alexametrics
25.2 C
Probolinggo
Sunday, 26 June 2022

Demo Tolak Omnibus Law di DPRD Kab Probolinggo Ricuh

PAJARAKAN, Radar Bromo–Gelombang aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law juga terjadi di Kabupaten Probolinggo. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa turun ke jalan. Demo berakhir ricuh. Sejumlah demonstran dan satu polisi alami luka-luka.

Aksi menolak UU tersebut digelar Kamis (8/10), sekitar pukul 10.00 di depan gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Massa memulai aksinya dengan long march dari lapangan Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan menuju gedung DPRD.

Long march juga membawa sound system dan spanduk bertuliskan penolakan pada UU Omnibus Law dan kekecewaan terhadap DPR. Praktis, long march ini membat macet lalu lintas pantura dari arah barat.

Sekitar 10 menit kemudian, rombongan mahasiswa dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) merapatkan barisan di gerbang masuk kantor DPRD. Mereka bersiap demo sembari menyanyikan lagu ‘Darah Juang’ yang kerap dilantunkan saat aksi mahasiswa.

Yasinta Rizky Permatasari, Ketua Cabang OKP dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengatakan, UU Omnibus Law oleh DPR RI itu cacat hukum. Sebab, mengabaikan penolakan yang dilakukan masyarakat. Selain itu, seharusnya di tengah pandemi ini pemerintah dan DPR RI fokus menangani pandemi.

“Ini cacat hukum. Dalam kondisi pandemi, seharusnya terlebih dulu menyelesaikan masalah pandemi. Bukan diam-diam mengesahkan UU Cilaka (UU Cipta Kerja sebelumnya bernama UU Cipta Lapangan Kerja dan diplesetkan jadi UU Cilaka),” katanya.

Karena itu, pihaknya bersama oragnisasi lain dari PMII, HMI, dan IMM datang untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Ada empat tuntutan yang disampaikan. Yaitu, menolak UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI dan pemerintah dan dinilai cacat prosedural.

Kedua, DPR dan Pemerintah dinilai gagal dan tidak berkomitmen dalam menjalankan cita-cita dan tujuan negara yang terkandung dalam Konstitusi UUD 1945 dan Pancasilan. Ketiga, mendesak DPR dan Pemerintah untuk mendahulukan keselamatan rakyat dengan memfokuskan  terhadap penanganan pandemi Covid-19.

“Yang terakhir, mendorong dan menyatakan dukungan secara penuh bagi akademisi dan koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan judicial review kepada MK,” tuturnya.

Hal senada diutarakan Ketua HMI Cabang Probolinggo Abu Hanifah. Menurutnya, pihaknya tidak menerima janji manis dari anggota dewan. Pihaknya, meminta dewan untuk menandatangani pakta integritas sebagai dukungan bahwa dewan juga menolak UU Omnibus Law.

“Kami menginginkan tidak sebatas omongan. Kami sudah kenyang memakan kata indah. Karena itu kami meminta pakta integritas untuk menjadi bukti dewan bersepakat dan menolak UU Omnibus Law. Terlepas dari kepentingan fraksi apapun,” tuturnya.

Ratusan mahasiswa itu akhirnya ditemui Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo. Dia keluar menemui mahasiswa di pintu gerbang DRPD didampingi ketiga wakil ketua.

Mereka menemui langsung mahasiswa yang berdemo. Sayang, mahasiswa telanjur menuduh DPR sebagai dewan penghianat rakyat. Sehingga, saat Andi berbicara, para mahasisa malah menyambut dengan umpatan.

Mahasiswa pun meminta untuk bertemu di dalam gedung dewan. Keinginan itupun dipenuhi. Sebanyak 25 sebagai perwakilan mahasiswa diterima di gedung DPRD.

Para demonstran saat mendapatkan tembakan gas air mata. (Zainal Arifin/ Radar Bromo)

Namun, saat terjadi audiensi itulah kerusuhan pecah. Dari luar gedung terdengar beberapa kali tembakan gas air mata yang ditembakkan pihak kepolisian. Karena itu, pertemuan pun dipercepat.

Di luar ruangan, mahasiswa yang telah tersulut emosinya melampiaskan dengan menghujani petugas dengan batu. Hujan batu pun terjadi di halaman gedung DPRD. Tidak hanya petugas, pos jaga yang ada di depan gedung wakil rakyat itu menjadi sasaran lemparan batu. Dinding kaca pos jaga DPRD pun pecah berantakan.

