Soroti Masih Maraknya Penahanan Ijazah di Kab Pasuruan

BANGIL, Radar Bromo – Larangan Dispendik Kabupaten Pasuruan untuk tidak melakukan penarikan biaya hingga penahanan ijazah ataupun surat keterangan lulus (SKL), sepertinya belum sepenuhnya dipatuhi. Buktinya, masih marak laporan praktik penahanan ijazah.

Hal itu seperti yang ditemukan oleh sejumlah aktivitas di Kabupaten Pasuruan. Menurut Koordinator LSM Gerakan Pemuda Pemudi Pengamat Hukum (GP3H) Anjar Supriyanto, praktik penahanan ijazah atau SKL seperti yang ditemukannya di wilayah Prigen. Sebuah lembaga pendidikan SMP swasta, melakukan penahanan lantaran pihak siswa belum melakukan pelunasan terhadap biaya sekolah.

Kondisi itu, disayangkan. Pasalnya, SKL merupakan dokumen penting bagi siswa untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. “Kami banyak menemukan praktik penahanan ijazah atau SKL ini oleh pihak sekolah. Rata-rata dikarenakan faktor ekonomi. Ini, jelas memprihatinkan,” bebernya.

Ia berharap ada tindakan tegas dari dinas terkait, supaya praktek serupa tidak lagi berulang. “Temuan itu, bukan hanya di wilayah Prigen. Banyak hal serupa dilakukan sekolah-sekolah tingkat SMP ataupun SMA sederajat di Kabupaten Pasuruan. Kami berharap ada sikap dari dinas terkait agar penahanan SKL ini tidak lagi terjadi,” tuturnya.

Selain penahanan ijazah, mereka juga meminta agar paguyuban di sekolah-sekolah dibubarkan. Karena hal itu, bisa menjadi ajang untuk melegalkan pemungutan yang dilakukan lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Pasuruan.

Hasan, dari LSM Penjara menambahkan, fungsi dari paguyuban hanya berpihak pada sekolah. Buktinya, mereka lebih mendukung praktik pungutan yang dilakukan pihak sekolah.

Ia mencontohkan biaya pembayaran ujian yang diterapkan di salah satu lembaga pendidikan di Lekok. Biayanya tidak sedikit. Mencapai Rp 1,5 juta. Dana itu, diklaim untuk biaya ujian sekaligus wisuda. “Lalu peran dari paguyuban apa?” tuturnya.

Plt Sekretaris Dispendi Kabupaten Pasuruan Heri Mulyono mengungkapkan, imbauan untuk tidak melakukan penahanan ijazah, sebenarnya sudah berulang kali dilakukan. “Kami tidak henti-hentinya melakukan imbauan. Tapi, ternyata masih saja ada laporan (penahanan ijazah),” bebernya.

Ia menambahkan, untuk ujian, sebenarnya tidak ada biaya. Namun, pihak sekolah dimungkinkan punya program. Seperti untuk kegiatan wisuda atau hal yang sifatnya situasional.

Terkait pembubaran paguyuban, pihaknya tidak bisa melakukannya. Karena paguyuban sekolah bukan merupakan struktur di bawah dinas. “Itu kan dibentuk di lingkungan sekolah,” sambungnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Ruslan menyayangkan masih adanya penahanan ijazah. Pihaknya pun menekankan dinas terkait untuk menyikapinya. “Terkait usulan pembubaran paguyuban, kami akan undang pihak paguyuban terlebih dahulu. Untuk mengetahui kinerja mereka sebenarnya seperti apa,” terangnya. (one/mie)