Terkait Penyewaan Aset Pemkot Probolinggo, Periksa 17 Orang

KANIGARAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo memeriksa 17 orang. Hal itu terkait proses sewa-menyewa lahan pertanian milik pemkot Probolinggo. Pemeriksaan dilakukan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan hak.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Probolinggo Mochamad Soufis Subri saat sosialisasi tarif sewa tanah aset, Selasa (7/5). “Sudah ada 17 orang yang diperiksa kejaksaan karena menyalahgunakan haknya sebagai penyewa,” terangnya.

“Sudah dijelaskan bahwa pemkot diaudit BPK untuk mengetahui prosedur yang dilakukan sudah tepat atau belum. Sehingga, ketika ada yang tidak tepat dalam masalah sewa-menyewa tanah aset, jelas akan diperiksa,” tambahnya.

Subri –sapaan akrabnya– mengingatkan kepada penyewa untuk patuh dan berkomitmen dalam perjanjian sewa tanah dengan pemkot. Tidak hanya terkait dengan pembayaran sewa, namun dalam pengelolaan tanah.

“Seperti tidak melakukan pengalihan status tanah, menunggak sewa, menyewa lahan, tapi tidak dimanfaatkan untuk pertanian, melakukan pengalihan fungsi lahan pertanian tanpa sepengetahuan Bidang Aset,” ujarnya.

Subri mencontohkan, misalnya dari lahan pertanian dialihfungsikan menjadi kolam budi daya ikan. Hal itu boleh dilakukan, namun penyewa wajib melaporkan hal ini ke Bidang Aset.

Sementara itu, Elan Zaelani, kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Probolinggo menjelaskan, bahwa sewa menyewa tanah dengan pemerintah serta sewa menyewa tanah dengan warga biasa, itu berbeda peraturannya.

“Sewa menyewa tanah dengan pemerintah, artinya kita menyewa tanah aset yang merupakan harta kekayaan negara. Menyewa tanah negara bisa jadi terjadi wanprestasi, misalnya tidak membayar uang sewa,” ujarnya.

Elan –sapaan akrabnya– menambahkan, jika penyewa ada niat untuk tidak membayar sewa maupun melakukan pengalihan aset saat menyewa tanah pemerintah, sama artinya dengan usaha untuk menghilangkan aset negara. Tindakan seperti ini bisa menjadi tindakan perbuatan melawan hukum berupa tindakan korupsi.

“Maka dari itu, penyewa tanah hendaknya berkomitmen dengan kesepakatan sewa menyewa tanah dengan pemerintah,” ujarnya.

Terkait proses perkembangan pemeriksaan pada 17 penyewa, Elan mengaku belum tahu prosesnya sudah sejauh mana. Alasannya, ia masih baru bertugas di kota mangga. “Tapi bisa jadi diperiksa itu untuk diberi pemahaman terkait kewajiban membayar sewa tanah,” katanya. (put/rf)