alexametrics
26.9 C
Probolinggo
Monday, 23 May 2022

Klaim BPJS Nunggak Rp 21 Miliar, Empat Bulan Belum Cair di Dua RSUD

KRAKSAAN, Radar Bromo – Klaim BPJS Kesehatan di dua rumah sakit di Kabupaten Probolinggo menunggak Rp 21 Miliar. Jumlah ini merupakan tunggakan klaim BPJS selama empat bulan. Yaitu, Juli, Agustus, September dan Oktober.

Dua rumah sakit itu, yaitu RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas. Di RSUD Waluyo Jati, tunggakan klaim BPJS diperkirakan mencapai Rp 16 miliar. Dengan perkiraan, tiap bulannya pengajuan klaim BPJS sekitar Rp 4 miliar.

Sedangkan di RSUD Tongas, tunggakan klaim BPJS lebih kecil. Yaitu, sekitar Rp 5 Miliar selama 4 bulan.

Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan dr. Mansyoer saat dikonfirmasi membenarkan adanya tunggakan klaim BPJS Kesehatan. Menurutnya, klaim BPJS Kesehatan yang diajukan RSUD selama empat bulan, belum juga cair.

”Empat bulan klaim BPJS Kesehatan dari kami belum terealisasi,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo Sabtu (2/11).

Meski demikian menurutnya, pelayanan RSUD tetap berjalan normal. Bahkan, pelayanan yang diberikan tidak mengurangi standar.

Hanya saja, RSUD berusaha mengendalikan biaya operasional sejumlah item. Misalnya, pemakaian listrik, air dan obat-obatan.

Untuk pemakaian obat misalnya, pasien sebisa mungkin diarahkan menggunakan tiga macam obat saja. ”Intinya tidak ada pemborosan. Misalnya biasanya meresepkan lima obat, tapi sebenarnya bisa hanya mengomsumsi tiga obat saja, maka pakai tiga obat. Tidak perlu lebih,” katanya.

Hal serupa diberlakukan pada pelayanan sejenis. Misalnya, pemeriksaan laboratorium, jika pasien hanya memerlukan pemeriksaan laboratorium tiga tahap, maka tidak perlu pemeriksaan sampai lima tahap.

”Intinya, tidak ada pemborosan. Lalu, sesuai indikasi dan kebutuhan pasien,” tuturnya.

Untuk urusan pengadaan, diberlakukan juga langkah pengendalian. Pengadaan obat-obatan misalnya, RSUD minta tenggang pembayaran pada distributor.

Mansyoer menjelaskan, RSUD mengumpulkan sekitar 30 rekanan distributor obat-obatan. Pada mereka, RSUD minta tenggang pembayaran.

Jika sebelumnya, pembelian obat-obatan dibayar dalam waktu sebulan, saat ini diubah. RSUD minta pembayaran dilakukan dua bulan berikutnya. ”Kondisi ini nasional, termasuk di sini,” ujarnya.

Sampai saat ini, pihaknya menurut Mansyoer, tidak tahu kapan klaim BPJS Kesehatan dicairkan. Sebab, pihak BPJS sendiri tidak menjanjikan pencairan klaim.

”Untungnya, karyawan di rumah sakit kami itu semangatnya tetap tinggi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Probolinggo Muhammad Chairul Sholeh saat dikonfirmasi membenarkan perihal tunggakan klaim BPJS di rumah sakit. Kondisi itu terjadi di semua daerah, termasuk di Kabupaten Probolinggo. pihaknya pun sudah membicarakan masalah ini dengan Sekda Kabupaten Probolinggo.

”Memang empat bulan dengan Oktober, klaim belum terbayarkan. Tapi mungkin bulan depan bisa dicairkan klaimnya. Melihat kucuran dana dari pemerintah pusat,” ungkapnya. (mas/hn/fun)

KRAKSAAN, Radar Bromo – Klaim BPJS Kesehatan di dua rumah sakit di Kabupaten Probolinggo menunggak Rp 21 Miliar. Jumlah ini merupakan tunggakan klaim BPJS selama empat bulan. Yaitu, Juli, Agustus, September dan Oktober.

Dua rumah sakit itu, yaitu RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas. Di RSUD Waluyo Jati, tunggakan klaim BPJS diperkirakan mencapai Rp 16 miliar. Dengan perkiraan, tiap bulannya pengajuan klaim BPJS sekitar Rp 4 miliar.

Sedangkan di RSUD Tongas, tunggakan klaim BPJS lebih kecil. Yaitu, sekitar Rp 5 Miliar selama 4 bulan.

Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan dr. Mansyoer saat dikonfirmasi membenarkan adanya tunggakan klaim BPJS Kesehatan. Menurutnya, klaim BPJS Kesehatan yang diajukan RSUD selama empat bulan, belum juga cair.

”Empat bulan klaim BPJS Kesehatan dari kami belum terealisasi,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo Sabtu (2/11).

Meski demikian menurutnya, pelayanan RSUD tetap berjalan normal. Bahkan, pelayanan yang diberikan tidak mengurangi standar.

Hanya saja, RSUD berusaha mengendalikan biaya operasional sejumlah item. Misalnya, pemakaian listrik, air dan obat-obatan.

Untuk pemakaian obat misalnya, pasien sebisa mungkin diarahkan menggunakan tiga macam obat saja. ”Intinya tidak ada pemborosan. Misalnya biasanya meresepkan lima obat, tapi sebenarnya bisa hanya mengomsumsi tiga obat saja, maka pakai tiga obat. Tidak perlu lebih,” katanya.

Hal serupa diberlakukan pada pelayanan sejenis. Misalnya, pemeriksaan laboratorium, jika pasien hanya memerlukan pemeriksaan laboratorium tiga tahap, maka tidak perlu pemeriksaan sampai lima tahap.

”Intinya, tidak ada pemborosan. Lalu, sesuai indikasi dan kebutuhan pasien,” tuturnya.

Untuk urusan pengadaan, diberlakukan juga langkah pengendalian. Pengadaan obat-obatan misalnya, RSUD minta tenggang pembayaran pada distributor.

Mansyoer menjelaskan, RSUD mengumpulkan sekitar 30 rekanan distributor obat-obatan. Pada mereka, RSUD minta tenggang pembayaran.

Jika sebelumnya, pembelian obat-obatan dibayar dalam waktu sebulan, saat ini diubah. RSUD minta pembayaran dilakukan dua bulan berikutnya. ”Kondisi ini nasional, termasuk di sini,” ujarnya.

Sampai saat ini, pihaknya menurut Mansyoer, tidak tahu kapan klaim BPJS Kesehatan dicairkan. Sebab, pihak BPJS sendiri tidak menjanjikan pencairan klaim.

”Untungnya, karyawan di rumah sakit kami itu semangatnya tetap tinggi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Probolinggo Muhammad Chairul Sholeh saat dikonfirmasi membenarkan perihal tunggakan klaim BPJS di rumah sakit. Kondisi itu terjadi di semua daerah, termasuk di Kabupaten Probolinggo. pihaknya pun sudah membicarakan masalah ini dengan Sekda Kabupaten Probolinggo.

”Memang empat bulan dengan Oktober, klaim belum terbayarkan. Tapi mungkin bulan depan bisa dicairkan klaimnya. Melihat kucuran dana dari pemerintah pusat,” ungkapnya. (mas/hn/fun)

MOST READ

BERITA TERBARU

/