolong benar Pak Anom, manfaatkan waktu yang singkat ini untuk memperbaiki perangkat daerah agar lebih baik. Supaya tidak ada lagi tuding-tudingan,” tutur dia.

 

Penjelasan Pemkot

Di sisi lain, Pj Sekda Anom Surahno mengaku telah menginventarisasi berbagai persoalan di lingkungan Pemkot Pasuruan. Dia mengakui, banyak hal yang perlu diperbaiki. Secara psikologis, birokrasi di Pemkot memang belum pulih sejak OTT KPK yang melibatkan Wali Kota Pasuruan saat itu, Setiyono.

“Sejak peristiwa beberapa waktu lalu itu, teman-teman OPD ini tidak hanya tiarap, tapi delosor. Dan kami lagi membangun semangat kembali dengan Pak Kajari. Setiap kegiatan yang menimbulkan keraguan, kami minta tim pendampingan. Sehingga tidak ada alasan pembenar untuk tidak melaksanakan kegiatan,” terang dia.

Dia sendiri tak banyak mengomentari soal keberatan DPRD menyangkut tudingan menghambat pengadaan seragam sekolah gratis. Meski demikian, Anom memastikan proyek itu akan direalisasikan tahun depan.

“Kita semua sebetulnya ada hope bersama untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dari segi waktu, memang tidak lama (sebagai Pj Sekda) di Kota Pasuruan. Namun, saya yakin sekarang sudah banyak berubah. Karena problem yang ada sudah di-list untuk dievaluasi,” jelasnya. (tom/hn)

PASURUAN, Radar Bromo -Pengadaan seragam sekolah gratis untuk pelajar SD hingga SMP di Kota Pasuruan menuai polemik. Terutama dikarenakan belum terealisasinya proyek yang digagas mulai 2019 itu.

DPRD Kota Pasuruan merasa disudutkan atas tidak terealisasinya pengadaan seragam sekolah itu. Sebab, adanya pernyataan terbuka oleh Raharto Teno Prasetyo yang kini maju sebagai calon wali kota pada Pilwali Pasuruan 2020.

Dalam akun instagramnya (IG), Teno panggilannya mengulas kegiatan kampanye yang tengah dilakukan. Ia berbicara mengenai pendidikan.

Termasuk rencana Pemkot memberikan seragam sekolah gratis kepada pelajar. Namun, beberapa faktor disebutnya menjadi kendala. Sehingga, proyek itu tak terlaksana.

“Namun persembahan itu gagal lantaran tidak ada yang bisa memenuhi kualitas kain yang saya syaratkan. Di samping itu ada fraksi di DPRD Kota Pasuruan yang sengaja menahan untuk tidak dilaksanakan dulu dengan alasan tahun politik,” demikian petikan dalam IG Teno.

Pernyataan bahwa ada fraksi yang menghambat pengadaan seragam sekolah itu, kemudian dipermasalahkan oleh DPRD. DPRD, bahkan juga mengutarakan hal itu dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemkot Pasuruan, Jumat (9/10) malam. Sejumlah pejabat Pemkot yang hadir diklarifikasi mengenai pernyataan dalam IG Teno tersebut.

Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan pun menyayangkan informasi yang disampaikan melalui IG itu. Dia menilai, informasi menyangkut lembaga yang dipimpinnya itu keliru. Karena itu, ia meminta pejabat Pemkot lebih bijak dalam berkomunikasi. Sehingga, tidak ada kesan saling mencari celah kesalahan.

“Yang kami tanyakan, siapa yang memberikan masukan seperti itu. Kemungkinan besar, kalimat itu munculnya dari sampeyan karena dia (Teno, red) tidak ikut pembahasan. Bahasa-bahasa semacam ini, yang selalu mengadu domba ini tidak baik,” ungkap Ismail.

Ismail juga menegaskan, tidak ada satupun fraksi yang menghambat pengadaan seragam sekolah. Apalagi, tudingan Teno soal adanya fraksi yang menghambat pengadaan seragam sekolah gratis dikarenakan saat ini memasuki tahun politik.

“Kami di DPRD, kalau sudah menyangkut kepentingan rakyat itu pasti mengesampingkan kepentingan politik. Bantuan masker ke masyarakat saja, Pemkot tadinya tidak menganggarkan, hanya pengadaan masker untuk pegawainya. Tapi kami usulkan. Perkara itu diklaim untuk kepentingan politik tertentu ya urusan mereka,” jelasnya.

Dia juga menyinggung bantuan dampak Covid-19 yang mencolok bermuatan politis. Sebab, kebijakan pemerintah pusat, maupun beberapa daerah lain, bantuan hanya diberikan selama empat bulan.

Namun di Kota Pasuruan, bantuan diberikan hingga Desember 2020. Dan Desember 2020 sudah masuk pada momentum pencoblosan Pilwali Pasuruan.

“Tapi ini tidak pernah kami persoalkan. Karena satu sisi, kami juga mempertimbangkan kepentingan rakyat,” beber Ismail.

Ismail menyebut, sejak Pemkot merencanakan pengadaan seragam sekolah gratis pada 2019, DPRD sudah mendorong Pemkot agar masyarakat segera merasakan manfaat dari seragam sekolah gratis itu. Namun, tidak bisa terealisasi.

“Pemkot sendiri tidak sanggup merealisasikan pada 2019. Lalu, mau direalisasikan tahun 2020. Tapi terkendala karena tidak ada cantolannya di RKPD. Akhirnya dari kesepakatan, dimasukkan dalam Perubahan APBD 2020. Lagi-lagi kami yang ngotot agar itu segera diterima masyarakat. Tetapi Pemkot, dengan keterbatasan waktu katanya tidak mampu,” jelasnya.

Secara khusus, Ismail meminta Anom Surahno yang kini menjabat sebagai Pj Sekda Kota Pasuruan untuk membenahi kinerja perangkat daerah.

“Saya minta tolong benar Pak Anom, manfaatkan waktu yang singkat ini untuk memperbaiki perangkat daerah agar lebih baik. Supaya tidak ada lagi tuding-tudingan,” tutur dia.

 

Penjelasan Pemkot

Di sisi lain, Pj Sekda Anom Surahno mengaku telah menginventarisasi berbagai persoalan di lingkungan Pemkot Pasuruan. Dia mengakui, banyak hal yang perlu diperbaiki. Secara psikologis, birokrasi di Pemkot memang belum pulih sejak OTT KPK yang melibatkan Wali Kota Pasuruan saat itu, Setiyono.

“Sejak peristiwa beberapa waktu lalu itu, teman-teman OPD ini tidak hanya tiarap, tapi delosor. Dan kami lagi membangun semangat kembali dengan Pak Kajari. Setiap kegiatan yang menimbulkan keraguan, kami minta tim pendampingan. Sehingga tidak ada alasan pembenar untuk tidak melaksanakan kegiatan,” terang dia.

Dia sendiri tak banyak mengomentari soal keberatan DPRD menyangkut tudingan menghambat pengadaan seragam sekolah gratis. Meski demikian, Anom memastikan proyek itu akan direalisasikan tahun depan.

“Kita semua sebetulnya ada hope bersama untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dari segi waktu, memang tidak lama (sebagai Pj Sekda) di Kota Pasuruan. Namun, saya yakin sekarang sudah banyak berubah. Karena problem yang ada sudah di-list untuk dievaluasi,” jelasnya. (tom/hn)

MOST READ

BERITA TERBARU

/