Komisi VIII: Selamatkan Uang Jamaah Umrah, Pemerintah Harus Ikut Bertanggung Jawab

BATAL BERANGKAT: Ratusan jamaah umrah di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo menunggu kepastian keberangkatan di Tanah Suci, Kamis (27/2). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)

Related Post

JAKARTA, Radar Bromo – Penghentian sementara kegiatan umrah oleh Pemerintah Arab Saudi, menjadi perhatian serius Komisi VIII DPR RI. Sebab, ribuan calon jamaah umrah yang sudah terbang pun harus kembali. Belum lagi ribuan calon jamaah umrah yang harus ditunda pemberangkatannya.

Komisi VIII DPR RI pun meminta ada kebijakan khusus menyikapi kondisi itu. Yaitu, menyelamatkan uang jamaah umrah. Baik jamaah yang gagal berangkat, maupun calon jamaah yang ditunda keberangkatannya.

Hj. Anisah Syakur, anggota Komisi VIII DPR RI dari Bangil, Kabupaten Pasuruan, menegaskan hal itu. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi sudah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara kegiatan umrah. Kebijakan itu berimbas pada jamaah umrah dan calon jamaah umrah di Indonesia.

Karena itu, harus dipikirkan nasib jamaah umrah. Baik yang gagal berangkat, maupun yang tertunda pemberangkatannya. Setelah kondisi normal menurut Anisah, harus ada jaminan para calon jamaah itu tetap bisa berangkat. Selain itu, pihak travel umrah/haji harus menyelematkan uang calon jamaah umrah ini.

“Harus dipikirkan dan ada jaminan bagi jamaah yang tertunda berangkat. Kami meminta pada semua penyelenggara umrah, agar uang jamaah diselamatkan. Entah itu dikembalikan sementara atau jaminan tetap berangkat di waktu lain. Supaya para Jamaah tidak kecewa atau tidak dirugikan,” katanya pada Jawa Pos Radar Bromo, Sabtu (29/2).

RAKOR: Hj. Anisah Syakur anggota Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI, Fachrul Razi setelah rapat koordinasi (rakor). (Foto: Istimewa)

 

Untuk memastikan dua hal itu menurutnya, Komisi VIII DPR RI bakal segera koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag). Anisah menyebut, pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi ini. Termasuk mengamankan kelangsungan ibadah haji pada Juni-Agustus 2020.

Untuk itu, pemerintah harus segera berkomunikasi secara intensif untuk mengantisipasi dan mencegah dampak penghentian sementara umrah, terhadap kelangsungan ibadah haji. Pihaknya pun sudah meminta pada pemerintah Indonesia untuk berkomunikasi secara berkelanjutan dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Terutama, agar jamaah yang sedang ibadah umrah dapat melanjutkan ibadahnya. Juga memastikan kelangsungan ibadah haji nanti tetap sesuai jadwal,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PKB itu.

Sementara itu, belum bisa dipastikan kapan pemberangkatan calon jamaah haji (CJH) tahun 2020. Hingga Sabtu (29/2) siang, Ditjen Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI belum mengeluarkan jadwal keberangkatan haji.

Belum jelas juga, apakah jadwal keberangkatan CJH menunggu kabar dari pemerintah Arab Saudi atau tidak. Namun, CJH diminta tidak mengkhawatirkan jadwal keberangkatan mereka.

Humas Kemenag Kota Probolinggo Arifurrahman menegaskan, memang belakangan tersiar informasi tidak hanya kegiatan umrah yang dihentikan sementara. Namun, juga ada kekhawatiran kegiatan haji akan kena imbasnya.

Menurutnya, sampai saat ini Kemenag belum menerima pemberitahuan resmi tentang kegiatan haji dari Ditjen PHU Kemenag RI. Termasuk, jadwal keberangkatannya.

“Hingga kini jadwal keberangkatan haji belum turun dari Ditjen PHU,” terang Arif panggilannya.

Karena itu juga, belum diketahui berapa jumlah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2020. Termasuk jadwal tahap pelunasanya.

“Memang ada biaya penetapan nasional sebesar Rp 35,2 juta. Mengacu pada angka BPIH yang tidak jauh berubah di tahun sebelumnya, maka besar kemungkinan tahun ini BPIH di Kota Probolinggo juga sama. Yaitu Rp 36 juta,” kata Arif.

Lalu, jumlah kuota CJH tahun ini di Kota Probolinggo mencapai 175. Naik dibandingkan tahun sebelumnya 164. Kendati demikian, jumlah pastinya baru akan diketahui setelah pelunasan BPIH.

Arif juga memprediksi, kalau tidak ada perubahan kloter, maka CJH Kota Probolinggo masuk kloter 40. Diprediksi, kloter 40 ikut pemberangkatan tahap pertama sekitar bulan Juni.

“Itu jika mengacu pada kloter tahun lalu dan kalau tidak ada perubahan. Untuk kloter 40, tahun lalu bersama dengan Kota Batu dan Sidoarjo,” pungkasnya. (mas/rpd/hn/fun)