Soal Bosda SMA/SMK di Kota Pasuruan, Ini Perintah Mendikbud

PANGGUNGREJO – Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) SMA/SMK Negeri di Kota Pasuruan tak kunjung diserap pemprov Jatim. Belum terserapnya anggaran senilai Rp 6 miliar itu, direspons Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Ia meminta pemprov segera menyerap anggaran tersebut.

“Pemprov harus merespons positif langkah yang diambil pemkot. Iktikad baik ini harus diakomodasi segera. Apalagi menyangkut hak anak-anak yang sedang menempuh pendidikan,” terangnya saat kunjungan ke Kota Probolinggo beberapa waktu lalu. Persoalan yang dipicu pengalihan kewenangan SMA-SMK ke pemprov ini memang tengah hangat-hangatnya.

Apalagi, sejumlah daerah menuntut agar kewenangan mengurus SMA dan SMK dikembalikan ke pemerintah daerah. Muhadjir sendiri mengakui banyaknya desakan pengembalian kewenangan itu. Namun, hal itu sulit dilakukan. Pasalnya, kewenangan itu diatur dalam UU nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Mungkin-mungkin saja (pengembalian kewenangan, Red). Tapi persentasenya berapa? Apalagi aturan itu peritah undang-undang,” katanya. Karena itu, ia menyiapkan sejumlah opsi dalam pengelolaan SMA-SMK. “Karena memang, respons di daerah berbeda. Ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang mau kolaborasi,” imbuhnya.

Nah, yang dilakukan Pemkot Pasuruan dan Pemprov Jatim bisa melalui model kolaborasi. Untuk itu, butuh regulasi penguat berupa peraturan presiden (perpres), agar pilihan-pilihan itu ada payung hukumnya. “Bisa juga seperti sekolah bekas pembantuan. Kewenangannya dilimpahkan ke daerah, tapi tanggungjawab di provinsi,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Pasuruan, Wasis mengungkapkan, pihaknya terus berupaya agar Bosda untuk SMA/SMK negeri dapat diserap. Namun, sampai akhir Juli lalu, pemprov masih belum memberitahukan mekanisme pencairan ke pemkot.

Karena itulah, pemkot kembali mengirimkan surat ke pemprov, awal Agustus. Dalam surat tersebut, pemkot menyampaikan permohonan agar Bosda dapat segera dicairkan, termasuk permintaan nomor rekening untuk mentransfernya. “Kami kembali mengirim surat permintaan pencairan ke pemprov. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban. Kami masih menunggu,” jelasnya.

Wasis menerangkan, pihaknya juga sedang mengusulkan perubahan APBD 2018 untuk Bosda bagi SMA/SMK swasta. Nantinya, pemberian Bosda kepada sekolah swasta berwujud hibah. Pemberiannya ditargetkan usai P-APBD sekitar Oktober. “Swasta dikembalikan ke daerah. Makanya, kami sedang merancang perubahannya agar dapat segera dicairkan. Bantuannya bersifat hibah,” jelas Wasis.

Ketua Komisi I DPRD Kota Pasuruan, Muhammad Arif Ilham meminta cabang dinas (cabdin) mengawal persoalan ini. “Saya harap pemkot dan cabdin tidak hanya menunggu saja. Namun, mereka proaktif mencari solusi, agar dapat segera terserap,” terang politisi Fraksi Golkar ini.

Dihubungi melalui ponselnya Sekretaris Dispendik Provinsi Jatim Ramliyanto menjelaskan ada sejumlah regulasi yang harus diikuti. Sehingga proses pencairannya agak lambat. Pemprov sudah mengirim surat balasan pada Juni lalu dengan ditandatangi oleh sekda provinsi.

Namun, Pemkot Pasuruan meminta agar ditandatangi oleh gubernur, karena dinilai kurang kuat. Karena itu, prosesnya belum dapat dilaksanakan. Saat ini draft surat balasan yang berisi rekening untuk mentransfer sudah dibuat, namun masih ada sejumlah revisi administrasi.

“Gubernur sudah menandatangani untuk surat balasannya. Cuma kami masih harus menyertakan beberapa lampiran karena ini sifatnya bantuan keuangan khusus (BKK),” ungkapnya. (riz/rf)