Ternyata Harga Pembuatan Masker Dinaikkan, Alasannya Penyesuaian Harga

BANGIL, Radar Bromo – Kabar miring soal dugaan “bancakan” pengadaan masker di Kabupaten Pasuruan, tak membuat Pemkab ciut nyali. Malah, Pemkab berinisiatif menaikkan harga pengadaan masker.

Dalih untuk penyesuaian atas sulitnya bahan baku dan kenaikan harga bahan baku, menjadi pembenaran. Kebijakan PSBB di daerah pembelian bahan baku seperti Surabaya dan Semarang, juga menjadi alasan.

Semula, pembuatan tiap satu buah masker sebesar Rp 3.500. Kini, dinaikkan menjadi Rp 4.500.

Kenaikan harga itu dibenarkan Khasani, kepala Dinkop dan UKM Kabupaten Pasuruan. Ia menyampaikan, adendum atau perubahan dilakukan lantaran kesulitan UKM dalam pembuatan masker dengan harga yang digunakan sebelumnya. Yaitu, Rp 3.500 per buah.

Menurutnya, berbagai hal menjadi penyebabnya. Selain harga bahan baku yang cenderung naik, juga sulitnya bahan baku untuk didapat. Kebijakan PSBB di sejumlah daerah juga memengaruhi kesulitan pelaku UMKM mendapatkan bahan baku.

“Setelah mempertimbangkan banyak hal dan sesuai masukan dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi wilayah dan APH, kemudian ada adendum. Ini untuk penyesuaian harga,” jelas dia.

Sejauh ini, proses pengadaan masker itu tetap berjalan. Ada sekitar 300 ribu lebih masker yang sudah diselesaikan UMKM.

Senada disampaikan Maria Ulfa, Kabid Perdagangan di Disperindag Kabupaten Pasuruan. Menurutnya, penyesuaian harga dilakukan untuk menampung keluhan para pelaku UMKM. Mereka kesulitan mendapatkan bahan baku lantaran penerapan PSBB di beberapa kota.

“Belum kami putuskan. Rencana dan usulan memang ada,” sampainya.

Dilanjutkan Ulfa, pengadaan masker masih berlangsung. Saat ini sebanyak 20 persen dari kuota untuk Disperindag sudah disetorkan ke Gugus Tugas.

Dari rencana pengadaan 2,5 juta masker, Disperindag mendapatkan jatah 1,5 juta masker. Sisanya sebanyak 1 juta masker, pengadaannya dilakukan oleh Dinkop dan UKM.

Sebanyak 1,5 juta masker kuota Disperindag, dipasrahkan ke Himpunan Asosiasi IKM – UKM (HIAS) dalam pengadaannya. Jumlahnya mencapai 1 juta masker.

Pemkab sendiri sudah menyerahkan uang panjer pada HIAS untuk pengadaan 1 juta masker tersebut. Besarnya sekitar Rp 350 juta.

“Uang panjer ini untuk pengadaan bahan baku. Karena dalam HIAS, ada banyak pelaku UMKM yang tidak mampu membeli bahan,” bebernya.

Sementara sisa kuota sebanyak 500 ribu di Disperindag, disiapkan untuk UMKM yang tak tertampung dalam HIAS. Namun, kuota sebanyak 500 ribu di Disperindag inilah yang kemudian memicu pergunjingan. Kuota itu disebut-sebut menjadi ajang bancakan LSM, wartawan, hingga anggota DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menjadi makelar masker. (one/hn/fun)