“Awalnya mahasiswa ingin masuk, karena diskusinya terlalu lama. Kemudian mendorong pagar bagian barat, tapi tidak berhasil. Lalu mereka mematahkan pagar bagian tengah dan berusaha melemparkan ke dalam, ” kata seorang warga yang ada di lokasi dan enggan disebutkan namanya.

Petugas menembakkan gas air mata untuk memukul mundur demonstran. (Zainal Arifin/ Radar Bromo)

Kerusuhan bahkan berlanjut cukup lama. Petugas pun berusaha menghalau mahasiswa dengan memuntahkan dua selongsong gas air mata. Mendapati itu, mahasiswa kembali melempari petugas dengan batu. Kericuhan selesai saat para ketua OKP keluar dan menenangkan massa.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo usai unjuk rasa mengatakan, pihaknya sebenarnya telah membahas undang-undang tersebut bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Probolinggo. Hasil dari pembahasan itu telah dikirim ke pusat. “Sudah kami kirim. Ini sudah dibahas bersama dengan SPSI kemarin,” tuturnya.

Menanggapi aksi ricuh mahasiswa, pihaknya pun sangat menyayangkan. Seharusnya, ricuh tidak perlu terjadi. Sebab, selama ini tidak ada kericuhan yang terjadi. “Kami menyayangkan kericuhan ini. Harusnya diomongkan dengan baik-baik, “ungkapnya.

Petugas menembakkan gas air mata untuk memukul mundur demonstran. (Zainal Arifin/ Radar Bromo)

Terjadi Saat Audiensi

Kericuhan terjadi saat 25 mahasiswa perwakilan beberapa OKP audiensi di gedung DPRD. Akibat kericuhan itu, beberapa demonstran diamankan oleh pihak kepolisian, meskipun dilepaskan setelah demo usai.

Ketua OKP PMII Probolinggo Solehudin mengatakan, kericuhan terjadi saat pihaknya melakukan audiensi di gedung dewan. “Saat perwakilan kami menyampaikan aspirasi di gedung dewan, massa di luar gedung bentrok. Ada dua mahasiswa terluka. Di PMII satu luka dan di HMI hanya lebam,” katanya.

Ketua OKP IMM Probolinggo Fendik menambahkan, satu dari dua mahasiswa yang terluka adalah anggotanya. “Dari anggota kami ada satu yang terluka,” tuturnya.

Belum diketahui apa penyebab luka-luka dan lebam yang terjadi pada tiga mahasiswa itu. Baik Solehudin, maupun Fendik mengaku belum tahu. Sebab, saat ricuh terjadi mereka sedang audiensi.

Selain mahasiswa menurutnya, juga ada sejumlah pelajar SMK yang ikut aksi demonstrasi tersebut. Namun, mereka tidak berkoordinasi dengan korlap aksi gabungan mahasiswa. “Tadi saat ricuh ada tiga pelajar SMK yang diamankan Polisi. Saya pastikan itu dari seragam yang mereka pakai,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan mengatakan, awalnya aksi itu berjalan damai. Bahkan, permintaan dari massa telah dituruti. Namun, di tengah perjalanan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hingga aksi tersebut menjadi rusuh.

“Ada pihak yang memprovokasi. Sehingga, terjadilah aksi pelemparan batu dan pengrusakan fasilitas yang ada di kantor dewan tersebut, ” katanya saat dikonfirmasi.

Karena itu, pihaknya kemudian berupaya membubarkan massa dengan menembakan water canon dan gas air mata. “Untuk mengantisipasi dan membubarkan demonstran, kami melakukan mekanisme menembakan water canon dan gas air mata. Untuk personil kami kerahkan 150 personil, ” jelasnya.

Petugas sempat mengamankan salah satu oknum demonstran. Namun, Kapolres Probolinggo memastikan tak ada demonstran yang diamankan. (Zainal Arifin/ Radar Bromo)

Ferdy membantah ada demonstran yang diamankan. Sejauh ini, tidak ada pengamanan terhadap massa dalam kericuhan itu. Menurutnya, yang terpenting mahasiswa membubarkan diri dan tidak ada yang terluka.

