Usulan UMK Tembus Rp 4,2 Juta, Apa Kata Pengusaha?

PANDAAN – Kenaikan Upah Minimun Kabupaten (UMK) Pasuruan 2019 disebut Apindo setempat, akan mengancam kondisi perusahaan di kabupaten. Dengan nilai yang tinggi, perusahaan bisa gulung tikar. Bahkan, bisa eksodus atau keluar dari Kabupaten Pasuruan.

Apindo sendiri mengusulkan angka Rp 3,8 juta saat rapat penentuan UMK Pasuruan yang digelar Dewan Pengupahan, Selasa (6/11). Sementara Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kabupaten Pasuruan, kukuh dengan angka perhitungannya sendiri. Yaitu, Rp 4,2 juta.

Rapat yang digelar di aula Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan itu sendiri, menjadi rapat terakhir untuk pengajuan UMK dari Dewan Pengupahan. Sebab, Kamis (8/11) merupakan batas pengajuan usulan pada gubernur.

Ketua Apindo Kabupaten Pasuruan Hendro Prihatanto menyebut, kenaikan UMK tahun depan akan memberatkan pengusaha dan perusahaan di lapangan. Berapapun jumlah kenaikannya.

Karena di lapangan, faktannya banyak perusahaan membayar gaji karyawannya di bawah UMK. Ini, di luar perusahaan yang resmi melakukan penangguhan upah.

“Kenaikan UMK terlalu tinggi mudah-mudahan tak terjadi di tahun depan. Sebab, pasti berimbas bagi pengusaha dan perusahaan,” ucapnya.

Bahkan, Hendro memprediksi, kenaikan UMK tahun depan akan membuat banyak perusahaan di Kabupaten Pasuruan eksodus ke daerah lain. Mencari daerah yang UMK-nya lebih rendah dari kabupaten.

“Bahkan, bisa jadi akan banyak perusahaan yang gulung tikar. Kemudian efisiensi atau PHK massal, khususnya perusahaan padat karya,” imbuhnya.

Hendro menegaskan, UMK adalah take home pay atau gaji yang diterima karyawan atau buruh. Di luar itu, juga ada tanggungan perusahaan yang harus dipenuhi. Di antaranya, seragam, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta lainnya.

“Kalau ditotal seluruhnya, kisarannya Rp 5 juta sampai Rp 5,5 juta per orangnya,” ujar Hendro.

Di sisi lain, usulan UMK 2019 pascarapat Dewan Pengupahan. Sudah diserahkan Bupati Pasuruan ke Gubernur Jatim. Agus Hernawan, sekretaris Disnaker Kabupaten Pasuruan mengatakan, pihaknya mengusulkan dua angka ke Gubernur.

“Usulannya Bupati sudah diserahkan ke Gubernur, Kamis (8/11) dengan tembusan Dewan Pengupahan dan Disnaker Provinsi Jatim,” kata Agus.

Ada dua angkat yang diusulkan. Yakni, usulan Apindo Rp 3,8 juta dan usulan SBSI Rp 4,2 juta.

“Pada prinsipnya yang diusulkan bupati atau kepala daerah, mengacu dan sesuai dengan PP 78/2015 tentang Pengupahan,” tuturnya.

Pasca penyerahan ke Gubernur Jatim, kini daerah menurutnya, tinggal menunggu keputusan Gubernur Jatim. Saat ini masih dalam pembahasan lebih lanjut di Dewan Pengupahan tingkat provinsi. (zal/fun)

UMK Kabupaten Pasuruan
2019: ????
2018: Rp 3.574.486,72
2017: Rp 3.288.093,75
2016: Rp 3.037.500