Karut Marut Rujukan Online Berjenjang: Bingungkan Pasien

Uji coba sistem rujukan online berjenjang berakhir Rabu (31/10) lalu. Saat ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang menjalankan tahapan transisi dan evaluasi. Meski belum definitif, suara-suara penolakan terus bermunculan. Pasalnya, masyarakat menganggap kebijakan ini membingungkan pasien.

——————-

Hanifah, warga Jl. Raya Lumbang, Dusun Krajan, Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, tak menyangka akan ditinggal lebih cepat oleh Sudarman, 58, suaminya. Sang suami meninggal dunia saat ia akan memeriksakan kesehatannya pada Rabu (24/10) lalu.

Ceritanya, obat Sudarman yang menderita penyakit jantung habis. Saat kontrol ke RSUD dr Mohamad Saleh, ia ditolak dengan alasan bahwa masa rujukannya habis. Itu, setelah diberlakukan mekanisme rujukan online berjenjang. Sudarman harus mengurusi rujukan ke faskes tingkat satu.

Dalam perjalanan menuju faskes tingkat satu, sampai di Jl Raya Pesisir, pasien merasa tidak kuat. Ia yang membonceng Hanifah, lantas menghentikan motornya. Sudirman pingsan. Dengan bantuan warga, Sudarman dilarikan ke RSUD Tongas. Sayang, nyawanya tak tertolong.

“Rujukan online berjenjang ini diatur di dalam Peraturan Direktur Pelayanan BPJS nomor 4/2018. Sejatinya peraturan ini sudah gagal dan merugikan peserta BPJS. Kasus meninggalnya Sudarman menjadi contoh buruk pelayanan BPJS yang mengedepankan efisiensi, bukan penyembuhan pasien,” terangnya.

Dengan demikian, pria yang akrab disapa Sholeh itu menolak dengan tegas jika sistem rujukan online itu diberlakukan secara definitif. “Saya sejak awal mau menggugat peraturan ini, tapi sayangnya oleh BPJS dirahasiakan. Dengan alasan masih uji coba, peraturan kok dirahasiakan,” katanya.

Sementara itu, Komisi III DPRD Kota Probolinggo meminta BPJS Kesehatan dan RSUD dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo tidak kaku dalam penerapan alur rujukan berjenjang. Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat karena ketika sakit harus dirujuk di tempat yang jauh.

“RSUD dr Mohamad Saleh seharusnya jangan kaku terapkan peraturan. Namun, hendaknya ini dilakukan pada pasien-pasien dengan penyakit yang tidak kronis. Seperti misalnya patah tulang bisa lah dirujuk ke RSUD tipe D seperti RSUD Tongas maupun RSU,” kata Agus Riyanto, ketua Komisi III.

Ia mendengar banyak warga yang mengeluhkan kebijakan ini. “Salah satunya ada warga Ketapang memiliki benjolan di leher. Tapi tidak bisa dirujuk ke RSUD dr Mohamad Saleh karena rujukannya. Rata-rata warga masih bingung dengan peraturan rujukan berjenjang ini,” ujarnya.

Politisi PDIP ini memastikan akan segera memanggil pihak-pihak terkait seperti dari RSUD dr Mohamad Saleh dan BPJS Kesehatan untuk mengonfirmasi penerapan peraturan ini. Karena itu, Agus –sapaan akrabnya – meminta BPJS Kesehatan pusat mengevaluasi peraturan rujukan berjenjang,” ujarnya.

Persoalan rujukan berjenjang ini juga disoroti oleh Fraksi PKB yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Pembahasan Raperda tentang APBD 2019.

Syaifudin, anggota FPKB mengungkapkan, adanya kebijakan pemerintah terkait zona dalam tahapan pelayanan BPJS Kesehatan. Akhir-akhir ini menimbulkan problem baru bagi masyarakat Kota Probolinggo.

“Mengingat RSUD dr Mohamad Saleh tipe B, dengan sendirinya masyarakat Kota Probolinggo yang membutuhkan rujukan pertama wajib ke rumah sakit tipe D seperti RSUD Tongas dan RS Wonolangan. Hal ini menyulitkan bagi pasien dan keluarga meskipun rujukan bisa dilakukan secara online,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Kota Probolinggo dr Bambang Agus Suwignyo mengungkapkan, langkah yang dilakukan RSUD dr Mohamad Saleh saat ini mempelajari materi gugatan.

“Kemudian mengumpulkan data-data mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pelayanan. Melakukan verifikasi data rujukan online rumah sakit tipe D/Rype C terkait kuota pasien yang dilayani secara berjenjang sesuai peraturan BPJS,” ujarnya. Apabila kuota di rumah sakit tipe D terpenuhi, maka berikutnya bisa dilayani di rumah sakit tipe C.

Disampaikan Loembini, penerapan layanan rujukan berjenjang yang tengah diujicobakan BPJS Kesehatan memang memberi dampak terhadap RSUD Bangil. Jumlah pasien di RSUD Bangil cenderung mengalami penurunan.