“Sejauh ini belum ada yang kami amankan. Prinsipnya yang penting massa membubarkan diri baik-baik. Juga tidak ada korban jiwa dan luka-luka. Untuk pengrusakan, kami akan berkordinasi dengan pemilik gedung bagaimana langkah hukumnya,” ungkapnya. (sid/hn)

 

PAJARAKAN, Radar Bromo–Gelombang aksi demonstrasi menolak pengesahan Undang Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law juga terjadi di Kabupaten Probolinggo. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa turun ke jalan. Demo berakhir ricuh. Sejumlah demonstran dan satu polisi alami luka-luka.

Aksi menolak UU tersebut digelar Kamis (8/10), sekitar pukul 10.00 di depan gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Massa memulai aksinya dengan long march dari lapangan Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan menuju gedung DPRD.

Long march juga membawa sound system dan spanduk bertuliskan penolakan pada UU Omnibus Law dan kekecewaan terhadap DPR. Praktis, long march ini membat macet lalu lintas pantura dari arah barat.

Sekitar 10 menit kemudian, rombongan mahasiswa dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) merapatkan barisan di gerbang masuk kantor DPRD. Mereka bersiap demo sembari menyanyikan lagu ‘Darah Juang’ yang kerap dilantunkan saat aksi mahasiswa.

Yasinta Rizky Permatasari, Ketua Cabang OKP dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengatakan, UU Omnibus Law oleh DPR RI itu cacat hukum. Sebab, mengabaikan penolakan yang dilakukan masyarakat. Selain itu, seharusnya di tengah pandemi ini pemerintah dan DPR RI fokus menangani pandemi.

“Ini cacat hukum. Dalam kondisi pandemi, seharusnya terlebih dulu menyelesaikan masalah pandemi. Bukan diam-diam mengesahkan UU Cilaka (UU Cipta Kerja sebelumnya bernama UU Cipta Lapangan Kerja dan diplesetkan jadi UU Cilaka),” katanya.

Karena itu, pihaknya bersama oragnisasi lain dari PMII, HMI, dan IMM datang untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Ada empat tuntutan yang disampaikan. Yaitu, menolak UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI dan pemerintah dan dinilai cacat prosedural.

Kedua, DPR dan Pemerintah dinilai gagal dan tidak berkomitmen dalam menjalankan cita-cita dan tujuan negara yang terkandung dalam Konstitusi UUD 1945 dan Pancasilan. Ketiga, mendesak DPR dan Pemerintah untuk mendahulukan keselamatan rakyat dengan memfokuskan  terhadap penanganan pandemi Covid-19.

“Yang terakhir, mendorong dan menyatakan dukungan secara penuh bagi akademisi dan koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan judicial review kepada MK,” tuturnya.

Hal senada diutarakan Ketua HMI Cabang Probolinggo Abu Hanifah. Menurutnya, pihaknya tidak menerima janji manis dari anggota dewan. Pihaknya, meminta dewan untuk menandatangani pakta integritas sebagai dukungan bahwa dewan juga menolak UU Omnibus Law.

“Kami menginginkan tidak sebatas omongan. Kami sudah kenyang memakan kata indah. Karena itu kami meminta pakta integritas untuk menjadi bukti dewan bersepakat dan menolak UU Omnibus Law. Terlepas dari kepentingan fraksi apapun,” tuturnya.

Ratusan mahasiswa itu akhirnya ditemui Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo. Dia keluar menemui mahasiswa di pintu gerbang DRPD didampingi ketiga wakil ketua.

Mereka menemui langsung mahasiswa yang berdemo. Sayang, mahasiswa telanjur menuduh DPR sebagai dewan penghianat rakyat. Sehingga, saat Andi berbicara, para mahasisa malah menyambut dengan umpatan.

Mahasiswa pun meminta untuk bertemu di dalam gedung dewan. Keinginan itupun dipenuhi. Sebanyak 25 sebagai perwakilan mahasiswa diterima di gedung DPRD.

Para demonstran saat mendapatkan tembakan gas air mata. (Zainal Arifin/ Radar Bromo)

Namun, saat terjadi audiensi itulah kerusuhan pecah. Dari luar gedung terdengar beberapa kali tembakan gas air mata yang ditembakkan pihak kepolisian. Karena itu, pertemuan pun dipercepat.

Di luar ruangan, mahasiswa yang telah tersulut emosinya melampiaskan dengan menghujani petugas dengan batu. Hujan batu pun terjadi di halaman gedung DPRD. Tidak hanya petugas, pos jaga yang ada di depan gedung wakil rakyat itu menjadi sasaran lemparan batu. Dinding kaca pos jaga DPRD pun pecah berantakan.

