alexametrics
31.7 C
Probolinggo
Saturday, 13 August 2022

Proses Hukum Inkracht, Proyek Alun-alun Probolinggo Kembali Dilelang

MAYANGAN, Radar Bromo – Permasalahan hukum proyek revitalisasi Alun-alun Kota Probolinggo, dipastikan sudah inkracht. Bahkan, kini Pemkot Probolinggo telah membuka lelang untuk melanjutkan rehabilitasi alun-alun.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kota Probolinggo telah menyerahkan dokumen lelang alun-alun ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Lelang ini dilakukan untuk menyelesaikan proyek revitalisasi alun-alun yang sempat tertunda.

“Kami sudah melimpahkan berkas ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk dilelangkan. Lelang ini dilakukan untuk melakukan penyelesaian revitalisasi alun-alun,” ujar Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo Andre Nirwana, beberapa waktu lalu.

Dalam proyek kali ini, kata Andre, ada beberapa bagian yang harus digarap. Terutama bagian yang tahun kemarin tidak dirampungkan oleh pemenang tender. “Yang dikerjakan adalah bagian dalam saja dari kekurangan pekerjaan terakhir,” ujarnya.

Namun, saat disinggung besaran anggarannya, Andre enggan menjelaskan. Tetapi, dipastikan anggarannya diambilkan dari APBD Kota Probolinggo.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kota Probolinggo, beberapa waktu lalu, kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo Agus Hartadi mengatakan, penyelesaian revitalisasi Alun-alun Kota Probolinggo disiapkan anggaran Rp 1 miliar. “Jika telah selesai dilakukan perbaikan, alun-alun bisa dibuka kembali untuk aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo sempat terbengkalai karena masalah hukum. PT Faradis Mulia Makmur sebagai kontraktor yang menggarap alun-alun tak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Proyek yang mestinya rampung pada 25 Desember 2019, sampai batas waktu, pengerjaannya hanya selesai 91 persen.

Kondisi yang tidak selesai ini membuat alun-alun tidak terawat. Rumput tinggi menghiasi lapangan dan kerap mengundang pandangan negatif dari masyarakat. Karena tak mampu menyelesaikan pekerjaannya, Pemkot memutus kontrak PT Faradis Mulia Makmur.

Namun, PT Faradis Mulia Makmur tak terima. Mereka menggugat Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Hasilnya, PTUN menolak gugatan PT Faradis Mulia Makmur. Penggugat sempat menyatakan akan banding, namun sampai batas waktu pengajuan banding, PT Faradis Mulia Makmur tidak mengajukan memori bandingnya. Karenanya, kasusnya dinyatakan inkracht. (put/rud)

MAYANGAN, Radar Bromo – Permasalahan hukum proyek revitalisasi Alun-alun Kota Probolinggo, dipastikan sudah inkracht. Bahkan, kini Pemkot Probolinggo telah membuka lelang untuk melanjutkan rehabilitasi alun-alun.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kota Probolinggo telah menyerahkan dokumen lelang alun-alun ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Probolinggo. Lelang ini dilakukan untuk menyelesaikan proyek revitalisasi alun-alun yang sempat tertunda.

“Kami sudah melimpahkan berkas ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk dilelangkan. Lelang ini dilakukan untuk melakukan penyelesaian revitalisasi alun-alun,” ujar Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo Andre Nirwana, beberapa waktu lalu.

Dalam proyek kali ini, kata Andre, ada beberapa bagian yang harus digarap. Terutama bagian yang tahun kemarin tidak dirampungkan oleh pemenang tender. “Yang dikerjakan adalah bagian dalam saja dari kekurangan pekerjaan terakhir,” ujarnya.

Namun, saat disinggung besaran anggarannya, Andre enggan menjelaskan. Tetapi, dipastikan anggarannya diambilkan dari APBD Kota Probolinggo.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kota Probolinggo, beberapa waktu lalu, kepala Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo Agus Hartadi mengatakan, penyelesaian revitalisasi Alun-alun Kota Probolinggo disiapkan anggaran Rp 1 miliar. “Jika telah selesai dilakukan perbaikan, alun-alun bisa dibuka kembali untuk aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo sempat terbengkalai karena masalah hukum. PT Faradis Mulia Makmur sebagai kontraktor yang menggarap alun-alun tak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Proyek yang mestinya rampung pada 25 Desember 2019, sampai batas waktu, pengerjaannya hanya selesai 91 persen.

Kondisi yang tidak selesai ini membuat alun-alun tidak terawat. Rumput tinggi menghiasi lapangan dan kerap mengundang pandangan negatif dari masyarakat. Karena tak mampu menyelesaikan pekerjaannya, Pemkot memutus kontrak PT Faradis Mulia Makmur.

Namun, PT Faradis Mulia Makmur tak terima. Mereka menggugat Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Hasilnya, PTUN menolak gugatan PT Faradis Mulia Makmur. Penggugat sempat menyatakan akan banding, namun sampai batas waktu pengajuan banding, PT Faradis Mulia Makmur tidak mengajukan memori bandingnya. Karenanya, kasusnya dinyatakan inkracht. (put/rud)

MOST READ

BERITA TERBARU

/