Penurunan yang terjadi di rumah sakit tipe C itu, sekitar 5 persen hingga 10 persen. Rata-rata dalam sebulan, rumah sakit setempat menerima 7.500 pasien. Padahal, sebelumnya bisa sampai 8.000 pasien lebih per bulannya.

Jumlah itu, bisa saja makin berkurang, seandainya RSUD Bangil naik kelas menjadi tipe B. Bahkan, pihaknya memperkirakan, penurunannya bisa sampai 30 persen.

“Untungnya, masih tipe C. Jadi, penurunannya tidak sampai signifikan. Berbeda kalau tipe B. Penerapan layanan rujukan berjenjang, bisa memicu penurunan hingga 30 persen. Karena pasien yang biasanya ke rumah sakit Bangil, harus ke tipe rumah sakit tipe D dulu, untuk mendapat rujukan,” tandasnya.

Penerapan sistem penerapan rujukan berjenjang ini, jelas merugikan. Kerugian yang dimaksudnya, bukan untuk rumah sakit. Melainkan, lebih pada pasien. Karena pasien harus “diotong-otong” ke rumah sakit tipe D terlebih dahulu.

Sebelum kemudian, bisa dibawa ke rumah sakit yang levelnya lebih tinggi di atasnya. “Niat pengen sembuh, malah tambah parah,” ulas mantan Kepala Dinkes Kabupaten Pasuruan tersebut. Ia menegaskan, kalau pihaknya tengah berusaha agar kebijakan tersebut ditinjau ulang.

Kebijakan BPJS Kesehatan yang menerapkan layanan berjenjang dinilai bakal mengorbankan pasien. Pasalnya, kebijakan tersebut akan menyulitkan dan membuat masyarakat akan kebingungan.

Karena itulah, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Shobih Asrori memandang perlunya kajian ulang atas kebijakan tersebut. “Supaya apa? Masyarakat tidak menjadi korban,” kata Gus Shobih –sapaannya-. Ia menambahkan, sejauh ini memang belum memperoleh aduan atas persoalan tersebut. Meski begitu, bukan berarti pihaknya akan diam menyikapi persoalan itu.

Menurut Gus Shobih, pihaknya akan membicarakan persoalan ini dalam rapat forum BPJS. Selanjutnya, hasil rapat tersebut akan disampaikan dan dirapatkan di komisi. Hal ini dimaksudkan untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

“Layanan kesehatan kan salah satu hak dasar masyarakat. Kalau dijelimetkan, kasian masyarakat. Makanya, kami akan rembukkan dulu dengan forum BPJS untuk kemudian dibawa ke komisi. Baru kemudian kami tentukan, langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan,” bebernya.

 

BPJS Kesehatan Lakukan Evaluasi

Masih banyaknya keluhan terkait penerapan digitalisasi rujukan atau rujukan online dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), membuat BPJS Kesehatan mulai melakukan evaluasi dan perbaikan sejak awal November ini. Dalam satu bulan ini BPJS Kesehatan akan bekerja sama dengan dinas terkait dan berbagai asosiasi kesehatan untuk mematangkan sistem rujukan online.

Debbie Nianta, kepala BPJS Kesehatan Pasuruan mengatakan bahwa penerapan digitalisasi rujukan atau rujukan online sudah diberlakukan uji coba sejak 15 Agustus sampai 31 Oktober kemaarin. “Dan, dari uji coba tersebut, dalam sebulan ini memasuki fase transisi dan evaluasi, namun tetap sistem rujukan online masih terus kita terapkan dengan perbaikan-perbaikan,” jelasnya.

Sementara itu, menyikapi persoalan tersebut, Bagian Komunikasi Publik pada BPJS Kesehatan Pasuruan Agung Kurniawan membenarkan jika memang masa uji coba sudah berakhir. Namun, ia tidak tahu pasti apakah akan diberlakukan secara definitif atau tidak.

Kehadiran dan pemberlakuan sistem rujukan online ini dianggap penting untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Yang selama ini tidak ada atau tersedia pada rumah sakit yang sistem pelayanannya yang masih konvensional.

Kendati demikian, menurutnya, dari hasil uji coba tidak menutup ada sejumlah hal yang harus dibenahi. Misalnya, terjadi penumpukan antrean pasien pada beberapa rumah sakit C dan D. Hal itu akibat masih ada rumah sakit yang tidak sesuai dalam meng-input jadwal pratik dan kapasitas

Uji coba sistem rujukan pasien online sudah dimulai sejak 15 Agustus hingga 31 Oktober 2018. Selama tiga bulan itu terus memperhatikan sekaligus mengamati apa kemajuan dan kekeruangan yang perlu diperbaiki ke depannya. Tindak lanjutnya akan dilakukan evaluasi nasional uji coba sistem rujukan online. Melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti Kemenkes, Adinkes, PERSI, PB ID, dan lainnya.

“Selanjutnya, selama masa transisi dan evaluasi proses rujukan masih tetap diberlakukan secara online,” jelasnya. (rpd/put/one/rf)