Bendahara Ngaku Tak Difungsikan, Laporan Baru Tahu setelah Dibuat

PASURUAN, Radar Bromo – Sidang lanjutan dugaan korupsi di tubuh PSSI Askot Pasuruan Kamis (9/1) malam, mengungkap peran bendahara organisasi itu selama ini. Selama dugaan korupsi terjadi, bendahara mengaku tidak pernah difungsikan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Pasuruan pada sidang lanjutan itu memang memanggil Mantan Bendahara PSSI Askot Pasuruan Ponidi sebagai saksi. Ponidi pun hadir.

Hadir juga dua mantan pengurus PSSI Askot Pasuruan. Yaitu, Mantan Wakil Bendahara Ismail Marzuki dan Mantan Wakil Sekretaris Herman Santoso. Juga hadir Ngadifa, yang tercatat sebagai pemilik katering dalam LPj PSSI.

JPU sebenarnya juga memanggil lima saksi lain. Namun, semuanya tidak hadir. Yang hadir hanya empat saksi tersebut.

Kasi Pidsus Kejari Kota Pasuruan Soemarno menerangkan, empat saksi itu diperiksa dalam kasus yang menyeret eks Ketua PSSI Askot Pasuruan Edy Hari Respati Setiawan alias Didik. “Semuanya diperiksa sebagai saksi sebagaimana dalam dakwaan,” ungkapnya.

Sidang lanjutan itu juga berhasil membongkar pembuatan LPj fiktif untuk lima kegiatan di PSSI. Dalam pembuatan LPj itu, Ponidi sebagai bendara pun tidak dilibatkan.

Soemarno menyebut, Ponidi sebagai bendahara seharusnya mengetahui segala urusan keuangan organisasi. Namun faktanya, Ponidi mengaku tak pernah dilibatkan. Khususnya berkaitan dengan tupoksinya sebagai bendahara PSSI.

“Bendahara tidak difungsikan. lpj dibuat oleh saksi IM, kemudian diserahkan ke saksi Herman, lalu dibuatkan tanda tangan palsu oleh saksi Herman. Mulai honor pelatih, hingga pemain,” ungkap Soemarno.

Soal LPj, Ponidi justru mengetahui belakangan. Setelah LPj rampung dibuat dan ditandatangani beberapa orang, barulah Ponidi disodori LPj yang harus ia tanda tangani selaku bendahara.

Sementara, Ngadifa yang tercatat sebagai pemilik Difa Catering, kata Soemarno, hanya pemilik kantin di lingkungan Pemkot Pasuruan. Sebenarnya ia tak memiliki usaha katering. Ngadifa tampaknya dibutuhkan untuk memenuhi keperluan LPj saja.

“Saksi Herman datang minta stempel, tapi saksi Ngadifa tidak punya. Akhirnya dibuatkan oleh saksi Herman untuk menyusun LPj mamin,” jelas Soemarno.

Pembelanjaan mamin itu sendiri, memang ada. Nilainya sekitar Rp 50 juta. “Namun dalam LPj tahun 2015 dibuat totalnya Rp 1,8 miliar,” tambah Soemarno.

Sedangkan lima saksi yang tak hadir, kata Soemarno, ialah para pemain usia remaja binaan PSSI. Kemungkinan mereka akan dipanggil pada sidang berikutnya.

Namun, pihaknya menilai keterangan para saksi yang telah dihadirkan selama ini sudah cukup. Terutama dalam agenda pembuktian dakwaan JPU kepada Didik.

“Menurut kami, meski tanpa saksi pemain, pembuktiannya sudah cukup. Karena saksi sudah mengakui lima kegiatan yang di-LPj-kan tidak ada,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Edy Hari Respati Setiawan merupakan mantan ketua PSSI Askot Pasuruan. Pria yang akrab disapa Didik itu didakwa dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan untuk dakwaan subsider, JPU mendakwanya dengan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (tom/hn/fun)