Alun-alun Probolinggo Mangkrak Tersandera Proses Hukum

MAYANGAN, Radar Bromo – Penyelesaian revitalisasi Alun-alun Kota Probolinggo masih belum jelas. Proyek ini masih tersandera persoalan hukum antara PT Faradis Mulia Makmur dengan Pemkot Probolinggo.

Meski Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya menolak gugatan PT Faradis, Dinas PUPR–Perkim Kota Probolinggo belum melangkah untuk melanjutkan perbaikannya. Sebab, pihak penggugat masih berusaha mengajukan banding.

“Betul berdasarkan putusan PTUN, gugatan kontraktor telah ditolak. Namun, masih ada kesempatan bagi penggugat selama 14 hari kerja untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya ujar Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo Agus Hartadi ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Kota Probolinggo, (1/7).

Jika tidak ada proses banding, menurut Agus, putusan PTUN itu dinyatakan inkracht. Ia mengaku, mendapatkan anggaran Rp 1 miliar untuk melanjutkan proyek alun-alun. Jika kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap, revitalisasinya akan dilanjutkan.

“Tapi, jika masih ada proses banding dari penggugat, maka Bagian Hukum yang akan mengambil langkah selanjutnya dalam proses banding ini,” jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Rianto mengatakan, jika proses hukumnya sudah inkracht, meski sudah Juli, perbaikan bisa dilanjutkan. “Tapi, jika proses hukum masih berjalan, penggugat masih banding, jelas tidak bisa berlanjut. Alun-alun, ya tetap dengan kondisi seperti itu,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PTUN Surabaya menolak gugatan PT Faradis Mulia Makmur kepada Dinas PUPR-Perkim Pemkot Probolinggo. Gugatan ini berkaitan dengan surat keputusan Dinas PUPR-Perkim memutus kontrak PT Faradis Mulia Makmur sebagai pelaksana revitalisasi alun-alun karena tak mampu menyelesaikan pekerjaannya.

Saat itu Kuasa Hukum PT Faradis Mulia Makmur M. Sholeh mengatakan, kliennya berencana mengajukan banding. Namun, sampai kemarin belum ada kepastian. Padahal, PTUN membacakan putusannya sejak 17 Juni lalu. “Sampai saat ini belum ada keterangan dari klien terkait pengajuan banding,” ujarnya, kemarin. (put/rud)