alexametrics
24.4 C
Probolinggo
Tuesday, 16 August 2022

6 Bulan Ada 41 Kasus Ketenagakerjaan di Kab Pasuruan, Didominasi PHK

BANGIL, Radar Bromo – Sebagai daerah industri, Kabupaten Pasuruan belum bisa lepas dari polemik ketenagakerjaan. Selama semester pertama tahun ini, tercatat ada 41 kasus ketenagakerjaan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat. Mayoritas, didominasi kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Dari jumlah 41 kasus tersebut, 32 kasus sudah selesai ditangani. Sementara 9 kasus masih proses di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” terang Kepala Disnaker Kabupaten Pasuruan Tri Agus Budiharto.

Dijelaskannya, kasus ketenagakerjaan yang ditangani memang beragam. Namun, terbagi 3 kategori. Mulai dari permasalahan hak, PHK, dan permasalan kepentingan.

Tri mengatakan, paling tinggi adalah terkait masalah PHK. Tercatat mencapai 35 kasus yang masuk. “Untuk kasus PHK ini memang bermacam-macam. Seperti haknya yang tidak bisa diterima pekerja, sehingga perlu mediasi di Disnaker,” terangnya.

Selanjutnya, disusul dengan kasus permasalahan hak. Tercatat, hingga 4 kasus. Untuk masalah hak ini biasanya gaji tidak sesuai ataupun THR yang besarannya juga tidak sesuai.

Terakhir, masalah kepentingan sebanyak 2 kasus. Untuk masalah kepentingan ini biasanya karyawan yang ingin diangkat menjadi pengawai kontrak dan sebagainya.

Samsul Arifin, kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek) Disnaker Kabupaten Pasuruan mengatakan, dari Disnaker sifatnya memang sebagai mediator dengan mendatangkan karyawan dan pemberi kerja atau perusahaan.

“Dari Disnaker sifatnya hanya memfasilitasi. Namun, jika tetap tidak ada kesepakatan dan Disnaker sudah memberikan anjuran dari mediator. Maka, terserah dari tenaga kerja atau perusahaan jika masih tidak sepakat bisa melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Surabaya,” ujarnya. (eka/mie)

BANGIL, Radar Bromo – Sebagai daerah industri, Kabupaten Pasuruan belum bisa lepas dari polemik ketenagakerjaan. Selama semester pertama tahun ini, tercatat ada 41 kasus ketenagakerjaan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat. Mayoritas, didominasi kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Dari jumlah 41 kasus tersebut, 32 kasus sudah selesai ditangani. Sementara 9 kasus masih proses di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” terang Kepala Disnaker Kabupaten Pasuruan Tri Agus Budiharto.

Dijelaskannya, kasus ketenagakerjaan yang ditangani memang beragam. Namun, terbagi 3 kategori. Mulai dari permasalahan hak, PHK, dan permasalan kepentingan.

Tri mengatakan, paling tinggi adalah terkait masalah PHK. Tercatat mencapai 35 kasus yang masuk. “Untuk kasus PHK ini memang bermacam-macam. Seperti haknya yang tidak bisa diterima pekerja, sehingga perlu mediasi di Disnaker,” terangnya.

Selanjutnya, disusul dengan kasus permasalahan hak. Tercatat, hingga 4 kasus. Untuk masalah hak ini biasanya gaji tidak sesuai ataupun THR yang besarannya juga tidak sesuai.

Terakhir, masalah kepentingan sebanyak 2 kasus. Untuk masalah kepentingan ini biasanya karyawan yang ingin diangkat menjadi pengawai kontrak dan sebagainya.

Samsul Arifin, kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek) Disnaker Kabupaten Pasuruan mengatakan, dari Disnaker sifatnya memang sebagai mediator dengan mendatangkan karyawan dan pemberi kerja atau perusahaan.

“Dari Disnaker sifatnya hanya memfasilitasi. Namun, jika tetap tidak ada kesepakatan dan Disnaker sudah memberikan anjuran dari mediator. Maka, terserah dari tenaga kerja atau perusahaan jika masih tidak sepakat bisa melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Surabaya,” ujarnya. (eka/mie)

MOST READ

BERITA TERBARU

/