alexametrics
25.8 C
Probolinggo
Monday, 23 May 2022

Stiker Penerima Bantuan Sudah Dipasang, Wali Kota Instruksikan Verifikasi Sebulan Sekali

KEDOPOK, Radar Bromo – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo sudah mulai menerapkan pemasangan terhadap stiker warga miskin. Pemasangan stiker ini akan berlanjut dan diharapkan ada verifikasi tiap sebulan sekali.

Pemasangan stiker tersebut sejatinya bertujuan agar bantuan sosial, lebih tepat sasaran. Selain itu juga sebagai penanda, bahwa status penerima bantuan, bisa berubah sewaktu-waktu. Sehingga jika ekonominya membaik, maka tak lagi menerima bantuan. Ini juga terlihat dari kesadaran penerima bantuan, yang sudah beberapa diantaranya mengundurkan diri.

Tercatat sampai bulan Oktober 2019, ada 95 orang penerima PKH mengundurkan diri. Jumlah ini bertambah dibandingkan bulan September yang hanya 91 orang.

“Warga masyarakat yang sadar bahwa dirinya sudah masuk kategori mampu banyak yang memutuskan mundur dari PKH. Tercatat sampai Oktober ada 95 orang yang sudah mundur,” ujar Rudi Dewang Wahyudi, Koordinator PKH Kota Probolinggo, Senin (4/11).

SEBAGAI PENANDA: Tulisan di stiker penerima bantuan yang dibuat Pemkot Probolinggo. (Foto: Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Warga yang mundur ini rata-rata sudah memiliki usaha sendiri dan berkembang. Kemudian mereka juga masuk dalam Kegiatan pembinaan Warga penerima PKH. “Dimana dalam kegiatan pembinaan ini, warga yang sudah mampu diharapkan untuk secara sadar mundur dari PKH,” ujarnya.

Disinggung mengenai adanya temuan warga penerima PKH tapi kondisi rumahnya relatif baik, Rudi membenarkan situasi tersebut bisa saja terjadi. Seperti rumah yang sudah dipasang stiker, kondisi bangunannya permanen dan sudah terpasang keramik.

“Yang ini merupakan penerima PKH tahun 2015. Dimana saat itu basis datanya masih menggunakan data BPS. Baru setelah itu kan beralih menggunakan Basis Data Terpadu (BDT),” ujarnya.

Disinggung mengenai syarat penerima PKH mundur dari program, Rudi menjelaskan bahwa untuk mundur dari program, maka penerima program harus mengajukan surat pernyataan bahwa dirinya mengundurkan diri dari PKH. Kemudian disampaikan kepada pihak kelurahan setempat untuk disahkan dan diketahui oleh Lurah.

“Pihak kelurahan jika melakukan verivikasi faktual dan menemukan bahwa penerima PKH kondisi ekonominya sudah mampu, juga bisa dan berhak untuk memberikan rekomendasi bahwa keluarga tersebut sudah mampu. Sehingga program bisa dicabut,” ujarnya. Meski ini juga bisa jadi persoalan bagi penerima PKH yang tidak terima karena PKH-nya dicabut

Saat disinggung mengenai pemasangan stiker warga miskin, Rudi menilai, perlu dilakukan. Hal ini untuk menggugah masyarakat yang sebenarnya secara ekonomi sudah mampu, untuk tidak menerima bantuan sosial yang ditujukan untuk warga kurang mampu.

Sementara itu Zainullah, Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo menjelaskan, pemasangan stiker warga miskin ini bertujuan untuk menggugah warga yang sudah mampu, untuk mundur dari program bansos. “Yang terpasang label ini, kami tidak mengatakan lagi miskin atau tidak miskin. Yang penting menerima bantuan. Dengan kondisi seperti ini, diharapkan mereka sadar sendiri dengan kondisinya,” ujarnya.

Mantan Kadiskominfo ini menjelaskan bahwa Basis data Terpadu (BDT) yang berasal dari data 2015, selalu dilakukan verivikasi faktual. “Cuma keluar atau tidaknya data tersebut tergantung pada sistem aplikasi kemensos SIKS NG. Karena yang mengeksekusi adalah kementrian sosial,” tambahnya.

Zainullah menjelaskan bahwa mundurnya penerima bantuan sosial, bisa dilakukan atas dasar kesadaran sendiri. Atau dilakukan oleh pemerintah. Jika kesadaran sendiri, maka bisa mengeluarkan pernyataan sudah mampu.

“Bisa diangkat ke musyawarah kelurahan. Ada data kemudian di verifikasi faktual (verfal) dan masuk ke data aplikasi Kemensos SIKS NG, kami usulkan ke pemerintah pusat. Masalahnya tetap diperlukan surat pernyataan ini yang kadang-kadang, penerima PKH ini tidak mau membuat surat pernyataan sudah mampu,” ujarnya.

