UMK Kabupaten Pasuruan Tinggi, Puluhan Perusahaan Mulai Ajukan Penangguhan

PANDAAN – Semenjak angka upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) ditetapkan, banyak perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang mengajukan penangguhan. Bahkan versi dari Apindo Kabupaten Pasuruan, jumlahnya mencapai puluhan perusahaan.

Puluhan perusahaan itu kini sedang menempuh pengajuan penangguhan ke Disnaker Pemprov Jatim. Hal ini mengacu pada dasar hukum yang ada. Yakni Keputusan Gubernur Jatim no 118/665/KPTS/013/2018 dan Kepmenaker no 231/MEN/2013 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

“Perusahaan yang mengajukan UMK tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlahnya tetap sekitar puluhan, dan sudah diajukan pada Desember lalu. Kini tinggal proses verifikasi saja dan diagendakan dalam pekan ini,” terang Ratno, sekretaris eksekutif Apindo Kabupaten Pasuruan.

Ia menyebutkan, untuk perusahaan yang mengajukan penangguhan karena keberatan dengan nilai UMK yang ditetapkan dan berlaku. Pertimbangan lainnya kemampuan keuangan perusahaan dan tingginya biaya produksi sekaligus operasional.

Bahkan beberapa diantaranya sejumlah perusahaan di kabupaten ini, ekspansi atau pindah ke daerah lain. Seperti ke Jombang, Madiun, Malang, dan sejumlah daerah lainnya.

Apindo pun tak heran, jika tiap tahunnya jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK di Kabupaten Pasuruan tetap banyak. “Rata-rata yang mengajukan perusahaan padat karya. Seperti industri mamin, tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, mainan anak dan furniture,” ungkapnya.

Terpisah, Agus Hernawan selaku sekretaris Disnaker Kabupaten Pasuruan menyebutkan, proses penangguhan UMK di tahun ini dilakukan puluhan perusahaan adalah hal yang wajar. Selain diatur dalam sejumlah ketentuan perundangan, juga merupakan hak masing-masing perusahaan.

“Jumlah pastinya informasi yang kami dapatkan perusahaan ajukan penangguhan UMK tahun ini sebanyak 24 perusahaan. Semuanya dalam bentuk padat karya,” tuturnya.

Untuk proses pendaftaran pengajuannya, ia sebutkan sudah tuntas dan selesai. Dilapangan saat ini tinggal menunggu proses verifikasi lapangan ke masing–masing perusahaan yang mengajukan penangguhan. Setelah itu dievaluasi, dan nantinya diputuskan Gubernur Jatim melalui SK.

“Proses semuanya ditangani dan menjadi kewenangan Disnaker Pemprov Jatim. Kami didaerah tetap dilibatkan, yakni ikut mendampingi saat proses verifikasi lapangan berlangsung,” katanya. (zal/fun)