alexametrics
30 C
Probolinggo
Saturday, 13 August 2022

Hukuman Setiyono Diringankan Mahmakah Agung, Lalu Apa Langkah Selanjutnya?

PASURUAN, Radar Bromo – Upaya hukum kasasi yang ditempuh Wali Kota Pasuruan (nonaktif) Setiyono, dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Setiyono dipotong. Hukuman Setiyono jadi lebih ringan 2 tahun 4 bulan, jika dibandingkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam amar putusan nomor 3781 K/Pid.Sus/2019 tanggal 4 Desember 2019, MA membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada 11 Juli 2019. MA juga menyatakan Setiyono terbukti melanggar pasal 11 juncto pasal 18 UU Tipikor.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000 dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” tulis amar putusan MA tersebut.

Selain pidana pokok, MA juga memangkas pidana uang pengganti. Sebelumnya, Setiyono diminta membayar Rp 2,2 miliar. Namun, di tingkat kasasi ia hanya diminta membayar Rp 727.000.000.

Dalam kasusnya, Setiyono dinilai terbukti menerima suap terkait proyek Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.Yakni, proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM). Setiyono dinilai menerima suap melalui Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dan seorang tenaga honorer bernama Wahyu Tri Hardianto. Dua orang tersebut telah menjalani masa pidana.

Atas putusan kasasi tersebut, Robinson selaku Penasihat Hukum Setiyono mengaku belum menerima salinan putusan kasasi itu. Bahkan, sekadar pemberitahuannya saja juga belum ia terima.

“Kami cek di website MA memang di situ statusnya kabul. Tapi, belum ada pemberitahuan resminya,” kata Robinson saat dikonfirmasi kemarin (8/1).

Karena itu, pihaknya juga belum bisa menyatakan sikap terhadap putusan kasasi. Menurut Robinson, pihaknya akan menyampaikannya jika sudah menerima salinan putusan nanti. “Nanti setelah kami terima salinannya baru bisa kasih tanggapan,” jelasnya.

Di sisi lain, Robinson juga mengulas kembali soal jeratan hukum yang tepat untuk kliennya. Yakni, pasal 11 UU Tipikor. Bukan pasal 12 UU Tipikor sebagaimana dakwaan primer yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK.

Bahkan, hal itu juga sempat disampaikan Rudy Alfonso yang juga tim penasihat hukum Setiyono di Pengadilan Tipikor Surabaya saat sidang di tingkat pertama. “Kalau memang seperti itu putusannya, kami sejak awal meyakini Pak Setiyono tidak bersalah. Makanya, kami banding dan kasasi,” ujar Robinson.

Sebelumnya, Setiyono divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Pada tingkat banding, hukumannya tak berubah. Majelis Hakim yang diketuai Robert Simorangkir itu justru memperberat hukuman subsider untuk Setiyono.

Hukuman subsider yang dimaksud yaitu pidana kurungan selama 6 bulan, bila Setiyono tidak membayar denda Rp 500 juta. Dalam putusan sidang perkara pokok sebelumnya, ketentuan subsider itu hanya 4 bulan penjara.

Setiyono juga tetap membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.260.493.360. Jika tak dibayar dalam waktu sebulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita.

Namun, jika harta benda Setiyono tak mencukupi sesuai dengan jumlah uang pengganti, maka hukumannya bakal ditambah dengan pidana penjara selama dua tahun. Pada sidang perkara pokok, hukuman subsider itu hanya setahun pidana penjara. (tom/fun)

PASURUAN, Radar Bromo – Upaya hukum kasasi yang ditempuh Wali Kota Pasuruan (nonaktif) Setiyono, dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Setiyono dipotong. Hukuman Setiyono jadi lebih ringan 2 tahun 4 bulan, jika dibandingkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam amar putusan nomor 3781 K/Pid.Sus/2019 tanggal 4 Desember 2019, MA membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada 11 Juli 2019. MA juga menyatakan Setiyono terbukti melanggar pasal 11 juncto pasal 18 UU Tipikor.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000 dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” tulis amar putusan MA tersebut.

Selain pidana pokok, MA juga memangkas pidana uang pengganti. Sebelumnya, Setiyono diminta membayar Rp 2,2 miliar. Namun, di tingkat kasasi ia hanya diminta membayar Rp 727.000.000.

Dalam kasusnya, Setiyono dinilai terbukti menerima suap terkait proyek Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.Yakni, proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM). Setiyono dinilai menerima suap melalui Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dan seorang tenaga honorer bernama Wahyu Tri Hardianto. Dua orang tersebut telah menjalani masa pidana.

Atas putusan kasasi tersebut, Robinson selaku Penasihat Hukum Setiyono mengaku belum menerima salinan putusan kasasi itu. Bahkan, sekadar pemberitahuannya saja juga belum ia terima.

“Kami cek di website MA memang di situ statusnya kabul. Tapi, belum ada pemberitahuan resminya,” kata Robinson saat dikonfirmasi kemarin (8/1).

Karena itu, pihaknya juga belum bisa menyatakan sikap terhadap putusan kasasi. Menurut Robinson, pihaknya akan menyampaikannya jika sudah menerima salinan putusan nanti. “Nanti setelah kami terima salinannya baru bisa kasih tanggapan,” jelasnya.

Di sisi lain, Robinson juga mengulas kembali soal jeratan hukum yang tepat untuk kliennya. Yakni, pasal 11 UU Tipikor. Bukan pasal 12 UU Tipikor sebagaimana dakwaan primer yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK.

Bahkan, hal itu juga sempat disampaikan Rudy Alfonso yang juga tim penasihat hukum Setiyono di Pengadilan Tipikor Surabaya saat sidang di tingkat pertama. “Kalau memang seperti itu putusannya, kami sejak awal meyakini Pak Setiyono tidak bersalah. Makanya, kami banding dan kasasi,” ujar Robinson.

Sebelumnya, Setiyono divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Pada tingkat banding, hukumannya tak berubah. Majelis Hakim yang diketuai Robert Simorangkir itu justru memperberat hukuman subsider untuk Setiyono.

Hukuman subsider yang dimaksud yaitu pidana kurungan selama 6 bulan, bila Setiyono tidak membayar denda Rp 500 juta. Dalam putusan sidang perkara pokok sebelumnya, ketentuan subsider itu hanya 4 bulan penjara.

Setiyono juga tetap membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.260.493.360. Jika tak dibayar dalam waktu sebulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita.

Namun, jika harta benda Setiyono tak mencukupi sesuai dengan jumlah uang pengganti, maka hukumannya bakal ditambah dengan pidana penjara selama dua tahun. Pada sidang perkara pokok, hukuman subsider itu hanya setahun pidana penjara. (tom/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/