“Awalnya mahasiswa ingin masuk, karena diskusinya terlalu lama. Kemudian mendorong pagar bagian barat, tapi tidak berhasil. Lalu mereka mematahkan pagar bagian tengah dan berusaha melemparkan ke dalam, ” kata seorang warga yang ada di lokasi dan enggan disebutkan namanya.

Petugas menembakkan gas air mata untuk memukul mundur demonstran. (Zainal Arifin/ Radar Bromo)

Kerusuhan bahkan berlanjut cukup lama. Petugas pun berusaha menghalau mahasiswa dengan memuntahkan dua selongsong gas air mata. Mendapati itu, mahasiswa kembali melempari petugas dengan batu. Kericuhan selesai saat para ketua OKP keluar dan menenangkan massa.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo usai unjuk rasa mengatakan, pihaknya sebenarnya telah membahas undang-undang tersebut bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Probolinggo. Hasil dari pembahasan itu telah dikirim ke pusat. “Sudah kami kirim. Ini sudah dibahas bersama dengan SPSI kemarin,” tuturnya.

Menanggapi aksi ricuh mahasiswa, pihaknya pun sangat menyayangkan. Seharusnya, ricuh tidak perlu terjadi. Sebab, selama ini tidak ada kericuhan yang terjadi. “Kami menyayangkan kericuhan ini. Harusnya diomongkan dengan baik-baik, “ungkapnya.

Petugas menembakkan gas air mata untuk memukul mundur demonstran. (Zainal Arifin/ Radar Bromo)

Terjadi Saat Audiensi

Kericuhan terjadi saat 25 mahasiswa perwakilan beberapa OKP audiensi di gedung DPRD. Akibat kericuhan itu, beberapa demonstran diamankan oleh pihak kepolisian, meskipun dilepaskan setelah demo usai.

Ketua OKP PMII Probolinggo Solehudin mengatakan, kericuhan terjadi saat pihaknya melakukan audiensi di gedung dewan. “Saat perwakilan kami menyampaikan aspirasi di gedung dewan, massa di luar gedung bentrok. Ada dua mahasiswa terluka. Di PMII satu luka dan di HMI hanya lebam,” katanya.

Ketua OKP IMM Probolinggo Fendik menambahkan, satu dari dua mahasiswa yang terluka adalah anggotanya. “Dari anggota kami ada satu yang terluka,” tuturnya.

Belum diketahui apa penyebab luka-luka dan lebam yang terjadi pada tiga mahasiswa itu. Baik Solehudin, maupun Fendik mengaku belum tahu. Sebab, saat ricuh terjadi mereka sedang audiensi.

Selain mahasiswa menurutnya, juga ada sejumlah pelajar SMK yang ikut aksi demonstrasi tersebut. Namun, mereka tidak berkoordinasi dengan korlap aksi gabungan mahasiswa. “Tadi saat ricuh ada tiga pelajar SMK yang diamankan Polisi. Saya pastikan itu dari seragam yang mereka pakai,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan mengatakan, awalnya aksi itu berjalan damai. Bahkan, permintaan dari massa telah dituruti. Namun, di tengah perjalanan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hingga aksi tersebut menjadi rusuh.

“Ada pihak yang memprovokasi. Sehingga, terjadilah aksi pelemparan batu dan pengrusakan fasilitas yang ada di kantor dewan tersebut, ” katanya saat dikonfirmasi.

Karena itu, pihaknya kemudian berupaya membubarkan massa dengan menembakan water canon dan gas air mata. “Untuk mengantisipasi dan membubarkan demonstran, kami melakukan mekanisme menembakan water canon dan gas air mata. Untuk personil kami kerahkan 150 personil, ” jelasnya.

Petugas sempat mengamankan salah satu oknum demonstran. Namun, Kapolres Probolinggo memastikan tak ada demonstran yang diamankan. (Zainal Arifin/ Radar Bromo)

Ferdy membantah ada demonstran yang diamankan. Sejauh ini, tidak ada pengamanan terhadap massa dalam kericuhan itu. Menurutnya, yang terpenting mahasiswa membubarkan diri dan tidak ada yang terluka.

“Sejauh ini belum ada yang kami amankan. Prinsipnya yang penting massa membubarkan diri baik-baik. Juga tidak ada korban jiwa dan luka-luka. Untuk pengrusakan, kami akan berkordinasi dengan pemilik gedung bagaimana langkah hukumnya,” ungkapnya. (sid/hn)

 

MOST READ

BERITA TERBARU

/