Dengan penempelan stiker ini diharapkan warga bisa tergugah dan menyadari apakah dirinya ini masuk dalam keluarga miskin. “Wali kota juga menyampaikan, penerima bantuan sosial harus dilakukan verivikasi faktual 1 bulan sekali,” tambahnya. (put/fun)

KEDOPOK, Radar Bromo – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo sudah mulai menerapkan pemasangan terhadap stiker warga miskin. Pemasangan stiker ini akan berlanjut dan diharapkan ada verifikasi tiap sebulan sekali.

Pemasangan stiker tersebut sejatinya bertujuan agar bantuan sosial, lebih tepat sasaran. Selain itu juga sebagai penanda, bahwa status penerima bantuan, bisa berubah sewaktu-waktu. Sehingga jika ekonominya membaik, maka tak lagi menerima bantuan. Ini juga terlihat dari kesadaran penerima bantuan, yang sudah beberapa diantaranya mengundurkan diri.

Tercatat sampai bulan Oktober 2019, ada 95 orang penerima PKH mengundurkan diri. Jumlah ini bertambah dibandingkan bulan September yang hanya 91 orang.

“Warga masyarakat yang sadar bahwa dirinya sudah masuk kategori mampu banyak yang memutuskan mundur dari PKH. Tercatat sampai Oktober ada 95 orang yang sudah mundur,” ujar Rudi Dewang Wahyudi, Koordinator PKH Kota Probolinggo, Senin (4/11).

SEBAGAI PENANDA: Tulisan di stiker penerima bantuan yang dibuat Pemkot Probolinggo. (Foto: Zainal Arifin/Jawa Pos Radar Bromo)

Warga yang mundur ini rata-rata sudah memiliki usaha sendiri dan berkembang. Kemudian mereka juga masuk dalam Kegiatan pembinaan Warga penerima PKH. “Dimana dalam kegiatan pembinaan ini, warga yang sudah mampu diharapkan untuk secara sadar mundur dari PKH,” ujarnya.

Disinggung mengenai adanya temuan warga penerima PKH tapi kondisi rumahnya relatif baik, Rudi membenarkan situasi tersebut bisa saja terjadi. Seperti rumah yang sudah dipasang stiker, kondisi bangunannya permanen dan sudah terpasang keramik.

“Yang ini merupakan penerima PKH tahun 2015. Dimana saat itu basis datanya masih menggunakan data BPS. Baru setelah itu kan beralih menggunakan Basis Data Terpadu (BDT),” ujarnya.

Disinggung mengenai syarat penerima PKH mundur dari program, Rudi menjelaskan bahwa untuk mundur dari program, maka penerima program harus mengajukan surat pernyataan bahwa dirinya mengundurkan diri dari PKH. Kemudian disampaikan kepada pihak kelurahan setempat untuk disahkan dan diketahui oleh Lurah.

“Pihak kelurahan jika melakukan verivikasi faktual dan menemukan bahwa penerima PKH kondisi ekonominya sudah mampu, juga bisa dan berhak untuk memberikan rekomendasi bahwa keluarga tersebut sudah mampu. Sehingga program bisa dicabut,” ujarnya. Meski ini juga bisa jadi persoalan bagi penerima PKH yang tidak terima karena PKH-nya dicabut

Saat disinggung mengenai pemasangan stiker warga miskin, Rudi menilai, perlu dilakukan. Hal ini untuk menggugah masyarakat yang sebenarnya secara ekonomi sudah mampu, untuk tidak menerima bantuan sosial yang ditujukan untuk warga kurang mampu.

Sementara itu Zainullah, Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo menjelaskan, pemasangan stiker warga miskin ini bertujuan untuk menggugah warga yang sudah mampu, untuk mundur dari program bansos. “Yang terpasang label ini, kami tidak mengatakan lagi miskin atau tidak miskin. Yang penting menerima bantuan. Dengan kondisi seperti ini, diharapkan mereka sadar sendiri dengan kondisinya,” ujarnya.

Mantan Kadiskominfo ini menjelaskan bahwa Basis data Terpadu (BDT) yang berasal dari data 2015, selalu dilakukan verivikasi faktual. “Cuma keluar atau tidaknya data tersebut tergantung pada sistem aplikasi kemensos SIKS NG. Karena yang mengeksekusi adalah kementrian sosial,” tambahnya.

Zainullah menjelaskan bahwa mundurnya penerima bantuan sosial, bisa dilakukan atas dasar kesadaran sendiri. Atau dilakukan oleh pemerintah. Jika kesadaran sendiri, maka bisa mengeluarkan pernyataan sudah mampu.

“Bisa diangkat ke musyawarah kelurahan. Ada data kemudian di verifikasi faktual (verfal) dan masuk ke data aplikasi Kemensos SIKS NG, kami usulkan ke pemerintah pusat. Masalahnya tetap diperlukan surat pernyataan ini yang kadang-kadang, penerima PKH ini tidak mau membuat surat pernyataan sudah mampu,” ujarnya.

Dengan penempelan stiker ini diharapkan warga bisa tergugah dan menyadari apakah dirinya ini masuk dalam keluarga miskin. “Wali kota juga menyampaikan, penerima bantuan sosial harus dilakukan verivikasi faktual 1 bulan sekali,” tambahnya. (put/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/