Selama 2019, Pemkab Pasuruan Berhentikan Tujuh PNS, Mayoritas karena Bolos Kerja

PURWOREJO, Radar Bromo – Jumlah PNS yang diberhentikan di lingkungan Pemkab Pasuruan, bertambah lagi. Tercatat sepanjang tahun 2019, ada tujuh PNS yang diberhentikan. Mereka ini adalah para PNS yang terbukti bertindak indisipliner.

Jumlah ini lebih banyak dari tahun 2018. Pada 2018, Pemkab Pasuruan memberhentikan lima PNS.

Henis Widiyanto, kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Pasuruan membenarkan ada tujuh PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat. “Pada tahun 2019, ada tujuh PNS yang diberhentikan. Memang jumlahnya meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya lima PNS. Naiknya PNS yang dinilai indisipliner ini, tergantung dari individunya,” terangnya.

Dari data BKPPD, tren PNS yang diberhentikan memang terus naik di lingkungan Pemkab Pasuruan. Di tahun 2017 hanya tiga PNS diberhentikan. Lalu, tahun 2018 ada lima PNS. Dan tahun 2019 ada tujuh PNS yang diberhentikan.

Untuk tahun 2019, mayoritas PNS diberhentikan lantaran sering tidak masuk kerja tanpa alasan alias bolos. Sehingga, mencapai akumulasi 46 hari kerja.

OPD yang membawahi dan atasan langsung, menurut Henis, sejatinya sudah mengingatkan PNS yang sering bolos kerja. Namun, walau sudah berkali-kali diingatkan, tidak ada perubahan. Jika sudah demikian, maka PNS tersebut diberikan peringatan tertulis hingga tiga kali.

“Kalau tetap tidak ada perubahan, maka dipanggil oleh BKPPD. Dan jika tetap sering bolos, maka akan disanksi oleh tim disiplin,” terangnya.

Salah satu sanksinya, jika secara akumulatif PNS sudah bolos lebih dari 46 hari, maka yang bersangkutan dipecat. Sanksi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS.

Untuk tujuh PNS yang diberhentikan ini, lama bolos yang dilakukan beragam. Ada yang bolos hingga 125 hari, 152 hari, 170 hari, sampai 182 hari. BKPPD bahkan sampai pernah mencari yang bersangkutan di kantor dan rumah untuk menanyakan alasan tidak masuk.

“Ada berbagai alasan yang membuat mereka ini tidak masuk. Mayoritas karena masalah pribadi, salah satunya adalah utang. Karena utang, takut dicari orang, akhirnya tidak masuk kerja. Bahkan, di rumahnya juga tidak ada,” terangnya.

Golongan dari PNS yang diberhentikan juga bervariasi. Mulai golongan 2A, 2B, 2D, 3C, dan 3D. Namun, BKPPD enggan merinci mereka ini berdinas di OPD mana. Yang jelas, menurut Henis, pihaknya sudah melaporkan PNS yang diberhentikan ini pada Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (eka/hn/fun)