Bawaslu RI Sebut Kerawanan Pilwali Pasuruan di Desember Meningkat, Keluarkan Rekomendasi Ini

PURWOREJO, Radar Bromo – Potensi kerawanan pada Pilwali 2020 Kota Pasuruan meningkat. Hal itu diketahui setelah Bawaslu RI memetakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) terbaru.

Pemetaan kerawanan dilakukan Bawaslu RI setelah memasuki masa Pandemi Covid-19. Pelaksanaan Pilwali 2020 Kota Pasuruan yang digelar di tengah pandemi itulah yang menyebabkan potensi kerawanan meningkat.

“Berdasarkan data IKP, Kota Pasuruan masuk dalam titik rawan sedang dalam konteks pandemi,” ungkap Titin Yulinarwati, Anggota Bawaslu Kota Pasuruan sekaligus Koordiv Pengawasan.

Sebelumnya, Bawaslu juga telah merilis IKP Pilwali 2020 pada Februari lalu. Ketika itu, potensi kerawanan di Kota Pasuruan masuk dalam kategori rendah.

Ada empat aspek yang diukur. Dan dari empat aspek itu, hanya aspek partisipasi politik yang tingkat kerawanannya masuk kategori tinggi.

Sedangkan kerawanan dari tiga aspek lain, terbilang rendah. Yaitu, aspek sosial politik; aspek penyelenggara pemilu bebas dan adil; aspek kontestasi yang meliputi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon.

Titin menjelaskan, dalam pemetaan IKP yang mutakhir, Bawaslu menambah aspek yang diukur berkaitan dengan pandemi. Ditambahkannya aspek tersebut dinilai perlu lantaran coblosan nanti harus digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Jadi aspek yang diukur dalam konteks pandemi adalah data terkait Covid-19 yang kian meningkat di Kota Pasuruan dan resistensi masyarakat Kota Pasuruan,” ungkapnya.

Dengan kategori sedang itu, Bawaslu pun merekomendasikan lima hal kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilwali 2020 Kota Pasuruan. Pertama, memastikan penyelenggara, peserta, pendukung, dan pemilih menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapan. Kemudian, mengoptimalkan koordinasi keterbukaan informasi seluruh pihak terkait penyelenggaraan pemilihan dan perkembangan kondisi pandemi.

Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan semua pihak untuk memastikan dukungan anggaran penyediaan alat pelindung diri (APD); menjaga kemandirian aparatur pemerintah dari penyalahgunaan wewenang dan anggaran penanggulangan Covid-19. Juga menerapkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kendala yang dialami oleh penyelenggara pemilu. (tom/hn/fun)