Ratusan Pak Inggi Ngamuk di DPRD, Ketua Komisi I Dinilai Provokasi Kades–BPD

BANGIL, Radar Bromo – Ketegangan mewarnai kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (9/3). Ratusan kepala desa (kades) se-Kabupaten Pasuruan datang dan ngamuk. Mereka mencari Kasiman, ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan yang dinilai memprovokasi kades dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Para kades itu datang rombongan ke kantor DPRD, sekitar pukul 12.00. Begitu datang, mereka langsung mencari Kasiman di ruang paripurna DPRD. Di sinilah, ketegangan kemudian muncul.

“Kami cari Pak Kasiman. Mana Pak Kasiman,” teriak salah satu kades di kantor wakil rakyat tersebut.

Murka ratusan kades itu bermula dari pernyataan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman. Saat kegiatan pemberian pengarahan kepada ratusan BPD se-Kabupaten Pasuruan, 5 Maret 2020, Kasiman dinilai memberikan pernyataan kontroversial. Bahkan, pernyataan Kasiman dinilai bisa mengundang ketidakharmonisan antara kades dengan BPD.

MENCOBA MENENANGKAN: Hermadi (baju putih), anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan yang kali pertama menemui mereka mencoba untuk menenangkan pak inggi. Namun, tidak berhasil. (Foto: Zubaidillah/Jawa Pos Radar Bromo)

 

Kasiman menyebut, ADD dan DD itu sebuah tumpeng. Yang kemudian dikelola dan dibagi-bagikan seenaknya oleh kepala desa. “Apa maksudnya tumpeng itu. Berarti Komisi I, ketuanya tidak mengerti bahasa?” tegas H. Zamzami, kepala Desa Kepuh, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Ratusan kades itu lantas merangsek masuk ke ruang paripurna. Namun, dihalangi oleh pihak pengamanan dewan dan kepolisian. Akibatnya, dorong-dorongan dengan petugas tak terhindarkan. Bahkan, sejumlah kades sempat menggebrak-gebrak meja yang ada di lantai atas gedung DPRD.

Hermadi, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan yang kali pertama menemui mereka mencoba untuk menenangkan. Namun, tidak berhasil.

Mereka mendorong-dorong dan menggedor pintu masuk ke ruangan paripurna. Sampai-sampai, salah satu pintu ruang paripurna itu jebol.

Saat itu anggota DPRD, Fauzi yang baru tiba di gedung DPRD, hendak masuk ke ruang paripurna. Dia akan mengikuti kegiatan paripurna internal di ruang paripurna. “Saya anggota dewan. Saya mau masuk,” ungkap Fauzi, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan.

Rupanya, ucapan Fauzi memicu miskomunikasi. Sejumlah kades yang sudah emosi, makin meradang. Ketegangan pun semakin menjadi-jadi. Untungnya, ketegangan itu tak sampai berujung aksi saling baku hantam.

Ketegangan sedikit mereda, ketika mereka dipertemukan dengan Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan di ruang paripurna. Termasuk di dalamnya, ada Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman.

H. Zamzami, kepala Desa Kepuh, Kecamatan Kejayan mengatakan, kegiatan yang digelar Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan memang bagus. Hanya saja, dialog yang disampaikan Kasiman, selaku ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan dinilai memprovokasi kepala desa dengan BPD.

Padahal, hubungan kemitraan dengan BPD selama ini sudah terjalin dengan baik. Namun, dengan kegiatan pembinaan tersebut, bisa memicu kerenggangan hubungan yang sudah dibangun lama.

“Apalagi, dalam pernyataannya, kepala desa seolah-olah memperoleh tumpeng yang merupakan Rahmatullah berupa DD dan ADD. Hal itu benar-benar mencederai kami. Apa salah kepala desa, kok dianggap dapat tumpeng,” tuturnya.

Bukan hanya pernyataan tersebut, yang mengundang kontroversi. Dalam pembinaan itu pula, perangkat desa digambarkan seolah-olah takut pada kepala desa. Bahkan, seolah-olah disebut hamba sahaya.

“Apa maksudnya hamba sahaya itu. Kalau memang tidak mengerti bahasa, sebaiknya Pak Kasiman mundur dari ketua Komisi I,” desaknya.

Ia benar-benar mengaku kecewa dengan pernyataan Kasiman tersebut. Karena dengan pernyataan itu, seolah-olah memberi paradigma bahwa kepala desa itu adalah orang-orang korup. “Kami menangis, Pak, mendengar pernyataan Bapak. Seolah-olah kami ini adalah koruptor semua,” tandasnya.

Ketua AKD Kabupaten Pasuruan Agus Supriyono menyampaikan, apa yang disampaikan Kasiman, harus dipertangungjawabkan. Bahkan, pihaknya mengaku sudah melaporkan Kasiman ke pihak kepolisian.

“Kami laporkan ke Polres terkait dugaan pencemaran nama baik. Karena yang bersangkutan tidak menyebut oknum kades, melainkan kades. Artinya, semua kades itu dipukul rata,” bebernya.

Ia menegaskan, selama ini kepala desa sudah menghormati BPD. Tidak ada perilaku yang dilakukan kepala desa kepada BPD ataupun perangkat, layaknya babu. Pihaknya juga menegaskan, kalau selama ini sudah bersinergi dengan BPD secara baik.

“Namun, semua itu dirusak oleh jenengan (Kasiman, Red),” pekiknya dalam forum di ruang paripurna.

Ucapan membagi-bagikan DD layaknya tumpeng jelas mencederai kepala desa. “Apakah kami ini dianggap maling. Apakah kami ini dianggap rampok,” ucapnya.

Bahkan, ia juga menganggap pemerintahan desa bisa hancur gara-gara Kasiman. “Sampean memberikan sambutan dengan memprovokasi BPD. Ajur pemerintahan desa gara-gara sampean, Pak,” kecewanya.

Pihaknya menegaskan, kedatangan para kades ke DPRD, bukan untuk klarifikasi. “Kami tidak perlu klarifikasi. Kami tutup saja pertemuan ini sampai di sini. Karena sampai malam pun tidak akan selesai-selesai. Yang jelas, pernyataan jenengan harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” pungkasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan Kasiman meminta maaf bila dianggap pernyataannya ada yang salah. Namun, ia menegaskan, apa yang dilakukannya sudah sesuai ketentuan.

Kasiman menjelaskan, konotasi anggaran selama ini disepadankan dengan tumpeng. Bukan hanya di tingkat desa, tetapi juga di lingkungan DPRD.

“Mungkin mereka tersinggung karena dianggap nyolong atau korupsi. Tapi, kami nggak pernah ngomong mereka korupsi kok. Boleh dicek di TV 9. Gak ada itu,” tuturnya.

Ia menambahkan, kenyataan di lapangan, BPD kerap dianggap minoritas. Karena itulah, jika dianggap ada yang salah, maka pihaknya meminta maaf.

“Kalau memang ada pernyataan yang dianggap salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya,” pungkasnya. (one/hn/fun)