Masih Ditahan, Wali Kota Pasuruan Nonaktif Setiyono Aktif di FB

PASURUAN, Radar Bromo – Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono saat ini masih mendekam di Lapas Klas 1 Surabaya di Porong. Meski begitu, politisi yang terkena operasi tangkap tangan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, beberapa hari terakhir cukup aktif di dunia maya.

Hal itu sebagaimana terlihat di beranda akun facebook Setiyono, yang tampak membagikan tautan sebuah permainan. Tautan itu dibagikannya pada Kamis (5/3) pukul 17.21 dan pukul 17.24.

Unggahan Setiyono itu pun mendapatkan respons dari teman di medsos-nya. Unggahan pertama misalnya, mendapatkan 94 tanggapan, 35 komentar, dan 1 orang yang membagikan. Sementara untuk unggahan kedua terdapat 37 tanggapan dan 7 komentar.

Beberapa akun berkomentar untuk menanyakan kabar Setiyono saat ini. Setiyono pun tampak menjawab pertanyaan sejumlah teman di FB-nya itu. “Alhamdulillah sehat, mohon doanya semoga segera kembali dan bersama dng masyarakat Pasuruan,” balas Setiyono dalam salah satu komentar di unggahan pertama.

Di unggahan pertamanya itu tampak Setiyono menjawab hingga empat kali. Rata-rata menyampaikan kondisinya yang sehat dan berharap doa terbaik dari teman di FB. Sementara di unggahan kedua, Setiyono hanya membalas sekali komentar tertulis: Amiiin.

MASIH DITAHAN: Wali Kota Pasuruan Nonaktif Setiyono. (Dok. Radar Bromo)

 

Robinson, penasihat hukum Setiyono mengatakan, jika kliennya saat ini telah berstatus narapidana. Setiyono menjalani hukumannya atas kasasi yang telah diputus Mahkamah Agung RI.

Meski begitu, Robinson mengaku belum menerima salinan putusan secara resmi dari pengadilan. Pihaknya hanya menerima petikan putusan kasasi yang dijatuhkan pada Desember 2019 lalu. “Belum, baru petikan. Kalau pemberitahuan dari PN belum kami terima,” ungkap Robinson.

Dia juga menjelaskan jika petikan putusan itu kemudian menjadi dasar jaksa untuk mengeksekusi Setiyono. “Sudah (dieksekusi) sejak 30 Januari 2020 di Lapas Kelas I Surabaya di Porong,” beber Robinson.

Soal aktivitas Setiyono di FB yang kembali aktif, Robinson mengaku, akun itu tak dikelola Setiyono sendiri. Menurutnya, akun tersebut dikelola oleh admin. “Pak Setiyono nggak bisa pakai handphone di dalam, apalagi main FB,” katanya.

Menurut dia, akun tersebut sudah ada sejak Pilwali 2015 lalu. Sejak itu, ada admin yang memang bertugas mengelola akun facebook Setiyono.”Jadi, ada admin yang mengelola. Bukan Pak Setiyono,” tutur Robinson.

Terkait dengan aktifnya kembali akun Setiyono di FB, Robinson mengaku bakal menindaklanjutinya. “Saya akan minta diklarifikasi dan dihentikan saja,” sebutnya.

Jawa Pos Radar Bromo sempat mengkonfirmasi ke salah satu admin Setiyono. Sayang menurut lelaki yang aktif di dunia entertainment itu, ia kini sudah tak lagi jadi admin akun Setiyono. “Nggak (sudah tidak jadi admin lagi). Sudah lama. Bahkan, aku lupa password dan sandinya,” ujar lelaki itu.

Diketahui, upaya hukum kasasi yang ditempuh Setiyono dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada Setiyono dipotong. Hukuman Setiyono jadi lebih ringan 2 tahun 4 bulan, jika dibandingkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Pengadilan Tipikor Surabaya.

Dalam amar putusan nomor 3781 K/Pid.Sus/2019 tanggal 4 Desember 2019, MA membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada 11 Juli 2019. MA juga menyatakan Setiyono terbukti melanggar pasal 11 juncto pasal 18 UU Tipikor.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000 dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” tulis amar putusan MA tersebut.

Selain pidana pokok, MA juga memangkas pidana uang pengganti. Sebelumnya, Setiyono diminta membayar Rp 2,2 miliar. Namun, di tingkat kasasi ia hanya diminta membayar Rp 727.000.000.

Dalam kasusnya, Setiyono dinilai terbukti menerima suap terkait proyek Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.Yakni, proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

Setiyono dinilai menerima suap melalui Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dan seorang tenaga honorer bernama Wahyu Tri Hardianto. Dua orang tersebut telah menjalani masa pidana. (tom/mie)